DIALEKSIS.COM | Opini - Seantero Indonesia dikejutkan terbongkarnya penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Semestinya tidak berhenti pada kegaduhan politik dan tuduhan makar. 

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan patut dibongkar. Muncul pertanyaan kritis, siapa sesungguhnya yang berkepentingan menguasai informasi rahasia negara? Untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut?

Indonesia serasa ditampar keras, sekaligus dipermalukan karena kasus penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian. Kasus ini memperlihatkan betapa rentannya perangkat negara ketika pengawasan terhadap pemegang kewenangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Secara esensi teknologi penyadapan yang seharusnya digunakan untuk menegakkan hukum justru diduga menjadi alat mengumpulkan informasi di luar kepentingan penegakan hukum.

Fakta mirisnya diungkap Bareskrim, tentang dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, pejabat negara, politikus, pengusaha, media, dan organisasi masyarakat sepanjang 2025 - 2026. 

Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan rekaman elektronik untuk menghilangkan jejak. Hingga tulisan ini dibuat 9 November 2026, masih tercatat empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Temuan awal tersebut cukup untuk menunjukkan keseriusan perkara. Namun, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menjalankan perangkat penyadapan atau siapa yang memerintahkan penghapusan data. Pertanyaan terpenting justru terletak pada kepentingan yang menggerakkan operasi tersebut.

Pemerintah menyebut kemungkinan adanya unsur makar. Kecurigaan itu tentu tidak boleh diabaikan, terlebih ketika kepala negara menjadi sasaran penyadapan. Akan tetapi, menjadikan makar sebagai kesimpulan sebelum seluruh bukti terungkap justru berisiko mempersempit penyidikan.

Hukum pidana tidak mengenal kesimpulan berdasarkan besarnya kegaduhan politik. Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara Pasal 193 berkaitan dengan maksud menggulingkan pemerintah secara tidak sah.

Penyadapan ilegal, betapapun seriusnya, tidak otomatis memenuhi unsur tersebut. Harus ada bukti mengenai tujuan, rencana, dan hubungan tindakan penyadapan dengan upaya melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan.

Atas dasar itulah, penyidikan perlu membuka kemungkinan motif lain. Salah satunya ialah penggunaan informasi rahasia untuk mempertahankan pengaruh politik dan melindungi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Rumus baku berlaku, bahwa dalam praktik kekuasaan, informasi merupakan komoditas yang sangat berharga. Orang yang mengetahui kelemahan, persoalan hukum, transaksi bisnis, atau rahasia pribadi seorang pejabat dapat memperoleh posisi tawar yang tidak dimiliki orang lain. 

Informasi semacam itu berpotensi digunakan untuk memengaruhi keputusan, menekan lawan, atau menjaga kepentingan tertentu agar tidak terusik.

Menarik logika rasional dari argumen paragraf di atas, bahwa di titik inilah penyadapan berpotensi menjelma menjadi alat penyanderaan kekuasaan. Ketika kepentingan oligarki ekonomi berupaya mempertahankan dominasi atas sumber daya alam Indonesia melalui kendali dan pengaruh terhadap pusat-pusat kekuasaan politik.

Seorang pejabat tidak perlu dijatuhkan dari jabatannya untuk kehilangan kebebasan mengambil keputusan. Cukup dengan mengetahui rahasia yang dapat digunakan untuk menekannya, pihak lain berpotensi memengaruhi kebijakan yang dibuatnya. 

Pemerintahan boleh tetap berdiri, tetapi sebagian keputusan dapat tersandera oleh kepentingan yang bekerja di belakang layar.

Jika pola demikian terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas perebutan kekuasaan formal. Yang terjadi adalah penguasaan terhadap orang-orang yang menjalankan kekuasaan. Dalam konteks ekonomi-politik Indonesia, kemungkinan tersebut layak diperiksa secara serius.

Selama bertahun-tahun, hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis telah menjadi persoalan akut dalam tata kelola bernegara. 

Pemilik modal membutuhkan keputusan pemerintah untuk memperoleh perizinan, menguasai konsesi, menjalankan proyek, atau mempertahankan keuntungan. 

Sebaliknya, sebagian elite politik memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jaringan usaha yang bergantung pada kebijakan negara.

