DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh menyiapkan anggaran untuk menjaga konektivitas masyarakat melalui pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Penanganan juga difokuskan pada lima ruas jalan provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh 2025.

Untuk pemeliharaan rutin yang bersumber dari APBA Murni Tahun Anggaran 2026, Dinas PUPR Aceh mengalokasikan Rp10,2 miliar untuk pemeliharaan jalan dan Rp1,25 miliar untuk pemeliharaan jembatan.

Sementara itu, penanganan lima ruas jalan provinsi terdampak bencana mendapat dukungan anggaran melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) 2026.

Total anggaran TKD yang disiapkan mencapai Rp45,23 miliar, terdiri dari Rp21,5 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan dan Rp23,73 miliar untuk pemeliharaan jembatan. Anggaran tersebut termasuk dukungan untuk pemasangan jembatan sementara atau Bailey.

Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi mengatakan, pihaknya terus mendukung percepatan penanganan infrastruktur, terutama di wilayah yang terdampak bencana.

Menurut dia, pemeliharaan rutin dan pembangunan jembatan sementara menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat terlalu lama terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka. Jalan dan jembatan bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi merupakan penghubung kehidupan masyarakat, baik untuk bekerja, bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan maupun menjalankan aktivitas ekonomi,” ujar Mawardi yang dilansir pada Jumat (21/8/2026).

Mawardi mengatakan, kondisi geografis Aceh serta luasnya jaringan jalan provinsi membuat penanganan infrastruktur membutuhkan kerja bersama dan penentuan skala prioritas.

“Kebutuhan kita sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kita mengoptimalkan anggaran, memperkuat koordinasi melalui UPTD, dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, agar setiap persoalan di lapangan dapat kita respons secepat mungkin,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan TNI dalam pemenuhan jembatan Bailey untuk penanganan pascabencana. Menurut Mawardi, kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat.

“Ketika masyarakat membutuhkan akses, kita tidak boleh berhenti pada persoalan keterbatasan yang kita miliki. Kita harus mencari solusi. Kerja sama dengan TNI menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang sangat penting untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat,” ujarnya.

Mawardi menegaskan, Dinas PUPR Aceh akan memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan. Penanganan infrastruktur di lapangan juga diarahkan agar tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. [*]