DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengembangan Pelabuhan Sabang dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan dermaga dan menunggu kapal datang bersandar. Sabang perlu membangun ekosistem pelayanan maritim yang mampu “menjemput” kapal-kapal internasional yang melintas di jalur pelayaran strategis di sekitar kawasan tersebut.

Pandangan itu disampaikan Zubir Sahim, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) pertama dan mantan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Zubir menilai salah satu fondasi yang perlu diperkuat adalah infrastruktur komunikasi pelayaran yang memungkinkan otoritas dan penyedia jasa di Sabang menjalin komunikasi dengan kapal-kapal internasional yang melintas di sekitar perairan Sabang dan jalur menuju Selat Malaka.

“Yang dibutuhkan adalah bagaimana Pelabuhan Sabang bisa berkomunikasi dengan kapal-kapal yang melintas dan akan memasuki jalur Selat Malaka. Ini hal yang krusial. Kalau komunikasi sudah terjalin, bisnis pelayanan kepada kapal juga bisa dibangun,” kata Zubir kepada Dialeksis saat bertemu di The Atjeh Connection Bendungan Hilir Raya, 25/09/2026.

Menurutnya, komunikasi dengan kapal tidak semestinya berhenti pada pertukaran informasi navigasi. Kontak tersebut harus menjadi pintu masuk untuk menawarkan berbagai jasa kepelabuhanan.

Kapal yang membutuhkan pelayanan, kata dia, dapat diarahkan memanfaatkan Sabang untuk pengisian air bersih, bunker bahan bakar, ship chandling atau penyediaan makanan dan kebutuhan operasional kapal, hingga pergantian awak kapal atau crew change.

“Dari komunikasi pelayaran itu pelayanan bisa berkembang. Kapal membutuhkan air bersih, BBM, kebutuhan ABK, logistik kapal, sampai pergantian awak. Itu semua merupakan bisnis jasa yang sebenarnya bisa ditangkap Sabang,” ujarnya.

Secara teknis, gagasan membangun kemampuan komunikasi kapal tersebut sejalan dengan konsep Vessel Traffic Services (VTS) yang dikembangkan dalam sistem pelayaran internasional. International Maritime Organization (IMO) menjelaskan VTS sebagai sistem berbasis darat yang memungkinkan otoritas memberikan informasi kepada kapal, memantau pergerakan lalu lintas serta berinteraksi dengan kapal untuk mendukung keselamatan dan efisiensi navigasi. Penerapannya harus berada dalam kewenangan pemerintah dan mengikuti ketentuan internasional yang berlaku.

Karena itu, menurut Zubir, infrastruktur komunikasi bukan semata-mata dipandang sebagai sumber pendapatan tersendiri. Nilai ekonominya justru muncul ketika komunikasi tersebut menjadi pintu masuk bisnis bagi berbagai pelayanan kapal.

Sabang Perlu Seamen's Club

Zubir juga mengingatkan peluang besar dari bisnis crew change atau pergantian awak kapal internasional.

Untuk menangkap pasar tersebut, Sabang menurut dia membutuhkan fasilitas pendukung bagi pelaut, salah satunya seamen's club atau pusat pelayanan dan akomodasi sementara bagi awak kapal.

Fasilitas itu dapat digunakan ABK ketika turun dari kapal sebelum melanjutkan perjalanan pulang, maupun bagi awak pengganti yang menunggu jadwal naik ke kapal.

“Kalau Sabang ingin menjadi tempat crew change, harus ada fasilitas pendukung. Perlu semacam seamen's club sebagai temporary accommodation bagi ABK. Pelaut turun dari kapal tidak mungkin dibiarkan tanpa fasilitas pendukung,” kata Zubir.

Gagasan tersebut memiliki pijakan dalam tata kelola pelayaran internasional. Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang dikelola International Labour Organization (ILO) mendorong pengembangan fasilitas kesejahteraan pelaut di pelabuhan-pelabuhan yang sesuai. Fasilitas tersebut dapat berupa ruang pertemuan dan rekreasi, fasilitas pendidikan hingga hotel atau hostel yang layak bagi pelaut.

Namun, pengembangan Sabang sebagai pusat pergantian awak tidak cukup dengan membangun gedung. Ekosistem crew change membutuhkan pelayanan imigrasi, kepabeanan dan kesehatan yang cepat, konektivitas menuju bandara, transportasi lokal, agen kapal, fasilitas kesehatan, akomodasi serta kepastian pelayanan yang dapat bekerja mengikuti jadwal kapal selama 24 jam.

Jika seluruh mata rantai tersebut tersedia, Sabang tidak hanya menjual tempat kapal bersandar, tetapi menawarkan paket jasa maritim terpadu.

Meluruskan Angka 400 Ribu Pelaut

Zubir turut menyinggung besarnya potensi pasar pergantian awak kapal dengan merujuk informasi IMO sekitar 2020-2021 mengenai ratusan ribu pelaut internasional yang membutuhkan pergantian awak.

Catatan resmi IMO menunjukkan angka sekitar 400.000 pelaut memang pernah tercatat. Namun angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Pada puncak krisis crew change akibat pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19 pada September 2020, IMO memperkirakan sekitar 400.000 pelaut tertahan di atas kapal dan membutuhkan repatriasi, sementara jumlah yang hampir sama berada di darat dan kesulitan bergabung dengan kapal untuk menggantikan mereka.

Pada Maret 2021, IMO menyebut jumlah pelaut yang masih membutuhkan repatriasi telah turun menjadi sekitar 200.000 orang, dengan jumlah serupa masih menunggu untuk bergabung dengan kapal.

Dengan demikian, angka 400.000 tersebut bukan angka jumlah crew change reguler per tahun, melainkan menggambarkan besarnya kebutuhan pergantian awak yang terakumulasi ketika pandemi menghambat mobilitas pelaut internasional.

Bagi Zubir, data itu tetap memberikan gambaran mengenai besarnya ekosistem tenaga kerja pelayaran dunia dan peluang bisnis yang dapat diperebutkan pelabuhan-pelabuhan yang mampu menyediakan pelayanan awak kapal secara cepat dan kompetitif.

Jangan Hanya Menunggu Kapal Bersandar

Zubir berpandangan Sabang harus mengubah orientasi pembangunan pelabuhan dari sekadar menyediakan infrastruktur fisik menjadi menjual pelayanan.

Kapal yang melintas tidak otomatis akan masuk ke Sabang hanya karena tersedia dermaga. Operator kapal akan mempertimbangkan kecepatan pelayanan, kepastian jadwal, harga, keamanan, ketersediaan bunker dan logistik, pelayanan awak hingga kemudahan administrasi.

Karena itu, Sabang perlu menawarkan alasan ekonomi yang konkret agar perusahaan pelayaran memilihnya sebagai lokasi pelayanan.

“Jangan sampai kapal-kapal yang sebenarnya bisa dilayani di Sabang justru melakukan kebutuhan mereka di pelabuhan lain. Kita harus mampu menawarkan pelayanan yang efisien dan kompetitif,” kata Zubir.

Menurutnya, posisi geografis Sabang merupakan modal awal, tetapi lokasi strategis saja tidak menghasilkan pendapatan apabila tidak dibarengi produk jasa yang dapat dibeli industri pelayaran.

BPKS sendiri secara resmi dibentuk pada 2001, setelah Kawasan Sabang memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Catatan sejarah menunjukkan Zubir Sahim menjadi Kepala BPKS pertama dan dilantik pada Februari 2001.

Bagi Zubir, agenda berikutnya adalah mengubah keunggulan posisi Sabang di jalur pelayaran internasional menjadi transaksi ekonomi nyata.

“Begitu komunikasi dengan kapal terbangun, pelayanan bisa ditawarkan. Dari pelayanan itulah bisnis pelabuhan hidup,” pungkasnya. [*]