Hubungan itu tidak dengan sendirinya melanggar hukum. Persoalan muncul ketika kepentingan privat memperoleh pengaruh berlebihan terhadap keputusan publik, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan.

Fakta tersaji dari data Transparency International Indonesia, dalam riset mengenai pemilik manfaat perusahaan tambang yang dipublikasikan pada 2024, menemukan bahwa 52 dari 120 perusahaan yang diteliti memiliki keterkaitan dengan sedikitnya 123 orang yang mempunyai pengaruh politik. 

Temuan tersebut memperlihatkan besarnya risiko benturan kepentingan dalam sektor yang sangat bergantung pada keputusan pemerintah.

Temuan data lainnya terlihat dari penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menunjukkan hubungan antara penguatan oligarki dan menyempitnya partisipasi masyarakat sipil dalam tata kelola sumber daya alam. 

Ruang kritik terhadap pengelolaan kekayaan alam dapat semakin terbatas ketika jaringan kekuasaan ekonomi menguat.

Dua temuan itu memang tidak membuktikan bahwa penyadapan terhadap Presiden berkaitan dengan kepentingan perusahaan tambang atau korporasi tertentu. Namun, keduanya memberikan alasan kuat mengapa penyidik tidak sepatutnya menutup penyelidikan hanya pada kemungkinan konflik politik.

Kepentingan ekonomi sering kali tidak membutuhkan pergantian pemerintahan. Bagi kelompok usaha yang telah memperoleh keuntungan besar dari suatu kebijakan, mempertahankan keadaan justru lebih menguntungkan daripada menciptakan perubahan.

Mereka mungkin tidak berkepentingan menggulingkan Presiden. Yang lebih penting ialah memastikan keputusan pemerintah tidak mengganggu konsesi, kontrak, jaringan usaha, atau keuntungan yang selama ini mereka nikmati.

Dalam keadaan demikian, penguasaan informasi dapat menjadi alat untuk mempertahankan pengaruh. Bukan dengan merebut kursi kekuasaan, melainkan dengan mengendalikan ruang gerak orang-orang yang mendudukinya.

Inilah kemungkinan yang perlu dibaca lebih jauh dari sekadar dugaan makar. Apakah penyadapan digunakan untuk merebut kekuasaan, atau justru untuk mempertahankan susunan kepentingan ekonomi yang telah mengakar di dalam kekuasaan?

Pertanyaan tersebut penting, karena politik dan ekonomi tidak selalu bergerak dalam dua jalur terpisah. Persaingan politik bisa menjadi sarana mempertahankan keuntungan bisnis. Sebaliknya, penguasaan sumber daya ekonomi dapat digunakan untuk memperbesar pengaruh politik.

Dalam jaringan semacam ini, keuntungan ekonomi bisa menjadi tujuan utama, sedangkan pertarungan politik hanyalah instrumen untuk mencapainya.

Tidak tertutup kemungkinan pula bahwa tujuan penyadapan bukan menggulingkan pemerintah ataupun melindungi satu kelompok korporasi, melainkan membangun kekuatan tawar dalam persaingan antar-elite. 

Informasi rahasia dapat menjadi semacam kartu truf untuk mengamankan jabatan, memperoleh perlindungan, atau memaksakan kompromi.

Namun, seluruh kemungkinan itu tetap harus ditempatkan sebagai hipotesis. Tanpa bukti aliran dana, perintah, penggunaan informasi, dan keuntungan yang diperoleh, mengaitkan perkara ini dengan jaringan oligarki tertentu hanyalah spekulasi.

Harus Obyektif

Penyidikan yang objektif justru harus mampu membedakan dugaan yang masuk akal dari perbuatan yang terbukti.

Untuk itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri sedikitnya tiga hal. Pertama, rantai perintah: siapa yang menentukan sasaran penyadapan dan siapa yang memberikan persetujuan. 

Kedua, rantai informasi: ke mana rekaman atau data komunikasi dikirimkan, siapa yang mengaksesnya, dan bagaimana informasi tersebut digunakan. 

Ketiga, rantai manfaat: apakah ada keputusan politik, perubahan kebijakan, kontrak, atau keuntungan ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan informasi itu.

Penyidikan tidak boleh berhenti pada operator perangkat ataupun pejabat yang secara administratif memiliki kewenangan. Jika ditemukan petunjuk mengenai penerima manfaat di luar institusi kepolisian, penelusuran harus menjangkau pihak tersebut tanpa memandang kedudukan ekonomi maupun politiknya.

