DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia hingga 2026. Percepatan pendaftaran tanah tersebut didukung kebijakan 132 pemerintah kabupaten/kota di 26 provinsi yang memberikan pembebasan maupun pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan tersebut membantu meringankan biaya masyarakat yang mendaftarkan tanah untuk pertama kali.
“Dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB dan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan,” kata Uunk dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (18/11/2026).
BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya dilakukan melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran pajak yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Uunk mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan keringanan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu menjadi bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” ujarnya. [red]
Share berita ini