DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh meminta penerima dana Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera merealisasikan anggaran penanganan bencana. Percepatan itu menjadi perhatian di tengah alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada 2026 yang mencapai sekitar Rp25,65 triliun.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Dek Fadh mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara daring dari Banda Aceh, Selasa (8/9/2026).

“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana,” ujar Dek Fadh, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Aceh.

Rapat yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait itu turut membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Penyediaan tempat tinggal menjadi salah satu fokus pemulihan yang dikoordinasikan pemerintah pusat bersama daerah.

Dalam evaluasi terpisah di Gedung Pusdalops BPBA pada hari yang sama, Pemerintah Aceh bersama Satgas membahas pembagian kewenangan anggaran dan hambatan pelaksanaannya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza menjelaskan, sekitar Rp24 triliun anggaran pemulihan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui 23 kementerian/lembaga. Sementara sekitar Rp1,652 triliun dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui TKD.

Menurut Robby, hingga 4 September 2026, baru sekitar Rp18 triliun anggaran pusat teridentifikasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia menyebut sekitar Rp5,5 triliun yang mencakup 1.161 kegiatan belum teridentifikasi, sehingga penyelesaian dan verifikasi data perlu dipercepat.

Persoalan juga muncul pada pelaksanaan anggaran daerah. Perwakilan Satgas PRR Kemendagri untuk Aceh, Imran, menilai realisasi TKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih rendah. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan agar kegiatan yang direncanakan segera berjalan.

Plt Sekda Aceh Taufik menyatakan akan memperkuat koordinasi dan akurasi pendataan untuk mendukung percepatan tersebut. Pemerintah Aceh juga berencana membuka posko bersama sebagai pusat informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar masyarakat lebih mudah memperoleh penjelasan mengenai penanganan pascabencana. []