DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persoalan keselamatan jalan, pertumbuhan kendaraan, hingga konektivitas antarwilayah menjadi tantangan sektor transportasi Aceh. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai dibahas sebagai alat bantu untuk mengolah data, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan (Dishub) se-Aceh di Aula Multimoda. Kegiatan tersebut diikuti para kepala Dishub kabupaten/kota serta pejabat struktural Dishub Aceh pada tanggal Rabu 16 Septembr 2026.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., mengatakan teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung manajemen lalu lintas, menganalisis data keselamatan jalan, memetakan titik rawan kecelakaan, hingga membantu pekerjaan administratif.

Kebutuhan pengolahan data yang lebih baik, menurut Faisal, semakin mendesak seiring kompleksitas persoalan transportasi di Aceh.

Dalam paparannya, Faisal menyebut sepanjang 2025 terjadi 3.068 kasus kecelakaan lalu lintas di Aceh. Korbannya mencakup 604 orang meninggal dunia, 366 orang luka berat, dan 4.460 orang luka ringan. Mayoritas korban berada pada rentang usia produktif, yakni 18 - 40 tahun.

Di saat yang sama, pertumbuhan kendaraan belum diimbangi penambahan panjang jalan yang sebanding. Berdasarkan data yang dipaparkannya, kendaraan bermotor terdaftar di Aceh pada 2026 mencapai 3,02 juta unit, bertambah sekitar 709 ribu unit atau 31 persen sejak 2020.

Sementara itu, panjang jalan pada 2025 tercatat 23.874 kilometer. Penambahannya hanya 242 kilometer atau sekitar 1,02 persen dalam enam tahun.

Faisal juga menyoroti angkutan yang beroperasi tanpa kelengkapan perizinan serta penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL) yang belum sesuai harapan.

Dari sisi keselamatan, persoalan yang dihadapi mencakup minimnya penerangan dan rambu, jalan berlubang, hingga hewan ternak yang masuk ke jalan raya maupun jalan tol.

Ancaman bencana turut menambah tantangan. Jalan yang terputus dapat menghambat mobilitas masyarakat sekaligus mengganggu distribusi logistik. Karena itu, menurut Faisal, pembangunan transportasi perlu memperhitungkan ketangguhan infrastruktur dalam menghadapi berbagai risiko.

Ia menekankan tiga pendekatan dalam transformasi kebijakan perhubungan, yakni inovatif, adaptif, dan responsif. Ketiganya mencakup pengambilan keputusan berbasis data, kesiapan regulasi dan sumber daya manusia, serta pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan cepat.

“Sudah saatnya kita melakukan transformasi kebijakan transportasi berbasis teknologi cerdas guna mewujudkan tata kelola yang inovatif, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik,” kata Faisal.

Ia berharap Rakornis menghasilkan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan transportasi Aceh, termasuk konektivitas wilayah daratan, kepulauan, dan daerah terpencil. Upaya tersebut membutuhkan sinergi pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil, mengingatkan bahwa transformasi digital harus berangkat dari persoalan dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Transformasi digital perlu ditempatkan dalam konteks persoalan perhubungan yang kita hadapi. Masih ada tantangan terkait kewenangan, sinkronisasi regulasi, tenaga teknis dan pengawas, sarana-prasarana, hingga anggaran,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, integrasi moda dan konektivitas antarwilayah juga belum optimal. Digitalisasi, menurutnya, memerlukan kesiapan regulasi, tenaga pelaksana, infrastruktur, serta sistem pelayanan agar penerapannya memberikan manfaat yang terukur.

Pemateri Rakornis, Dr. Khairun Saddami, menekankan pentingnya memahami manfaat sekaligus keterbatasan AI. Teknologi tersebut dapat membantu manusia mengolah informasi dan menyelesaikan pekerjaan, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan kendali manusia.

Menurut Khairun, ukuran utama pemanfaatan AI adalah seberapa besar teknologi itu mampu membantu menyelesaikan kebutuhan nyata. Dalam urusan kebijakan, manusia harus tetap menentukan arah dan mengambil keputusan.

“Kebijakan nggak boleh diserahkan kepada AI,” tegasnya.

Khairun juga mengingatkan pengguna agar berhati-hati ketika memasukkan informasi ke dalam sistem AI. Data yang bersifat rahasia tidak boleh diunggah secara sembarangan.

Pesan tersebut menjadi penekanan dalam pembahasan pemanfaatan AI di sektor perhubungan: teknologi membantu pengolahan informasi dan pelayanan, sedangkan pertimbangan serta tanggung jawab atas kebijakan tetap berada pada manusia. []