Pada saat yang sama, Polri menghadapi persoalan integritas kelembagaan yang tidak sederhana. Perangkat penyadapan dibeli dan dikelola dengan kewenangan negara. Semestinya setiap penggunaannya memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, otorisasi berlapis, dan catatan elektronik yang dapat diaudit.

Apabila perangkat semacam itu dapat digunakan tanpa prosedur yang sah, kemudian rekamannya diduga dihapus melalui perintah internal, persoalannya bukan hanya perilaku beberapa individu. Ada kelemahan pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung.

Membatasi perkara sebagai kesalahan oknum tanpa mengevaluasi sistem justru membuka kemungkinan pelanggaran serupa terulang.

Investigasi Amnesty International pada 2024 mengenai perdagangan teknologi pengawasan di Indonesia sebenarnya telah memberikan peringatan tentang lemahnya transparansi pengadaan dan pengawasan perangkat mata-mata digital. 

Temuan tersebut tidak berkaitan langsung secara pembuktian dengan perkara penyadapan Presiden, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang lebih luas.

Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat atau menghukum mereka yang terbukti bersalah. Indonesia membutuhkan aturan penyadapan yang ketat, pengawasan independen, pemeriksaan berkala terhadap akses data, dan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya bergantung pada hierarki internal institusi pengguna perangkat.

Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak boleh sekadar menjadikan perkara ini sebagai panggung pertarungan politik. Fungsi pengawasan parlemen semestinya diarahkan untuk memastikan penyidikan berjalan tanpa intervensi, melindungi saksi, dan mendorong pembaruan aturan penyadapan.

Yang tak kalah penting, pemerintah harus menghindari penggunaan tuduhan makar sebagai jalan pintas untuk membangun persepsi tentang ancaman terhadap kekuasaan. Jika unsur makar ditemukan, proseslah berdasarkan bukti. 

Jika ternyata penyadapan bertujuan melakukan pemerasan, perdagangan informasi, atau melindungi kepentingan bisnis, ungkap pula sampai kepada penerima manfaatnya.

Negara tidak boleh memilih konstruksi perkara hanya karena satu penjelasan lebih menguntungkan secara politik dibandingkan penjelasan lainnya.

Publik berhak mengetahui apakah perangkat negara telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, persaingan elite, atau kepentingan ekonomi yang lebih besar. 

Publik juga berhak memperoleh jaminan bahwa teknologi pengawasan tidak digunakan untuk membungkam kritik, mengintimidasi pers, ataupun melindungi kelompok yang memiliki akses istimewa terhadap kekuasaan.

Pada akhirnya, bahaya terbesar dari penyadapan ilegal bukan hanya bocornya rahasia Presiden. Bahaya yang lebih mendasar ialah ketika informasi hasil penyadapan dijadikan alat untuk mengendalikan pengambilan keputusan negara.

Jika kekuasaan politik dapat disandera oleh penguasaan informasi, demokrasi kehilangan makna substantifnya. Pemerintah tetap berjalan, pemilu tetap berlangsung, dan lembaga negara tetap bekerja. 

Namun, keputusan yang seharusnya berpihak kepada kepentingan publik berisiko dikendalikan oleh mereka yang menguasai rahasia dan memiliki kekuatan ekonomi.

Karena itu, membongkar dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang ingin menjatuhkan kekuasaan. Pertanyaan yang sama pentingnya ialah siapa yang ingin mempertahankan keuntungan melalui penguasaan terhadap kekuasaan itu sendiri.

Sebab, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari mereka yang hendak menggulingkan pemerintah. Ancaman juga dapat tumbuh dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan pemerintah, tetapi menghendaki agar kekuasaan tetap bekerja untuk melayani kepentingan mereka.

Negara yang kuat bukanlah negara yang sekadar mampu melindungi pemimpinnya dari penyadapan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan tidak seorang pun, termasuk pemilik modal dan pemegang kekuasaan, dapat memperalat institusi publik demi keuntungan pribadi.

Di situlah sesungguhnya ujian penegakan hukum, reformasi kepolisian, dan keberanian pemerintah membebaskan diri dari bayang-bayang oligarki.

Penulis: Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi, Dr. Aryos Nivada