DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh mencakup keamanan makanan, kebersihan dapur, hingga ketepatan data penerima manfaat. Pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat turut didorong mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan rangkuman informasi redaksi Dialeksis, berikut kronik pengawasan MBG, disusun menurut hari dan tanggal kejadian.

Rabu, 2 September 2026: Illiza Minta Sekolah Ikut Mengawasi

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal meminta kepala sekolah ikut memantau pelaksanaan MBG agar makanan yang diterima peserta didik tetap aman, bersih, higienis, dan layak dikonsumsi.

Arahan itu disampaikan dalam dialog bersama kepala sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP se-Banda Aceh di Aula SMPN 1 Banda Aceh. Pertemuan dalam rangka Hari Pendidikan Daerah tersebut menempatkan sekolah sebagai salah satu unsur yang ikut mengawasi makanan sebelum dikonsumsi anak didik.

Selasa, 13 Oktober 2026: BGN Tekankan Ketepatan Data Penerima

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan pentingnya kesesuaian data peserta didik dengan basis data pemerintah.

Menurut Sudaryono, penetapan penerima manfaat harus mengacu pada identitas yang jelas dan tercatat dalam sistem. Sekolah diminta memperbarui data agar jumlah makanan yang disalurkan sesuai dengan penerima manfaat.

Pendataan tersebut juga diperlukan untuk memantau perkembangan peserta didik, termasuk pertumbuhan fisik dan kehadiran di sekolah. Dengan demikian, evaluasi program dapat mencakup manfaat yang diterima anak, selain jumlah makanan yang dibagikan.

Rabu, 14 Oktober 2026, Pukul 04.45 WIB: Sidak Dapur SPPG Cadek

Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cadek di Baitussalam. Ia datang ketika petugas sedang mempersiapkan makanan.

Pemeriksaan mencakup dapur produksi, penyimpanan bahan baku, pengemasan, pemeriksaan sampel, serta takaran dan nilai gizi makanan. Sudaryono mengapresiasi kedisiplinan petugas, termasuk penggunaan masker dan kebersihan pengolahan pangan.

Ia menegaskan seluruh SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur demi keselamatan penerima manfaat.

“Sedikit saja ada dapur bermasalah, persepsi publik seolah seluruh dapur demikian. Makanya semua dapur wajib taat,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui pemantauan virtual dua kali sehari, yakni ketika penerimaan bahan baku pada sore hari dan pengolahan makanan pada dini hari. BGN juga sedang mengupayakan integrasi CCTV dengan sistem pusat berbantuan kecerdasan buatan untuk mendeteksi kepatuhan petugas.

Rabu, 14 Oktober 2026: Pemerintah Daerah Diajak Mengawasi Dapur

Pada hari yang sama, Sudaryono mengajak pemerintah daerah dan masyarakat ikut mengawasi operasional SPPG. Ajakan itu disampaikan dalam peresmian SPPG untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, yang dipusatkan di Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Leupeung, Aceh Besar.

Ia meminta keberadaan Satgas MBG di daerah dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan. Kepala daerah juga diharapkan melakukan sidak guna memastikan dapur bekerja sesuai prosedur dan menjaga mutu makanan.

Menurut Sudaryono, BGN menyediakan saluran pengaduan dan akan menindaklanjuti laporan pelaksanaan program. Ia menyebut sejumlah dapur telah ditutup berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah.

BGN mengakui masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan MBG. Pembenahan terus dilakukan melalui pengawasan operasional, tindak lanjut laporan, dan perbaikan data penerima manfaat.