UU Perampasan Aset Disahkan, Ancaman Penyalahgunaan Wewenang Mengintai

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut disambut sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, di balik pengesahannya, muncul kekhawatiran bahwa kewenangan baru aparat penegak hukum justru berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketukan palu Puan menandai berakhirnya perjalanan panjang pembentukan regulasi yang diharapkan mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan.

Meski demikian, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas kewenangan aparat tanpa batasan yang jelas.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (18/11/2026), YLBHI menegaskan Indonesia membutuhkan aturan yang mampu merampas hasil kejahatan, tetapi tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

"RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," demikian pernyataan YLBHI.

Undang-undang Perampasan Aset memberikan landasan hukum bagi negara untuk menelusuri, memblokir, menyita, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Salah satu mekanisme penting yang diatur adalah non-conviction-based forfeiture (NCBF), yakni perampasan aset melalui proses hukum tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelakunya.

Mekanisme tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan pemulihan aset, termasuk ketika pelaku melarikan diri atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan regulasi tersebut tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang dirugikan.

Cakupan kejahatan yang dapat ditangani juga diperluas. Selain korupsi, aturan ini menjangkau tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, hingga penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Menurut Habiburokhman, ketentuan itu disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keadilan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah.

"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas Habiburokhman.

Di tengah optimisme pemerintah dan DPR, YLBHI menemukan sejumlah persoalan dalam draf hasil pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi tertanggal 16 November 2026.

Salah satu sorotan menyangkut Pasal 30 ayat (5), yang dalam draf tersebut membatasi hak tersangka atau terdakwa berstatus buron, termasuk penasihat hukumnya, untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan aset.

YLBHI menilai status buron tidak seharusnya menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum dan menguji dasar perampasan melalui pengadilan.

Persoalan lainnya berkaitan dengan kewenangan penyidik meminta dokumen dan melakukan pemblokiran rekening. Tanpa mekanisme pengujian yang memadai, tindakan tersebut dikhawatirkan menjadi bentuk penghukuman sebelum kesalahan seseorang terbukti.

Risiko itu dinilai tidak hanya menyasar individu, tetapi juga organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, jurnalis, dan kelompok pembela lingkungan.

YLBHI turut menyoroti perlindungan kerahasiaan hubungan advokat dengan klien, sumber jurnalistik, identitas korban, serta informasi sensitif lainnya yang berpotensi terakses dalam proses penelusuran aset.

Kekhawatiran lain muncul terkait pembentukan badan pengelola dan pengawas aset. YLBHI meminta agar lembaga tersebut memiliki independensi yang jelas, pengawasan publik, serta mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Organisasi bantuan hukum itu juga mempertanyakan ketentuan pidana mati yang dicantumkan dalam draf, karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan utama pemulihan aset.

Kritik tersebut merupakan hasil telaah terhadap draf 16 November. Karena itu, kesesuaiannya dengan seluruh rumusan akhir undang-undang yang disahkan masih perlu dilihat melalui naskah resmi.


DPR Klaim Pembahasan Telah Terbuka

Menanggapi kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi penyalahgunaan aturan, DPR menyatakan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset telah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Berdasarkan laporan Komisi III DPR, pembahasan melibatkan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. DPR juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan.

Sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah dibahas bersama pemerintah. Jumlah pasal dalam rancangan pun berkembang dari semula 67 menjadi 74 pasal.

Puan Maharani menegaskan pengesahan undang-undang tersebut bukan semata-mata akibat tekanan publik, melainkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme legislasi.

Namun, Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang melibatkan unsur masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), masih mempertanyakan keterbukaan pembahasan dan kekuatan substansi regulasi.

Koalisi menyoroti hilangnya ketentuan mengenai perampasan kekayaan yang tidak wajar atau unexplained wealth dari rancangan yang dibahas.

Perwakilan koalisi dari ICW, Ibrahim, menyatakan pihaknya berencana menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu didorong oleh kekhawatiran terhadap proses pembentukan maupun substansi undang-undang.


Pemulihan Aset Korupsi Capai Rp1,53 Triliun

Pentingnya penguatan instrumen perampasan aset juga terlihat dari capaian pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat nilai pemulihan aset sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1,531 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 107 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp739,6 miliar.

Capaian itu memperlihatkan besarnya nilai ekonomi yang dapat dikembalikan kepada negara melalui penegakan hukum.

Dengan hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset, peluang memperkuat penelusuran kekayaan hasil tindak pidana terbuka lebih luas. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada profesionalitas aparat, pembuktian yang kuat, pengawasan pengadilan, dan pengelolaan aset yang transparan.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menyampaikan harapan agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran hingga pengelolaan, dilaksanakan secara adil.

Di sisi lain, YLBHI mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari besarnya nilai harta yang dirampas negara. Perlindungan terhadap warga yang tidak bersalah dan pemulihan hak korban juga harus menjadi ukuran.

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset kini menjadi babak baru pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Tantangan sesungguhnya bukan hanya kemampuan negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, melainkan memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.

Sebab, keberhasilan sebuah undang-undang bukan semata ditentukan oleh ketegasan aturan, tetapi juga oleh keadilan dalam pelaksanaannya.

Share berita ini

dialeksis.com