T. Muhammad Jafar Sulaiman, MA

(Direktur Philo Sufi Institute, Pengajar Filsafat politik)

Aceh adalah anomali bagi politik Indonesia, narasi keramatnya adalah siapapun calon presiden yang menang di Aceh, pasti kalah di Nasional. Dalam kompetisi politik, Aceh dengan segala “Superiority Complex”nya selalu akan beda dengan Jakarta, apalagi dengan balutan politik identitas. 

Adagium ini sudah dibuktikan Aceh pada pilpres 2014 dan pilpres 2019, didua pilpres ini Prabowo menang di Aceh. Pilpres 2014 prabowo menang 54, 39 persen dan Jokowi kalah 45,61 persen dengan selisih hanya 8 persen. Sedangkan di pilpres 2019, Prabowo menang mutlak dengan jumlah 2.400.746 suara dan Jokowi hanya meraih 404.188 suara, namun apa yang terjadi ?, Prabowo kalah di Nasional.

Setelah pembuktian dua anomali ini, Anies, akan berkunjung ke Aceh pada 2 -3 Desember sebagai calon presiden yang baru punya 10,26 persen suara kursi parlemen (belum memenuhi syarat). Kunjungan politik ini, dilakukan Anis persis 7 hari setelah Jusuf Kalla mengucapkan tanda Anis sebagai presiden selanjutnya dari gerbong KAHMI. 

Kata -kata itu diucapkan JK di Gala Dinner KAHMI, 24 November di Palu , di acara itu anis ibarat Presiden yang hadir di sebuah acara. Semua tahu bahwa Anies adalah anak didik JK dan JK berada di belakang Anies, sosok JK adalah sosok yang lekat dengan Aceh, relasi ini tentu relasi paling ampuh untuk menundukkan hati orang Aceh.

Atas kunjungan ini, pertanyaan kongkritnya adalah apakah kunjungan Anis ke Aceh untuk menjemput kekalahan atau menjemput kemenangan?. Logikanya adalah, katakanlah, dengan latar belakang Anis yang religius, argumen dan sentimennya sejalan dengan tipikal dan psikologis masyarakat Aceh, Anies menang mutlak di Aceh, namun pasti akan kalah di nasional. Atau sebaliknya, Anis menang di Aceh dan menang di Nasional, Anis mengambil posisi merubah kutukan dua kali pilpres sebelumnya. 

Hal ini tentu sangat sulit, koalisi pengusung Anies Pun masih tanda tanya, prediksi koalisi hanyalah Nasdem, Demokrat dan PKS, itupun masih tarik ulur, belum ada pernyataan resmi. Anies Baswedan masih seorang calon presiden yang belum memenuhi syarat secara konstitusi sebagai capres, karena partai Nasdem yang mendeklarasikan anis hanya punya 10,26 persen suara parlemen, masih perlu koalisi beberapa partai lagi untuk memenuhi syarat 20 persen. 

Kesulitan selanjutnya adalah rilis berbagai lembaga survei nasional menunjukkan bahwa Anis berada di posisi ketiga, dibandingkan Ganjar dan Prabowo, di posisi teratas adalah Ganjar dan Prabowo di urutan dua.. Satu -satunya partai yang memenuhi syarat untuk bisa mengajukan calon secara tunggal tanpa harus berkoalisi adalah PDI Perjuangan yang memperoleh 22,26 persen kursi DPR.

Selain PDIP, semua partai lain harus berkoalisi mengusung capres. Paling tidak akan ada empat poros koalisi yang dapat terbentuk. Pertama, poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah melakukan deklarasi sejak awal yaitu Golkar, PAN, dan PPP (25,87 persen Kursi DPR). Poros kedua ada Nasdem, PKS, dan Demokrat (28,50 persen kursi DPR). 

Poros ketiga beranggotakan Gerindra dan PKB (23,25 persen kursi DPR), dan poros keempat ada PDI Perjuangan, satu-satunya partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain dengan persentase perolehan kursi 22, 38 persen kursi DPR. 

