DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran masih menjabat dan menjalankan tugasnya. 

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prasetyo mengatakan Prabowo memberi sejumlah saran dan mempersilakan Gibran menempuh jalur hukum tanpa menetapkan tenggat khusus. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Presiden menolak niat mundur Gibran. 

Kantor Wakil Presiden belum menanggapi permintaan komentar Reuters saat kantor berita itu menerbitkan laporannya. 

Dua putusan soal dokumen pendidikan

Polemik itu berpusat pada surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan pada Pilpres 2024. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa hasil pilpres tak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan di persidangan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran setingkat SMA. 

Dalam perkara terpisah, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi advokat Subhan Palal pada 30 Oktober 2026. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang terbit pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan kasasi itu final. Menurut dia, jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan putusan MA, perkara lain yang masih berjalan di PTUN akan kehilangan objek sengketanya. 

Penggalangan dukungan di DPR

Di Senayan, sejumlah anggota DPR lintas fraksi mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan Dewan telah menerima laporan tentang penggalangan itu dan akan mendengar masukan fraksi sebelum menentukan langkah berikutnya. 

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan komunikasi lintas fraksi sudah berlangsung sebelum kabar niat mundur Gibran muncul. “DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita,” kata Doli. 

Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR harus lebih dulu meminta MK memeriksa pendapatnya. Jika MK membenarkan pendapat DPR, usul pemberhentian dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) mengharuskan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden. 

Pada Selasa sore, Gibran mendampingi Prabowo di Istana Negara dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh. [*]