DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025-2029.

Program yang mendapat dukungan Bank Dunia tersebut diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sekaligus membangun sistem administrasi pertanahan dan tata ruang yang lebih terintegrasi.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, besarnya target menunjukkan cakupan dan dampak ILASPP terhadap tata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

“ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” kata Dalu dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (28/10/2026).

Menurut dia, keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, serta koordinasi antarpihak. Dukungan tersebut mencakup kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, sumber daya manusia, hingga percepatan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan ILASPP juga melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi agar data lintas instansi dapat terhubung dan mendukung pengambilan keputusan.

Program ini diharapkan tidak hanya memenuhi target pendaftaran tanah, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan tata ruang yang terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan. [red]