DIALEKSIS.COM | Opini - Tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah. Seluruh rakyat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (14 Februari 2024), dan selanjutnya memilih wakil rakyat yaitu DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (27 November 2024). 

Berdasarkan data pemilih sementara (sumber KPU, Juli 2022), jumlah pemilih sebanyak 185.994.249 jiwa. Dari jumlah ini didominasi pemilih muda berusia 17-40 tahun dengan jumlah sekitar 107 juta jiwa atau 55 persen dari total pemilih sementara. Dan sekitar 428.799 orang tercatat sebagai pemilih pemula.

Hal ini menunjukkan bahwa suara kaum milenial ini sangat penting, karena jumlahnya mencapai lebih dari 50% pemilih. Pemilih milenial adalah warga negara yang sudah memiliki hak memilih dalam pemilu dengan rentang usia 17 sampai 40 tahun. Pemilih milenial ini terdiri dari pemilih pemula dan pemilih muda. Pemilih pemula ini merupakan pemilih yang baru mendapatkan KTP dan akan menggunakan hak pilih untuk pertama kali dalam pemilu.

Jumlah pemilih milenial yang sangat siginifikan ini tentu akan menjadi incaran banyak partai politik. Fakta ini membuat pemilih milenial memegang peran besar yang bisa menentukan hasil pemilu serentak nantinya dan memastikan masa depan negara lima tahun ke depan. Pemilih pemula diharapkan memberikan kontribusi positif, berperan aktif, dan menjadi pemilih cerdas bagi kemajuan Indonesia.

Harapannya, kelompok yang masih memiliki idealisme tinggi ini bisa menyatakan bagaimana berpolitik yang bersih, tanpa money politic, tanpa hoax, dan tanpa ujaran kebencian. Kelompok ini memiliki karakteristik tersendiri dan berpengaruh dalam menentukan siapa calon pemimpin bangsa. Ciri pemilih generasi ini yaitu critical (berpikir kritis), change (perubahan), communicative (mengkomunikasikan pilihannya dengan pihak lain), serta community (tergabung dalam komunitas) atau disingkat dengan 4C.

Namun demikian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat memilih pemilih pemula nantinya. Faktor itu berupa rasa tanggung jawab, kesadaran diri sendiri terhadap minat memilih, berita di media sosial, debat kandidat, sosialisasi, dan pemberian hadiah. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu menyosialisasikan pemahaman yang baik mengenai pemilu kepada para pemilih pemula.

Mengapa perlunya edukasi kepemiluan bagi pemilih pemula?

Karena salah satu parameter keberhasilan pemilihan, yaitu tingginya partisipasi masyarakat untuk hadir pada TPS. Berdasarkan fakta pemilu sebelumnya, pemilih pemula yang kebanyakan dari kalangan pelajar masih kurang kesadaran untuk mempergunakan hak suaranya untuk datang ke TPS.

Permasalahan lainnya yang sering muncul pada pemilih pemula biasanya mereka hanya memilih berdasarkan subyektifitas bukan berdasarkan obyektifitas. Mereka cenderung memilih atas kerupawanan calon, ikut-ikutan teman, bukan berdasarkan visi misi yang dimiliki oleh seorang calon.

Pentingnya Generasi Peduli Politik

Tanggung jawab politik tetap dimulai dari hulu, yaitu pihak keluarga dan selanjutnya guru di sekolah. Mengapa demikian? Karena faktor pembelajaran di sekolah menjadi dominan, sehingga suatu hal yang dapat mendongkrak pengetahuan pemilih pemula terhadap situasi politik. Saat melakukan pembelajaran di kelas, guru dapat mewajibkan mereka untuk mendengar dan menyimak apa yang guru sampaikan terkait isu politik

Walaupun pemilih milenial merupakan generasi yang mandiri dan sangat dekat dengan internet, tetap saja mereka kurang peduli terhadap isu politik. Bagi mereka, topik politik tidak menarik untuk dibicarakan, maka biasanya dia tidak akan mencari tahu tentang hal tersebut.

Fenomena ketidaktertarikan pemilih pemula ini tentu memiliki alasan. Mereka pada umumnya lebih tertarik kepada isu-isu yang lebih dekat dengan kesehariannya dibandingkan dengan isu politik ataupun ekonomi. Sebagian mereka berpendapat bahwa isu politik dan ekonomi merupakan topik yang sangat membosankan dan terlalu serius. Selain itu isu politik tidak mendatangkan manfaat langsung bagi kehidupan mereka

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi isu yang penting dibahas agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran politikyang harus dimulai pada generasi muda. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan sistem politik, dimana ketika generasi muda berada dalam suatu kelompok masyarakat, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan politik yang diterima dari keluarga, sekolah,media masa, dan media sosial menjadikan pemahaman yang berbeda dalam setiap individu.

Peran Sekolah

Kita sebagai guru pada sekolah menengah (SMA/SMK/MA) harus mengetahui sedikit banyak permasalahan yang terjadi pada pemilih pemula. Guru harusnya tidak hanya mentransfer ilmu saja tetapi harus bisa menjadi jembatan dari permasalahan-permasalahan dari siswa atau anak didik kita. Dalam kasus pemilih pemula ini peran guru di sekolah sangat banyak sekali.

Lalu apa peran guru di sekolah terkait edukasi pemilih pemula? Pertama, guru dapat menggunakan metode penugasan kepada siswa untuk mememastikan mereka sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT bisa di akses pada web resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau tertempel pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dilingkungan tempat tinggal masing-masing siswa.

Kedua, guru menugaskan siswa untuk mencari visi dan misi calon-calon yang akan maju dalam pemilu/pilkada. Visi dan misi inilah yang dijadikan acuan dalam memilih seorang pemimpin. Siswa akan mempelajari mana visi misi yang sesuai dengan keadaan wilayah mereka. Dalam mempelajari visi dan misi pasangan calon, seorang guru tidak boleh menjuri atau menilai visi misi dari pasangan calon sehingga guru tidak berat ke pasangan calon.

Ketiga, kerjasama antara sekolah dengan KPU mengadakan sosialisasi di sekolah. Tidak dipungkiri semakin banyak sosialisasi maka berbanding lurus dengan kesuksesan kegiatan tersebut. Sosialisasi ini biasanya berisi tentang nama calon, nomor urut calon, visi misi calon, cara memilih yang bener atau sah. Dari informasi sosisialisasi diharapkan siswa paham tentang pemilukada yang akan dilalui.

Keempat, guru mengusulkan untuk sekolah mengadakan simulasi pemilukada. Simulasi adalah kegiatan yang mendekati sama atau sama dengan kegiatan sesungguhnya. Kegiatan simulasi ini bisa di substitusi dengan pemilihan Ketua OSIS. Di dalam pemilihan OSIS bisa dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan-tahapan pemilukada. Dengan simulasi lengkap seperti tahapan pemilukada yang sesungguhnya harapannya siswa pemilih pemula sudah siap menghadapi pemilukada yang sesungguhnya dan membantu menjadikan demokrasi kita semakin maju.

Hadirnya pemimpin yang berkualitas melalui proses politik yang berkualitas, dapat menghasilkan legitimasi kepemimpinan bangsa, bahwasannya setiap proses politik maupun pembangunan akan mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa, tidak adanya upaya pengingkaran dan pembangkangan publik terhadap aspirasi masyarakat, maupun terhadap kepemimpinan yang sah. [**]

Penulis: Feri Irawan, S.Si., M.Pd (Kepala SMKN 1 Jeunieb dan Mantan Ketua PPK Kota Juang Kabupaten Bireuen)