DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jembatan Enang-Enang di tanah Gayo, Aceh bukan sekadar infrastruktur yang menghubungkan dua wilayah. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan antara modal sosial masyarakat dengan modal politik negara. Di satu sisi, masyarakat menunjukkan bahwa gotong royong masih hidup sebagai kekuatan pembangunan. Di sisi lain, muncul kecenderungan pemerintah yang baru hadir setelah pekerjaan selesai, lalu menjadikan keberhasilan itu sebagai komoditas komunikasi politik.

Peristiwa ini sesungguhnya memperlihatkan persoalan klasik dalam ekonomi politik pembangunan dimana siapa yang bekerja, siapa yang membiayai, dan siapa yang akhirnya memperoleh keuntungan politik.

Dalam perspektif ekonomi politik, pembangunan bukan hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menghasilkan modal politik (political capital). Infrastruktur selalu memiliki nilai elektoral karena masyarakat melihatnya sebagai bukti kehadiran negara. Karena itu, tidak mengherankan apabila banyak aktor politik berusaha mengaitkan dirinya dengan setiap proyek yang memperoleh perhatian publik.

Padahal, dalam kasus Jembatan Enang-Enang, investasi pertama justru datang dari masyarakat sendiri. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, material, bahkan dana pribadi untuk mengembalikan akses transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan. Risiko yang mereka tanggung bersifat nyata, sedangkan manfaat politik hampir tidak mereka pikirkan. Yang mereka inginkan hanyalah agar anak-anak kembali bisa bersekolah, hasil pertanian dapat diangkut, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan.

Ironinya, setelah jembatan mulai berdiri dan perhatian publik meningkat, berbagai institusi mulai masuk membawa atribut kekuasaan, dokumentasi resmi, dan narasi keberhasilan. Di sinilah terjadi apa yang oleh ekonom politik disebut sebagai political rent seeking, yakni upaya memperoleh keuntungan politik bukan melalui penciptaan nilai baru, melainkan dengan mengambil manfaat atas nilai yang telah diciptakan pihak lain.

Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh atau Gayo. Ia merupakan penyakit birokrasi yang cukup umum di berbagai negara berkembang, ketika orientasi pelayanan publik bergeser menjadi orientasi pencitraan publik.

Dari perspektif teori komunikasi publik, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep agenda setting yang diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa pihak yang mampu mengendalikan arus informasi akan menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks Jembatan Enang-Enang, persoalannya bukan lagi siapa yang membangun lebih dahulu, melainkan siapa yang berhasil menguasai pemberitaan.

Lebih jauh lagi, teori framing dari Robert Entman menjelaskan bahwa realitas tidak pernah tampil apa adanya. Realitas dibingkai sedemikian rupa sehingga publik diarahkan untuk melihat suatu peristiwa sesuai kepentingan pembingkai. Apabila narasi resmi hanya menampilkan pejabat yang meresmikan, meninjau, atau berfoto di lokasi, sementara masyarakat yang bekerja sejak awal tidak muncul dalam cerita, maka publik secara perlahan akan percaya bahwa negara adalah aktor utama pembangunan tersebut.

Padahal fakta lapangan menunjukkan hal berbeda.

Di era media sosial, praktik seperti ini semakin sulit dipertahankan. Dokumentasi masyarakat, video warga, hingga unggahan sukarelawan membentuk counter narrative yang sering kali lebih dipercaya dibandingkan komunikasi resmi pemerintah. Kredibilitas kini tidak lagi dibangun oleh besarnya anggaran publikasi, tetapi oleh konsistensi antara narasi dan kenyataan.

Inilah sebabnya mengapa komunikasi publik pemerintah tidak cukup hanya efektif, tetapi juga harus beretika. Komunikasi yang baik bukan sekadar membangun citra, melainkan mengakui kontribusi semua pihak secara proporsional.

Pengalaman beberapa negara Asia Timur menunjukkan pendekatan yang berbeda.

Di Jepang, konsep machizukuri menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kawasan. Pemerintah daerah menyediakan regulasi, pendanaan, dan dukungan teknis, tetapi keberhasilan selalu dikembalikan kepada komunitas lokal. Dalam berbagai proyek revitalisasi desa, penghargaan lebih banyak diberikan kepada kelompok masyarakat yang menginisiasi perubahan dibandingkan kepada pejabat yang memfasilitasinya. Filosofinya sederhana, pemerintah adalah fasilitator, bukan pemilik karya masyarakat.

Korea Selatan juga memberikan pelajaran penting melalui gerakan Saemaul Undong yang dimulai pada awal 1970-an. Memang negara menyediakan bantuan awal berupa semen, baja, dan dukungan administratif. Namun indikator keberhasilannya bukan diukur dari seberapa besar negara tampil di media, melainkan dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sendiri. Desa yang berhasil justru memperoleh insentif lebih besar karena pemerintah mengakui inisiatif warga sebagai motor utama pembangunan. Negara memperkuat, bukan mengambil alih kepemilikan moral atas hasil kerja masyarakat.

Pelajaran dari kedua negara tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Pemerintah tidak akan kehilangan legitimasi hanya karena mengakui bahwa rakyatlah yang pertama bergerak. Justru sebaliknya, pengakuan terhadap partisipasi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.

Sayangnya, yang sering terjadi adalah logika komunikasi politik jangka pendek. Publisitas dianggap lebih penting daripada proses. Foto dianggap lebih penting daripada partisipasi. Akibatnya, pembangunan kehilangan dimensi etikanya dan berubah menjadi arena kompetisi pencitraan.

Bagi masyarakat Gayo, Jembatan Enang-Enang telah membuktikan bahwa modal sosial masih menjadi kekayaan terbesar yang dimiliki Indonesia. Kepercayaan antarwarga, budaya gotong royong, serta kepemimpinan informal mampu menghasilkan solusi ketika birokrasi belum bergerak.

Karena itu, negara semestinya belajar dari masyarakat, bukan sekadar memanfaatkan keberhasilan masyarakat. Pemerintah hadir bukan untuk mencuri tepuk tangan, melainkan memastikan agar inisiatif rakyat memperoleh dukungan yang lebih besar, perlindungan hukum, dan keberlanjutan anggaran.

Pada akhirnya, sejarah pembangunan selalu mengenal dua jenis pemimpin. Pertama, pemimpin yang membangun lalu membiarkan rakyat menikmati hasilnya. Kedua, pemimpin yang datang setelah rakyat membangun, kemudian mengklaim hasilnya sebagai prestasi pemerintah. Publik mungkin dapat dipengaruhi oleh pencitraan sesaat, tetapi sejarah memiliki ingatan yang jauh lebih panjang. Dan sejarah hampir selalu berpihak kepada mereka yang pertama kali mengangkat batu, memikul kayu, dan bekerja tanpa menunggu sorotan kamera.(*)

Penulis: Pemerhati Isu strategis & Doktor Komunikasi Unpad, Safriady