Namun, poros koalisi tersebut di atas bisa saja mengerucut menjadi tiga poros atau bahkan dua poros koalisi, tergantung kesepakatan dan kalkulasi politik masing-masing parpol dan capres - cawapres pun juga masih akan melakukan bongkar pasang, semua belum serba pasti, karena waktu pun masih sangat dini dan segala kemungkinan yang tidak terprediksi masih bisa terjadi.

Anies, ketidak abadian keberpihakan dan sikap Aceh

Pertanyaan selanjutnya bagaimana respon dan sikap publik Aceh terhadap kedatangan Anis ?. Publik Aceh tentu harus bersikap kritis dan radikal dalam merespon ini, jika memakai logika fundamental filsafat Yunani, maka public Aceh harus melihat fakta dibalik yang nampak, maka publik Aceh harus melihat kebelakang sosok, jangan terpesona dengan sosok, tetapi melihat dibelakang dan di seberang sosok yang nampak karena berbeda antara tampilan (appereance) dengan hakikat (esensi), jadi jangan terlalu terpesona “packaging agamis dan religius” dari sosok, tetapi apa segala kepentingan di belakang itu dan apa keuntungannya bagi Aceh.

Aceh sejatinya punya segala kekuatan, bahkan punya kekuatan yang bisa memaksa pemerintah pusat untuk secara langsung hadir ke Aceh dan mewujudkan segala mekanisme mensejahterakan rakyat Aceh, karena kepentingan dan deal politik Aceh bukanlah suara, tetapi stabilitas, keamanan dan relasi warga negara. 

 Karena jika bicara suara, berapalah suara di Aceh. Jika dikumpulkan jumlah DPT seluruh Aceh yang per Juni nya berjumlah 3. 545.271 pemilih, jumlah total Aceh ini hanyalah jumlah pemilih di 3 kabupaten Kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya : 1.016.395 pemilih, Kota Malang 1.003.782 pemilih dan Kabupaten Jember : 1.834.441 pemilih.

Deal dan bargaining Aceh yang tidak dipunyai provinsi lainnya adalah stabilitas politik - keamanan dan relasi warga negara. Aceh adalah sebuah Provinsi yang sewaktu - waktu punya potensi ingin menjadi sebuah negara, apalagi jika Superiority Complexnya melalui kekhususan dicoba lucuti. 

Kekuatan ini harus dimainkan public Aceh untuk semua calon, termasuk untuk Anis. Lalu, dalam diakonia politik ini, apa kedekatan psikologi Anis dengan Aceh, bila dibandingkan dengan Prabowo atau Ganjar misalnya ?, jawabannya adalah sosok JK dan Surya Paloh, Anis sangat menang dalam konteks ini, untuk masuk ke Aceh. Tapi belum tentu menang dalam konteks lainnya, karena sekali lagi Aceh itu anomali. 

Nasdem adalah partai yang sangat diuntungkan dengan membawa Anis ke Aceh. Partai ini adalah partai yang terkena imbas dari politik identitas, Nasdem pernah dicap sebagai partai penista agama, ketika mengusung dan mendukung Ahok di pilkada DKI Jakarta 2017 dan sekarang narasi ini sering sekali diucapkan oleh Surya Paloh di setiap momentum sebagai bentuk pembelaan pilihan ketika mengampanyekan Anis. 

Akibat dukungan terhadap Ahok ini, nasdem Aceh kehilangan banyak kursi di Aceh, di 2014 Nasdem punya satu fraksi di DPRA, namun di 2019 Nasdem hanya punya dua kursi di DPRA itupun didapatkan dengan susah payah. Kedatangan Anies ini, tentu sangat baik untuk memperbaiki citra Nasdem dan digunakan sebagai energi untuk menambah jumlah kursi mereka di pileg 2024.

