DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai mendorong lahirnya solusi inovatif dalam percepatan rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi melalui Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Lumpur Pascabencana di Aceh yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, peneliti, lembaga filantropi, serta pemerintah kabupaten/kota guna merumuskan langkah konkret menjadikan lumpur pascabencana sebagai bahan baku bernilai ekonomi, seperti batu bata dan bata ringan.

Sambutan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, S.IP., M.P.A., yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T., menegaskan bahwa forum tersebut merupakan momentum penting untuk melahirkan solusi inovatif dalam mempercepat rehabilitasi pascabencana sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah menyebabkan kerusakan cukup luas pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah yang tertimbun lumpur dan sedimen. Dampaknya tidak hanya menurunkan produksi pangan, tetapi juga memengaruhi pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

"Pemerintah Aceh menempatkan pemulihan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Memulihkan sawah berarti memulihkan kehidupan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian daerah," demikian kutipan sambutan Sekda Aceh.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, sekitar 57.364 hektare lahan sawah mengalami kerusakan akibat bencana. Dari jumlah tersebut, 27.437 hektare tergolong rusak ringan, 13.405 hektare rusak sedang, dan 16.283 hektare masuk kategori rusak berat.

Sebagian besar lahan rusak ringan dan sedang, yakni sekitar 40.988 hektare, telah mulai ditangani melalui dukungan Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, lahan dengan kategori rusak berat masih membutuhkan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Karena itu, Pemerintah Aceh memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dibangun oleh Forum Zakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat dalam melakukan penelitian pemanfaatan lumpur pascabencana menjadi material konstruksi yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Sekda, apabila hasil penelitian tersebut terbukti layak secara teknis maupun ekonomis, maka inovasi tersebut tidak hanya mempercepat rehabilitasi lahan, tetapi juga berpotensi membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak.

"Inilah semangat ekonomi sirkular, mengubah dampak bencana menjadi peluang pembangunan yang produktif dan berkelanjutan," demikian penegasan dalam sambutan tersebut.

Dalam arahannya, Pemerintah Aceh juga meminta agar hasil FGD tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi segera ditindaklanjuti melalui penyusunan roadmap pemanfaatan lumpur pascabencana, pelaksanaan proyek percontohan (pilot project), penyusunan standar teknis dan regulasi, pengintegrasian hasil penelitian ke dalam program rehabilitasi sawah rusak berat, penguatan kolaborasi lintas sektor, hingga optimalisasi dukungan pendanaan melalui APBN, APBA, CSR, dan sumber pembiayaan lainnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP., MP., mengatakan FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bersama Forum Zakat, BRIN, Universitas Syiah Kuala, dan Nurul Hayat dalam mencari solusi terhadap lahan sawah yang rusak berat akibat bencana.

Menurut Azanuddin, forum ini bertujuan memperoleh informasi komprehensif mengenai kondisi lapangan dan hasil uji laboratorium terhadap lumpur bencana, menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, menentukan mekanisme implementasi di lapangan, memantapkan hasil identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya telah dilakukan tim peneliti, serta merumuskan rencana tindak lanjut.

"FGD ini menjadi tahapan penting agar seluruh hasil penelitian dapat disepakati bersama sebelum diterapkan secara nyata di lapangan. Kami ingin implementasinya berjalan tepat sasaran, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat terdampak," ujar Azanuddin.

Ia menjelaskan, narasumber utama dalam kegiatan tersebut berasal dari Humairoh Anahdi mewakili Forum Zakat dan Prof. Abdullah dari Universitas Syiah Kuala. Diskusi juga melibatkan para penanggap dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, serta perwakilan SKPK dari Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Azanuddin berharap seluruh proses hasil penelitian dapat segera memasuki tahap implementasi dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima manfaat.

"Kita berharap secepatnya proses ini dapat diimplementasikan di lapangan dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan kepada penerima manfaat agar mereka memahami teknik pembuatan bata ringan dari lumpur bencana," katanya.

Ia juga mengharapkan dukungan seluruh pihak agar inovasi hasil penelitian tersebut dapat diterapkan secara luas, tidak hanya di lokasi terdampak saat ini, tetapi juga pada kabupaten lain di Aceh yang memiliki lahan sawah kategori rusak berat.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya akan mempercepat rehabilitasi lahan pertanian, tetapi juga dapat melahirkan aktivitas ekonomi baru berbasis sumber daya lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pascabencana.

FGD tersebut menjadi salah satu langkah awal Pemerintah Aceh dalam membangun model rehabilitasi pertanian berbasis riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penanganan dampak bencana tidak sekadar memulihkan kondisi yang rusak, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.