DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyoroti kendala penyaluran jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak bencana serta pendangkalan sungai yang meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah Aceh.

Persoalan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra yang dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian pada Senin (26/10/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Dalam rapat tersebut, Dek Fadh melaporkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh masih berlangsung, termasuk pembangunan jembatan, penanganan sungai, dan pembangunan sabo dam untuk mengurangi risiko bencana.

“Progres saat ini di lapangan, baik dari BWS, jalan, maupun jembatan, terus bergerak. Terakhir, kemarin kami dilaporkan bahwa 290 sekian jembatan telah selesai,” kata Dek Fadh.

Ia menyebutkan, sekitar 70 jembatan lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, pembangunan sabo dam di sejumlah lokasi juga dilaporkan berjalan dengan baik.

Namun, kembalinya musim hujan menjadi tantangan dalam pemulihan pascabencana. Sejumlah sungai yang masih dangkal dikhawatirkan tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras mengguyur wilayah Aceh.

Dek Fadh menyebutkan beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, dan daerah pedalaman Pidie Jaya.

“Ini memang saat ini butuh alat berat semuanya untuk sungai dulu, Pak,” ujarnya.

Menurut Dek Fadh, kebutuhan alat berat menjadi salah satu hal mendesak untuk mempercepat penanganan sungai. Pemerintah kabupaten juga telah didorong agar terus melakukan pekerjaan di lapangan.

Ia mengatakan, sejumlah kepala daerah telah menyampaikan persoalan serupa, termasuk Bupati Bireuen, Bupati Aceh Tengah, dan Bupati Aceh Utara. 

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar penanganan sungai dapat dipercepat sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.

Dek Fadh juga melaporkan banjir yang kembali terjadi di sejumlah daerah akibat hujan deras. Di Aceh Selatan, banjir dilaporkan melanda tiga kecamatan. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan banjir di Banda Aceh.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena proses pemulihan pascabencana masih berlangsung, sementara ancaman hujan dan banjir belum berakhir.

Selain persoalan infrastruktur, Dek Fadh turut menyoroti penyaluran jaminan hidup bagi masyarakat terdampak bencana. Menurut dia, pelaksanaan program jadup di Aceh masih menghadapi kendala yang perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial.

“Jadup ini masih ada kendala untuk di daerah Aceh,” kata Dek Fadh.

Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan kembali dilaporkan kepada pemerintah pusat agar memperoleh perhatian dan tindak lanjut.

Menanggapi laporan Pemerintah Aceh, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan. 

"Ya. Nanti kami akan laporkan juga kepada Pak Menko, dalam berapa besok. Terima kasih, pak Fadhlullah," tutupnya. [nh]