DIALEKSIS.COM | Opini - Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Langkah itu diambil setelah ia menyatakan niat mundur menyusul dinamika hukum seputar dokumen pendidikannya.

Secara formal, pengunduran diri belum serta-merta mengakhiri masa jabatannya. Proses penerimaan dan pergantian wapres masih harus melewati jalur ketatanegaraan. MPR menjadi lembaga yang berperan penting dalam tahapan berikutnya. Pimpinan MPR bilang akan memproses dalam waktu 60 hari.

Namun, di tengah kabar itu, Indonesia kini memiliki cerita lebih besar daripada surat pengunduran diri. Negara ini sedang diuji. Apakah hukum berlaku sama bagi semua orang, ataukah aturan hanya tegas ketika menghadapi rakyat kecil.

Polemik Gibran sering dikurangi sebatas persoalan ijazah. Padahal, masalahnya lebih kompleks. Publik mempertanyakan syarat pencalonan, proses hukum, legitimasi lembaga negara, dan standar kejujuran pejabat tinggi.

Mahkamah Konstitusi (MK) disebut tak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Pernyataan itu membuka pertanyaan besar mengenai syarat pencalonannya sebagai wapres. Padahal, dulu MK juga yang mengubah aturan untuk meloloskan Gibran.

Di sinilah letak ironinya. Warga biasa harus menyerahkan dokumen lengkap untuk urusan administrasi sekecil apa pun. Namun, ketika menyangkut jabatan tertinggi kedua di negara ini, masyarakat diminta bersabar dan tak “terlalu teknis.”

Ungkapan paling sederhana mungkin begini: di Indonesia, KTP hilang membuat seseorang pusing. Tetapi, ijazah wapres bermasalah bisa membuat seluruh negara menunggu penjelasan.

Pengunduran diri Gibran tak boleh langsung disebut sebagai pengakuan bersalah. Secara hukum, mundur bukan vonis. Ini bisa jadi langkah untuk meredam krisis politik atau cara melindungi koalisi penguasa. Atau bahkan, strategi mencari simpati rakyat kecil, seolah merasa telah dizalimi.

Alasan yang disampaikan terlalu kabur. Pemerintah menyebut “dinamika” seputar perkara di MK dan MA. Kata itu terdengar halus, namun tak menjelaskan apa pun.

Publik tidak diberi tahu dinamika apa yang dimaksud. Rakyat juga tak tahu siapa yang menentukan langkah itu. Mereka hanya melihat jabatan tertinggi kedua berada di tengah ketidakpastian. Jadi pengunduran diri Gibran dari wapres tak berarti akhir masalah. Kadang, ia hanya membuka babak baru dari drama yang sama.

Kondisi Indonesia dan Filipina memang relevan untuk dibandingkan. Di negara itu, Wapres Sara Duterte sedang menghadapi sidang pemakzulan di Senat. Ia adalah putri Presiden Rodrigo Duterte dan berpasangan politik dengan Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dalam Pemilu 2022.

Marcos dan Sara memenangkan pemilu melalui aliansi dua keluarga besar. Marcos Jr adalah putra diktator Ferdinand Marcos. Sara merupakan putri Presiden Rodrigo Duterte. Keduanya membawa warisan politik keluarga ke pusat kekuasaan.

Kini, aliansi itu retak. Sara menghadapi proses pemakzulan di Senat. Sidang itu masih berjalan dan telah memasuki hari ke-43 pada 12 November 2026. Pembelaan Sara tengah menghadirkan saksi dan dokumen untuk membantah dakwaan.

Di Filipina, krisis wapres dibawa ke ruang sidang. Sedangkan di Indonesia, masalah wapres dibawa ke ruang rapat dan proses politik. Perbedaannya tajam. Dua jalur, meski satu persoalan. 

Filipina punya mekanisme pemakzulan yang lebih terbuka. DPR mengajukan dakwaan. Senat kemudian menjadi pengadilan pemakzulan. Saksi dipanggil, dokumen diperiksa, dan pembelaan diberi ruang.

Di Indonesia, jalurnya berbeda. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada presiden dan MPR. Selanjutnya, proses formal dilakukan melalui sidang MPR, yang ditargetkan dalam 60 hari.

Perbedaan ini penting. Di Filipina, rakyat dapat menyaksikan sidang pemakzulan berlangsung. Sementara di Indonesia, rakyat menunggu kabar dari istana, partai politik, dan para juru bicara tentang siapa wapres, pengganti Gibran.

Filipina membawa Wapres Sara ke Senat. Dan, Indonesia membawa Wapres Gibran ke ruang tunggu. Bedanya, satu negara menguji bukti. Negara lain menunggu keputusan.

Namun, satu hal yang pasti, kasus Gibran dan Sara memperlihatkan benang merah nyaris sama. Politik dinasti tak mati meski otoritarianisme tumbang. Ia hanya berubah bentuk, lewat partai politik.

Di Filipina, putra diktator terpilih sebagai presiden. Putri presiden menjadi wapres. Di Indonesia, putra presiden petahana menjadi wapres setelah melabrak aturan. Dan, mantan jenderal Orde Baru menjadi presiden setelah beberapa kali gagal.

Ini bukan berarti sejarah berulang secara sama. Tapi polanya mirip. Kekuasaan tidak selalu hilang. Ia dapat berpindah melalui keluarga, partai, koalisi, narasi politik, dan cuan.

Setelah menetap sekian tahun di Hawaii, "Bongbong" kembali dari bayang-bayang sejarah keluarganya. Prabowo kembali dari masa lalu Orde Baru setelah sempat menetap di Yordania. Gibran muncul dari bayang-bayang ayahnya. Sara tampil dari bayang-bayang ayahnya.

Orde Lama tumbang. Orde Baru tumbang. Reformasi hadir. Lalu yang muncul bukan Orde Baru yang baru. Yang muncul adalah Orde Lama yang berhasil berganti baju.

Masalah terbesar bukan hanya terletak pada Gibran atau Sara. Masalah terbesar ada pada sistem yang memungkinkan elite saling melindungi.

Di Filipina, Mahkamah Agung pernah membatalkan proses pemakzulan awal terhadap Sara karena masalah "due process." Proses baru kemudian dimulai pada Februari 2026.

Di Indonesia, publik masih menunggu kejelasan mengenai proses hukum, dokumen, dan keputusan politik yang melingkupi Gibran. Keterbukaan menjadi kebutuhan mendesak.

Bila lembaga negara tampak ragu, publik jadi pihak yang paling dirugikan. Rakyat tak hanya kehilangan kepastian hukum, tapi juga kepercayaan terhadap negara. Saat elite berselisih, rakyat sering menjadi penonton. Ketika elite berdamai, rakyat kadang menjadi korban.

Di balik itu semua, ada pertanyaan yang belum terjawab. Pengunduran diri Gibran membuka pertanyaan besar. Apakah dia mundur karena rasa tanggung jawab? Apakah ia mundur karena tekanan politik? Ataukah ia mundur untuk menyelamatkan koalisi atau keluarganya?

Publik berhak mengetahui jawabannya. Negara tak boleh menjawab dengan kata “dinamika.” Negara tidak boleh menyembunyikan proses di balik kabar kabur.

Pada akhirnya, kasus Gibran bukan hanya sekadar tentang satu orang. Masalah ini menyangkut apakah Indonesia masih memiliki standar yang sama bagi semua warga negara.

Kita bisa melihat pengunduran diri Gibran bukan akhir cerita. Tampaknya ini hanya cara baru untuk menunda jawaban. Yang penting bukan siapa yang terdepak dari istana, tapi siapa tetap mengendalikan pintunya.[**]

Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis)