DIALEKSIS.COM | Opini - Di panggung internasional, proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan megah bak mahakarya pelayanan publik terbaik. Terbaru, di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan para delegasi East Economic Forum (EEF) di Vladivostok, Presiden Prabowo Subianto kembali membanggakan MBG sebagai bukti nyata kepedulian negara kepada generasi masa depan bangsa.

Namun di dalam negeri, realitas lapangan justru menyajikan narasi komedi gelap. Sebuah program dengan duit ratusan triliun setiap tahun yang digadang-gadang memberi gizi malah sukses mendistribusikan mules massal secara merata mulai dari Sumatra hingga Sulawesi.

Hanya dalam kurun tiga hari, yakni sejak 1 hingga 3 September, tercatat lebih 2.300 orang bertumbangan akibat keracunan yang diduga usai menyantap makanan dari proyek MBG.

Tragedi ini mengepung berbagai daerah secara masif. Menurut laporan berbagai media massa dalam beberapa hari ini, di Rembang, Jawa Tengah, tercatat 777 korban, lalu di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 730 korban, yang kebanyakan santri Pesantren Manba'ul Hikam.

Kemudian, Kabupaten Agam di Sumatra Barat menelan 334 korban, termasuk balita dan ibu menyusui. Selanjutnya, Jombang dengan 256 korban, Tana Toraja sebanyak 152 korban, Nganjuk ada 49 korban, hingga Bener Meriah di Aceh terdapat 16 korban. 

Catatan aktivis yang memantau proyek MBG menyebutkan jika ditotal sejak awal peluncurannya, jumlah korban keracunan sudah mencapai 50.000 orang. Sebuah capaian rekor statistik yang luar biasa jika tujuan bernegara memang untuk menguji ketahanan organ pencernaan anak-anak Indonesia.

Penyebab bencana massal ini sejatinya berpangkal pada pola pengelolaannya. Janji kampanye yang dulu manis diobral bahwa uang triliunan rupiah untuk MBG akan berputar di desa-desa karena bahan makanan dibeli langsung dari para petani, peternak, dan pedagang pasar setempat. Namun faktanya janji itu menguap begitu saja. 

Pada praktiknya, proyek ini dikelola lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerapkan sistem dapur terpusat. Tentu mereka membeli bahan secara borongan. Pola tersentralisasi ini juga memaksa makanan dimasak sejak tengah malam atau dini hari. Lalu baru diangkut dan dibagikan menjelang siang. Jeda waktu pengolahan hingga pengonsumsian yang mencapai delapan membuat makanan lembap, berlendir, dan menjadi sarang bakteri. 

Selain itu, sistem tersentralisasi ini terkesan lebih beraroma proyekan manis bagi para pengusaha yang punya koneksi dengan elite kekuasaan ketimbang upaya pemberdayaan rakyat kecil. Ini seperti tercermin dari munculnya kasus dugaan mega korupsi yang menyeret beberapa petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Model gagal yang diterapkan Indonesia ini sejatinya adalah fotokopi dari kesalahan fatal India. India meluncurkan program Mid-Day Meal sejak 1995 dan diwajibkan menyajikan makanan hangat pada 2001. 

Namun, penggunaan dapur terpusat di India justru memicu gelombang keracunan berulang, termasuk tragedi Bihar 2013 yang menewaskan puluhan anak. Belajar dari tragedi tersebut, India melakukan koreksi dengan membatasi dapur sentral hanya di perkotaan padat dan mengalihkan pengelolaan di desa kepada dapur sekolah yang dikelola kelompok perempuan lokal. 

Sebaliknya, contoh sukses yang patut ditiru adalah Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (Program Makanan Sekolah Nasional). Brasil secara konsisten menerapkan otonomi anggaran ke sekolah dan mewajibkan minimal 30 persen bahan makanan dibeli langsung dari petani keluarga lokal. Hasilnya, makanan disajikan segar dari kebun warga, potensi keracunan ditekan, dan ekonomi perdesaan benar-benar berputar.

Melihat carut-marut dan berulangnya kasus keracunan, negara tak boleh terus-menerus mengorbankan perut anak sekolah demi gengsi politik. Apakah harus menunggu sampai jatuhnya korban nyawa seperti di India? 

Langkah paling bijak adalah stop total proyek yang sarat masalah ini. Alokasi anggarannya yang super jumbo akan jauh lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk mewujudkan pendidikan gratis minimal hingga jenjang sarjana atau S1 serta meningkatkan kesejahteraan dan gaji guru honorer. 

Membebaskan anak bangsa dari jeratan biaya kuliah alias UKT dan menyejahterakan para pendidik akan melahirkan generasi cerdas yang secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizinya di masa mendatang.

Namun, jika proyek ini tetap dipaksakan berjalan semata-mata demi menunaikan janji politik kampanye, maka pola pengelolaannya wajib dirombak total.

Pemerintah harus menghapus skema dapur terpusat dan menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada masing-masing sekolah. Bubarkan BGN karena selama ini telah gagal mewujudkan gizi untuk anak Indonesia.

Anggaran dari kas negara disalurkan langsung ke rekening sekolah. Lalu biar mereka membeli bahan untuk dimasak oleh pihak kantin atau warga di sekitar sekolah, sesuai keinginan anak-anak. Pengawasannya bisa melalui aplikasi atau Dinas Pendidikan kabupaten dan kota.

Melalui pola desentralisasi ini, makanan dipastikan akan disajikan segar sehingga potensi keracunan dan makanan terbuang sia-sia karena tak sesuai selera dapat ditekan hingga nol persen. Selama ini, cukup banyak kasus makanan mubazir yang beredar videonya di media sosial.

Dampak tambahannya bila perombakan ini terjadi, ekonomi masyarakat di sekitar sekolah akan dapat bernapas lega karena roda transaksi pada pasar lokal kembali berputar. 

Sudah saatnya Presiden Prabowo berhenti bernostalgia memuji proyek ini di luar negeri, sementara anak-anak sekolah di dalam negeri harus terus dipertaruhkan kesehatannya di balik ompreng nasi proyekan. PEACE...!!![]

Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis