DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) segera mempercepat digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi ribuan madrasah serta sekolah keagamaan setelah mendapat persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 sebesar Rp2,38 triliun.

Tambahan anggaran tersebut dibahas Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Irjen Kemenag Khairunas, serta jajaran direktorat jenderal pendidikan dan bimbingan masyarakat lintas agama di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,66 triliun dialokasikan untuk digitalisasi pembelajaran. Program ini mencakup pengadaan Papan Interaktif Digital (PID) bagi madrasah dan satuan pendidikan keagamaan di bawah binaan Ditjen Pendidikan Islam serta Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Khusus madrasah swasta penerima program, masing-masing akan mendapatkan satu unit PID. Menag Nasaruddin menegaskan, pengadaan perangkat harus disertai kesiapan infrastruktur pendukung, terutama ketersediaan listrik.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran,” kata Nasaruddin.

Selain digitalisasi, anggaran juga dialokasikan untuk revitalisasi 2.410 madrasah di bawah Ditjen Pendidikan Islam. Program perbaikan turut menyasar 21 sekolah Kristen, 38 lembaga pendidikan Katolik, 70 lembaga pendidikan Hindu, dan dua lembaga pendidikan Buddha.

Nasaruddin meminta agar satuan pendidikan yang paling membutuhkan perbaikan menjadi prioritas. Ia juga menginstruksikan setiap satuan kerja mengawal pelaksanaan program mulai dari penetapan penerima hingga hasil revitalisasi dapat dimanfaatkan.

“Pastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas,” ujarnya.

Tambahan ABT tersebut juga mencakup penyediaan buku tulis bagi peserta didik melalui Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha. Selain itu, anggaran mendukung empat Sekolah Unggul Garuda dan pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Sebagai tindak lanjut, Kemenag diminta merinci alokasi dan sasaran penerima program serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pengawasan juga akan dilakukan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. [*]