DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum, dosen FISIP Universitas Malikussaleh, menyoroti arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan semangat melawan oligarki yang disampaikan pemerintah jangan justru berakhir pada terbentuknya lingkar kekuasaan baru yang semakin elitis.

Pandangan itu disampaikan Kemal setelah mencermati Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senayan, 26-28 Juni 2026.

Forum tersebut menghadirkan sekitar 2.600 rektor, dekan, profesor, serta pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah pejabat pemerintah menjadi pembicara, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Forum itu turut menghadirkan ekonom Prof. Jeffrey Sachs.

Menurut Kemal, forum tersebut menarik dicermati bukan hanya dari materi pembangunan dan kebijakan yang disampaikan, tetapi juga dari perspektif ruang akademik dan partisipasi publik.

“Selain Jeffrey Sachs, hampir seluruh pembicara merepresentasikan suara pemerintah. Karena itu, forum ilmiah seperti ini jangan sampai berubah menjadi ruang ekspresi negara yang berjalan satu arah,” kata Kemal kepada Dialeksis.com, Selasa (11/8/2026).

Ia menilai presentasi panjang Presiden Prabowo mengenai pembangunan infrastruktur, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran hingga persoalan ketahanan pangan mengandung sejumlah gagasan yang penting.

Namun, kata Kemal, forum akademik semestinya juga memberikan ruang dialog dan kritik agar berbagai kebijakan pemerintah dapat dibedah secara terbuka.

Kemal turut menyoroti pernyataan Prabowo mengenai pentingnya semangat antikolonialisme dan perlawanannya terhadap oligarki yang dinilai mengeksploitasi kekayaan nasional.

“Saya melihat pesan melawan oligarki itu penting. Persoalannya adalah apakah praktik pemerintahan hari ini benar-benar bergerak ke arah yang sama dengan pidato tersebut,” ujarnya.

Demokrasi dan Lingkar Kekuasaan

Kemal menilai salah satu persoalan yang patut diperhatikan ialah kecenderungan semakin besarnya ruang kekuasaan elite dibandingkan partisipasi masyarakat.

Ia menyinggung perubahan regulasi mengenai TNI serta berkembangnya kembali perdebatan publik mengenai keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Menurutnya, reformasi sektor keamanan merupakan proses panjang pascareformasi yang tidak seharusnya mengalami kemunduran.

Kemal juga mempertanyakan struktur Kabinet Merah Putih yang relatif besar.

Menurut dia, banyaknya kementerian dan posisi wakil menteri perlu diuji dari sisi efektivitas, efisiensi anggaran, serta manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ketika pemerintah berbicara mengenai efisiensi, publik tentu berhak bertanya apakah struktur pemerintahan yang besar tersebut sejalan dengan semangat efisiensi itu sendiri,” katanya.

Ia juga mengkritik model politik akomodasi yang menempatkan banyak elite pendukung pemerintah ke dalam lingkar kekuasaan.

Menurut Kemal, kabinet seharusnya tidak hanya menjadi ruang kompromi politik, tetapi juga membuka kesempatan luas bagi kalangan profesional dan akademisi yang memiliki kompetensi serta integritas.

Waspadai Oligarki Baru

Kemal mengatakan rencana pemerintah merampingkan jumlah BUMN patut diapresiasi jika benar-benar mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban negara.

Namun, ia mengingatkan kebijakan populis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan program sosial lainnya tetap harus ditopang tata kelola, transparansi anggaran, serta pengawasan yang kuat.

“Jangan sampai program besar dengan anggaran besar justru menciptakan ruang baru bagi pemburu rente dan kelompok yang dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.

Kemal menjelaskan, dalam teori politik, oligarki tumbuh ketika kelompok dengan kekuatan ekonomi memperoleh akses terlalu dalam terhadap proses pengambilan keputusan negara.

Ia merujuk pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt mengenai kemunduran demokrasi serta pandangan ekonom Joseph Stiglitz tentang bahaya praktik rent seeking dalam hubungan politik dan ekonomi.

Dalam situasi seperti itu, kata Kemal, kebijakan publik berisiko lebih banyak dipengaruhi kelompok terbatas dibandingkan aspirasi masyarakat secara luas.

Karena itu, tantangan besar pemerintahan Prabowo menurut Kemal bukan hanya menyatakan perang terhadap oligarki, tetapi membuktikannya melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka.

“Pertanyaannya adalah bagaimana demokrasi partisipatoris dapat diperkuat di era Prabowo. Itu membutuhkan keberanian membuka ruang kritik dan melepaskan pemerintah dari ketergantungan terhadap lingkar elite,” katanya.

Menurut Kemal, demokrasi membutuhkan tiga fondasi penting, yakni partisipasi, keadilan dan transparansi.

“Dalam oligarki tidak ada partisipasi, keadilan, dan transparansi. Yang tumbuh adalah eksklusivisme serta elitisme yang sulit ditembus cahaya demokrasi,” pungkas Pengamat Politik dan Pemerintahan, Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum.