DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, dukungan tersebut mencakup kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, kepastian hukum atas tanah dan aset, serta penyelesaian persoalan pertanahan.

"Kepastian tata ruang penting karena kebutuhan lahan dan ruang terus meningkat, tidak hanya untuk infrastruktur energi, tetapi juga pangan, hilirisasi, perumahan, dan pembangunan infrastruktur lainnya," ucap Ossy dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (14/8/2026).

Kementerian ATR/BPN juga akan membantu memastikan ketersediaan lahan dengan mengoptimalkan tanah yang telah ada. Sumbernya antara lain tanah telantar, aset Bank Tanah, tanah dengan hak yang telah berakhir, serta aset negara dan BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Tidak selalu kita harus mencari tanah yang baru. Dalam beberapa keadaan, yang lebih penting justru bagaimana negara dapat mengoptimalkan tanah-tanah yang sudah ada,” ujar Ossy.

Instrumen ketiga adalah kepastian hukum melalui sertifikasi aset tanah Pertamina. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan fondasi hukum yang kuat bagi investasi infrastruktur energi yang bersifat jangka panjang.

Adapun persoalan pertanahan, seperti klaim, tumpang tindih penguasaan tanah, hingga konflik dengan masyarakat, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dengan tetap mengedepankan dialog dan solusi yang berkeadilan.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama ATR/BPN dan Pertamina yang telah dibangun sejak penandatanganan nota kesepahaman pada Desember 2024.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menilai dukungan kementerian dan lembaga, termasuk ATR/BPN, penting untuk mempercepat perizinan dan kegiatan usaha Pertamina.

Ia mengatakan lebih dari 165 perizinan di sektor hilir telah diselesaikan dan pola dukungan tersebut perlu terus diperkuat untuk mengejar target ketahanan energi nasional. [red]