DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang lebih konkret untuk menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tengah tekanan ekonomi global dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Menurut Samuel, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan ulang (reskilling) kepada pekerja yang terdampak PHK agar mereka memiliki kemampuan baru yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke daerah asal.
Ia menilai banyak buruh pabrik memiliki keahlian yang sangat spesifik sehingga tidak selalu dapat diterapkan ketika mereka harus meninggalkan kawasan industri dan kembali ke kampung halaman.
"Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang," kata Samuel yang dilansir pada Rabu (8/7/2026).
Samuel juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, kepala daerah perlu menyusun konsep pengembangan sektor-sektor produktif agar mantan buruh dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing.
Selain pemerintah daerah, ia menilai anggota DPR juga harus terlibat aktif dalam mendampingi masyarakat yang terdampak PHK. Masa reses, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan kondisi sektor industri di daerah pemilihan.
"Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka," ujarnya.
Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengakui gagasan yang disampaikannya masih berupa pemetaan awal. Ia menilai persoalan PHK akibat dinamika ekonomi global merupakan isu yang kompleks sehingga membutuhkan kajian lebih mendalam.
"Ini memang sesuatu yang kompleks. Usulan yang saya sampaikan masih bersifat permukaan dan belum mendalam. Karena itu, hal ini perlu kami pelajari lebih lanjut di daerah masing-masing," kata Samuel. [*]
Share berita ini