DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh (DPRA), Muhammad Rizky, mendorong Pemerintah Aceh mengalokasikan 1 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk riset. Ia menilai, penanganan kemiskinan, stunting, hingga pemulihan pascabencana membutuhkan kebijakan yang bertumpu pada data dan kajian ilmiah.

Dorongan tersebut disampaikan Rizky dalam tulisan opininya yang dipublikasikan di Serambi Indonesia, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, kompleksitas persoalan Aceh menuntut perubahan dalam cara pemerintah merancang program dan menentukan penggunaan anggaran.

“Formulasi program harus dibangun di atas basis data dan kajian ilmiah yang solid, bukan sekadar intuisi atau tebak-tebakan dari pembuat kebijakan,” tulis Rizky.

Alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara itu menjelaskan, penguatan riset juga menjadi bagian dari catatan Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.

Catatan tersebut mencakup tata kelola anggaran, penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, kelestarian lingkungan, serta pemulihan pascabencana. Menurut Rizky, persoalan itu menjadi tanggung jawab politik bersama Pemerintah Aceh dan DPRA.

Ia menginginkan dukungan anggaran riset dapat diakses secara kompetitif dan akuntabel oleh perguruan tinggi, lembaga riset, maupun kelompok masyarakat. Penelitian yang dibiayai perlu diarahkan pada persoalan prioritas daerah dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dijalankan pemerintah.

“Pengalokasian anggaran 1 persen ini bukan sekadar angka nominal, melainkan bentuk pengakuan politik bahwa riset berbasis data dan ilmu pengetahuan harus menjadi panduan dalam setiap kebijakan Pemerintah Aceh ke depan,” tulisnya.

Rizky menyoroti kemiskinan dan stunting sebagai dua persoalan mendasar yang memerlukan intervensi lebih tepat. BPS mencatat persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34 persen atau 713,78 ribu orang. Persentasenya meningkat dari 12,22 persen pada September 2025.

Sementara itu, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting Aceh sebesar 28,6 persen, di atas angka nasional yang mencapai 19,8 persen.

Menurut Rizky, riset memungkinkan pemerintah memahami akar persoalan hingga tingkat lokal. Karakteristik kemiskinan nelayan di wilayah barat-selatan Aceh, petani kopi di dataran tinggi Gayo, serta buruh tani di pesisir timur-utara memiliki perbedaan yang membutuhkan rumusan penanganan tersendiri.

Dalam penanganan stunting, ia menekankan perlunya kerja lintas sektor yang memperhatikan kondisi sanitasi, ketahanan pangan keluarga, dan intervensi gizi berbasis sumber daya lokal.

Adapun dalam pemulihan pascabencana, kajian ilmiah dibutuhkan untuk menopang pembangunan kembali infrastruktur serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana berulang. Mitigasi bencana, lingkungan berkelanjutan, dan pengembangan energi terbarukan termasuk bidang yang diusulkannya menjadi prioritas riset daerah.

Rizky menilai, hasil penelitian perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan cara itu, pemerintah memiliki dasar untuk mengukur manfaat kebijakan dan melakukan perbaikan secara berkala.

Gagasan tersebut, menurutnya, perlu mendapat momentum di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Dukungan riset dapat membantu menerjemahkan visi dan janji politik ke dalam indikator kinerja yang realistis serta terukur.

Ia juga memandang kajian yang kredibel penting untuk memperkuat posisi tawar Aceh dalam memperjuangkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus setelah 2027.

Di sisi legislatif, komitmen anggaran perlu diikuti pengawasan yang maksimal. Rizky menekankan agar setiap pengeluaran memiliki dasar kajian dan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pendekatan berbasis riset mutlak diperlukan sebagai kompas penunjuk arah untuk menuju visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” tulis Rizky.