Kemenag Siapkan Rp993 Miliar untuk Bangun Fasilitas 173 Madrasah pada 2027

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran sebesar Rp993 miliar untuk meningkatkan sarana dan prasarana 173 madrasah pada tahun anggaran 2027.

Anggaran tersebut bersumber dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dialokasikan untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak, nyaman, dan berkualitas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, mengatakan pembangunan melalui skema SBSN telah memberikan manfaat nyata bagi lingkungan madrasah. Kualitas fasilitas pendidikan bahkan menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan fisik tidak menjadi satu-satunya tolok ukur peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, pembangunan gedung harus diikuti peningkatan prestasi siswa, kompetensi guru, serta pembenahan tata kelola madrasah.

“Pengaruh SBSN ini jangan sampai berhenti pada sarana prasarana, tetapi juga harus diimbangi dengan prestasi siswa, peningkatan kualitas guru, hingga pembenahan manajemen secara bertahap dan menyeluruh,” kata Suyitno di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia juga meminta kepala madrasah calon penerima SBSN 2027 memperhatikan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari kepatuhan terhadap petunjuk teknis, kesesuaian prototipe bangunan hingga koordinasi dengan pihak terkait.

173 Madrasah Dapat Fasilitas Baru

Direktur Kelembagaan dan Sarana Madrasah, Papay Supriatna, menjelaskan program intervensi SBSN untuk madrasah telah berjalan sejak 2018.

Pada 2027, kebutuhan pembangunan di 173 madrasah mencakup ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga mess guru.

Namun, prioritas pembiayaan diarahkan pada fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran, terutama ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan.

Papay juga mengingatkan pihak madrasah agar menjaga dan merawat bangunan yang telah dibangun sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.

Usulan Harus Lalui Verifikasi

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana, Abdul Basir, mengatakan madrasah calon penerima SBSN 2027 telah melewati tahapan pemenuhan persyaratan awal.

Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama dan kesesuaian luas lahan dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, karena SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang melibatkan dana masyarakat, setiap usulan pembangunan harus melalui verifikasi dan validasi berjenjang.

Proses tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kemenag, Kemenag Pusat, Bappenas hingga Kementerian Keuangan.

Abdul Basir menambahkan, madrasah negeri yang ingin menjadi calon penerima manfaat SBSN 2028 dapat mulai mempersiapkan dokumen dan persyaratan melalui laman SIM-SARPRAS SBSN Madrasah pada Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah. [*]

Share berita ini

dialeksis.com