DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan bekerjanya strategi agenda setting politik yang sangat taktis di ruang publik. 

Dalam perspektif ilmu komunikasi, wacana ini sengaja digulirkan oleh sejumlah fraksi di parlemen bukan sekadar sebagai langkah penegakan hukum tata negara, melainkan sebagai instrumen komunikasi strategis untuk mendikte apa yang harus dipikirkan, dibicarakan, dan diperdebatkan oleh masyarakat luas. 

Dengan melempar isu legalitas dan syarat pencalonan ini ke panggung parlemen, para aktor politik berhasil menggeser perhatian nasional dari isu-isu kebijakan substantif menjadi sebuah panggung drama politik yang sarat konflik.

Untuk membedah fenomena ini secara mendalam, kita dapat menggunakan pisau analisis Teori Dramaturgi yang dicetuskan oleh sosiolog Erving Goffman. Dalam kacamata dramaturgi, kehidupan sosial termasuk politik praktis di Senayan adalah sebuah pertunjukan teater. 

Para elite politik bertindak sebagai aktor yang secara sadar mengelola kesan (impression management) demi memukau penonton, yaitu rakyat Indonesia.

Front Stage yang Teatrikal

Wacana Pansus, interupsi dalam sidang paripurna, hingga pernyataan pers yang berapi-api di depan kamera adalah area front stage. 

Di panggung ini, para aktor politik menampilkan performa sebagai "pejuang konstitusi" dan "penegak hukum yang berintegritas". 

Pertunjukan ini dirancang sedemikian rupa agar masyarakat melihat parlemen sebagai lembaga yang kritis, responsif, dan bekerja demi kebenaran administratif.

Impression Management Demi Elektabilitas

Isu legalitas administrasi memiliki daya kejut informasi yang sangat tinggi (high news value) bagi masyarakat awam. 

Dengan memainkan isu ini, fraksi-fraksi oposisi atau faksi kritis sedang membangun citra sebagai counter-balance (penyeimbang) pemerintah yang berani. 

Tontonan drama ini menjadi investasi politik jangka panjang untuk merawat basis massa yang tidak puas terhadap status quo.

Back Stage dan Kompromi Politik

Dramaturgi selalu menyembunyikan realitas di back stage (panggung belakang). Ketika di depan kamera para elite saling serang mengenai keabsahan ijazah, di panggung belakang plot cerita yang sesungguhnya sedang ditulis. 

Pansus kerap kali tidak didesain untuk benar-benar memakzulkan atau mengubah keputusan hukum, melainkan menjadi alat posisi tawar (bargaining position) politik. 

Narasi Pansus adalah instrumen untuk menekan jalannya pemerintahan kabinet baru agar mau berkompromi dalam konsesi-konsesi politik tertentu.

Melalui dramaturgi Pansus ini, elite politik sebetulnya sedang menjalankan strategi media salience shift atau pengalihan fokus isu nasional secara taktis. Tujuannya agar mereka sukses menggeser sorotan utama media massa dan perbincangan hangat netizen di dunia digital dari isu-isu yang jauh lebih krusial, seperti stabilitas ekonomi, fluktuasi harga komoditas, maupun efektivitas arah kebijakan awal kabinet baru.

Masyarakat sebagai penonton harus jeli dan tidak larut dalam tepuk tangan atau amarah teater politik ini. Jika publik terlalu sibuk menonton drama ijazah di panggung depan, kita akan kehilangan daya kritis untuk mengawasi kebijakan-kebijakan substantif yang berdampak langsung pada isi dompet dan kesejahteraan rakyat. 

Pansus Wapres Gibran bukanlah sekadar urusan hukum tata negara, melainkan sebuah pertunjukan seni peran politik yang skenarionya ditulis untuk menjinakkan nalar kritis publik. (*)

Penulis: Fohan Muzakir, M.Sos, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH)