DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Sofyan, meminta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh membuka secara terang-benderang realisasi anggaran pemulihan bencana yang mencapai Rp24,2 triliun pada 2026.

Sofyan menilai transparansi anggaran menjadi hal mendesak karena di tengah besarnya dana yang disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, masih banyak masyarakat terdampak bencana yang menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, persoalan bencana tidak berhenti ketika air surut atau kondisi darurat berakhir. Bagi masyarakat pedesaan, bencana telah menghancurkan sumber penghidupan, termasuk lahan pertanian, perkebunan, rumah dan akses menuju sawah.

"Jangan kita bicara triliunan rupiah kalau rakyat di bawah masih lapar. Jangan sampai rakyat sudah kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, tetapi kita sibuk bicara angka serapan di atas meja," kata Sofyan kepada media dialeksis.com, Minggu (4/10/2026).

Ia menilai salah satu persoalan paling menyakitkan adalah masih adanya masyarakat yang belum dapat kembali bekerja dan menggarap sawah akibat dampak bencana.

"Rakyat itu bukan hidup dari angka persentase. Rakyat hidup dari sawah, kebun, warung, ternak dan pekerjaan mereka. Kalau sawah belum bisa digarap, bagaimana mereka makan? Kalau jalan ke sawah belum pulih, bagaimana mereka mencari nafkah?" ujarnya.

Sofyan meminta Satgas PRR menjelaskan secara terbuka sejauh mana program rehabilitasi dan rekonstruksi telah menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Jangan hanya katakan anggaran sudah ada. Ini siapa yang kelola di lapangan. Rakyat ingin tahu uang itu sudah sampai mana. Apa yang sudah dibangun? Sawah siapa yang sudah dipulihkan? Jalan tani mana yang sudah dibuka? Rumah siapa yang sudah diperbaiki? Itu yang harus dijawab," katanya.

Menurut Sofyan, pagu Rp24,2 triliun yang dilaksanakan melalui 22 kementerian/lembaga merupakan anggaran yang sangat besar. Karena itu, publik berhak mengetahui setiap tahapan penggunaannya.

"Rp24,2 triliun itu bukan uang kecil. Itu uang rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai rakyat hanya melihat angka triliunan di pemberitaan, tetapi di kampungnya sendiri tidak melihat perubahan," ucapnya.

Ia juga meminta Satgas PRR mempublikasikan data secara rinci, mulai dari pagu anggaran, realisasi keuangan, progres fisik, lokasi kegiatan, kementerian/lembaga pelaksana hingga target penyelesaian.

"Kalau memang sudah dikerjakan, buka datanya. Kalau belum dikerjakan, katakan belum. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Jangan rakyat dibuat menebak-nebak," kata Sofyan.

Sofyan mengingatkan bahwa lambannya pemulihan dapat memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak bencana.

"Yang hilang bukan hanya bangunan. Yang hilang adalah waktu orang untuk bekerja, musim tanam petani, pendapatan keluarga dan kesempatan anak-anak untuk hidup normal," ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan jangan sampai keterlambatan rehabilitasi membuat masyarakat kehilangan harapan.

"Jangan sampai ada petani yang seharusnya sudah turun ke sawah, tetapi sampai sekarang tidak bisa turun ke sawah. Jangan sampai ada kepala keluarga yang setiap hari berpikir bagaimana memberi makan anaknya, sementara di atas sana kita hanya menghitung berapa persen anggaran terserap," katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemulihan bencana bukan semata-mata tingginya persentase serapan anggaran.

"Kalau serapan 50 persen tetapi rakyat belum bisa makan dan petani belum bisa kembali ke sawah, apakah itu bisa disebut berhasil? Pemerintah harus melihat wajah rakyat, bukan hanya melihat tabel anggaran," tegas Sofyan.

Ia juga menanggapi sorotan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengenai rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,652 triliun.

Safrizal sebelumnya meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi tambahan TKD tersebut dan menargetkan serapan minimal 50 persen pada Oktober 2026.

Sofyan mengatakan percepatan serapan TKD memang penting. Namun, menurutnya, keterbukaan tidak boleh hanya dituntut dari pemerintah daerah.

"Kalau daerah diminta membuka serapan Rp1,65 triliun, maka Satgas PRR juga harus membuka bagaimana Rp24,2 triliun itu digunakan. Jangan transparansi hanya berlaku untuk daerah," katanya.

Ia meminta tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. "Rakyat tidak peduli siapa yang paling pintar menyalahkan. Rakyat hanya ingin tahu kapan kehidupan mereka kembali normal," ujar Sofyan.

"Rakyat tidak butuh perang angka antara pusat dan daerah. Rakyat butuh rumahnya kembali, jalannya terbuka, sawahnya bisa digarap dan anak-anaknya bisa makan dengan tenang," sambungnya.

Sofyan menilai kondisi masyarakat pascabencana harus menjadi dasar utama dalam mengukur keberhasilan Satgas PRR.

"Kalau petani belum bisa turun ke sawah, kalau sumber ekonomi belum pulih, maka pekerjaan rumah kita masih sangat besar," katanya.

Ia meminta pemerintah memastikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar hadir di tingkat masyarakat.

"Jangan sampai uangnya ada, proyeknya ada, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada rakyat. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah rakyat yang terdampak bencana bisa bangkit dan hidup kembali," tegas Sofyan.

Menurutnya, transparansi juga merupakan bentuk penghormatan kepada korban bencana yang telah kehilangan banyak hal.

"Mereka sudah kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga. Jangan ditambah lagi dengan ketidakjelasan informasi tentang anggaran yang seharusnya digunakan untuk memulihkan kehidupan mereka," pungkasnya. [nh]