Tidak ada yang abadi dalam politik selain kepentingan adalah keabadian dalam politik Indonesia. Dalam politik, rekam jejak adalah sesuatu yang mahal untuk dilihat dan dilucuti karena itu bicara integritas, keberpihakan dan konsistensi pada perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Jika bicara ini, maka Anis sedikit ternoda. Di Pilpres 2014, Anies Baswedan adalah juru bicara pemenangan tim Jokowi - JK. Anies menerima tawaran itu dengan tekad mendukung orang baik di pemerintahan (Kompas, 2014).

Di Tahun 2016, Anis menerima tawaran sebagai calon gubernur DKI Jakarta ketika ditunjuk oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Nasdem, partai yang mendukung Anies justru mengusung Ahok. Penunjukan Anies ini tentu sesuatu yang sangat mengejutkan, karena Anies merupakan mantan timses Jokowi di Pilpres 2014 dan kerap mengkritik Prabowo. Ingatan kita tentu begitu kuat ketika di pilpres 2014 Anies mengkritik gaya promosi Prabowo yang habis - habisan beriklan di media massa. 

"Kita tahu siapa Prabowo karena sudah berjalan selama 6 tahun di televisi terus-menerus. Cara berpolitik dengan biaya luar biasa mahal, tidak membuat politik menjadi lebih sehat," kalimat ini pernah diucapkan Anies terhadap Prabowo, lagi -lagi di acara Rakornas KAHMI di Jakarta, 29 Mei 2014.

Apa pelajaran penting yang bisa diambil oleh publik Aceh, melihat track record ini ?. Politik Indonesia masih pada level politik dendam dan itu sangat tidak sustainable untuk perubahan dan figur yang ada pun masih figur pragmatis, bukan idealis, jadi tidak mungkin kita tagih konsistensi pada figure pragmatis yang dikendalikan oleh modal, loyal pada modal , tidak loyal pada rakyat. Publik Aceh harus belajar bahwa puncak tertinggi politik adalah kepentingan ekonomi, bukan kepentingan agama dan politik dengan segala cara bekerja untuk memenangkan hati dan kemudian mengeksploitasi segala sumberdaya yang ada. Jadi berikan hati pada yang tidak mengeksploitasi. 

Publik Aceh harus bergerak dari keberpihakan terhadap identitas (ethnic) kepada keberpihakan kepada ethic, artinya siapapun presidennya, Aceh wajib sejahtera, tidak lagi terjebak dan terpesona hanya pada agama. Karena perkara agama di Aceh sudah selesai, kesejahteraan lah yang belum selesai.

Kepentingan ini harus diambil oleh publik Aceh dari elit partai politik, baik partai politik lokal, maupun nasional. Bagaimana cara mengambilnya, semua calon presiden harus datang ke Aceh, datang membawa diri mereka sendiri, tanpa embel - embel parpol, mereka datang ketika sudah memenuhi syarat sebagai calon presiden, lalu mereka mengucapkan keberpihakan mereka kepada seluruh rakyat Aceh bahwa mereka berpihak kepada segala Superioritas yang dipunyai Aceh dan semuanya akan diarahkan untuk mensejahterakan rakyat Aceh dan publik menjadi pengontrol dan penagih dari keberpihakan yang diucapkan itu.

Pasca damai, sudah dua kali pilpres, namun nasib Aceh masih seperti hari ini, tidak beranjak dari segala kemiskinannya. Lantas apakah Aceh harus selalu ingin tampil beda dengan Jakarta (nasional) dalam hal pilpres ?, seharusnya, siapapun yang menang di Aceh, juga menang di Nasional, sehingga semuanya sinkron. Namun, bicara apapun, analisa secanggih apapun, ada satu faktor yang menentukan dalam politik, yang tidak akan bisa terpantau yaitu “beyond” (invisible hand), politik saat ini masih terlalu dini, semuanya masih asumsi berdasarkan data dan fakta yang ada, namun konteks sebenarnya akan terbaca di 2023, terutama setelah maret 2023. []