DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masuknya Rocky Gerung ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memantik perdebatan baru. Sosok yang bertahun-tahun dikenal berada di luar kekuasaan dan lantang mengkritik pemerintah itu kini justru duduk di lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan langsung kepada Presiden.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung bersama jajaran Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026, sebanyak 26 orang diangkat menjadi anggota Wantimpres, dengan Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil ketua, serta Muhammad Qodari sebagai sekretaris merangkap anggota. Rocky tercatat sebagai salah satu anggotanya.

Masuknya Rocky ke Istana kemudian memunculkan dua cara pandang. Sebagian mempertanyakan apakah posisi tersebut akan memengaruhi ketajaman kritiknya. Sebagian lainnya melihat keputusan Prabowo sebagai langkah untuk membawa suara kritis masuk lebih dekat ke pusat pengambilan keputusan.

Pengamat, analis politik dan kebijakan publik di Aceh, Jabal Ali Husin Sab, memilih tidak buru-buru memandang keputusan tersebut dengan kacamata negatif.

“Kenapa melihat Rocky Gerung jadi Wantimpres harus dilihat ‘hanya’ dari kacamata sinis dan skeptis? Bukannya Gerung selalu dan sebelumnya memang telah menjadi ‘penasihat presiden’ jalur nonformal lewat kritikannya selama ini?” kata Jabal.

Menurut Jabal, selama berada di luar pemerintahan, kritik-kritik Rocky terhadap kekuasaan pada dasarnya juga dapat dibaca sebagai masukan terhadap pengelolaan negara. Perbedaannya, kini masukan tersebut memiliki saluran formal melalui Wantimpres.

Namun, kata dia, publik tetap berhak menguji apa sebenarnya makna politik di balik pengangkatan tersebut.

“Kita akan melihat, apakah pengangkatan Rocky Gerung sebagai upaya Presiden Prabowo untuk mendengar cuapan Rocky yang selama ini lantang ia teriakkan? Atau, kalau mau sinis, kita akan uji apakah pengangkatan itu sebagai upaya ‘menjinakkan’?” ujarnya.

Jabal cenderung melihat sisi pertama sebagai kemungkinan yang patut diuji melalui perjalanan Rocky setelah berada di dalam pemerintahan.

“Bagi saya, masuknya Rocky ke Wantimpres sebagai upaya kalau dilihat dari sisi positif mengakomodir kritik terliar dan terlantang. Kita akan lihat ke depannya bagaimana nanti,” katanya.

Ia pun masih menaruh kepercayaan bahwa Rocky dapat mempertahankan karakter intelektualnya.

“Tapi saya percaya dengan Rocky Gerung. He will be doing his best, maybe,” ujar Jabal.

Kritik Bermunculan di Media Sosial

Pandangan berbeda bermunculan di media sosial setelah pelantikan. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto, melalui akun X pribadinya, melontarkan kritik keras terhadap keputusan Rocky masuk ke Wantimpres. Gigin menyebut langkah tersebut sebagai persoalan konsistensi idealisme dan mengkritik kemungkinan idealisme dijadikan “komoditas” untuk masuk ke lingkar Istana.

Pegiat media sosial Denny Siregar juga menyindir perubahan posisi Rocky melalui akun Facebook. Ia menyoroti Rocky yang kini berada dalam satu lembaga bersama Muhammad Qodari, figur yang sebelumnya kerap berada pada posisi berbeda dalam berbagai perdebatan politik.

Sementara itu, Hilmi Firdausi melalui akun X mempertanyakan apakah gaya kritik Rocky akan tetap sama setelah masuk pemerintahan. Ia menyindir bahwa slogan populer “no Rocky no party” mungkin tak lagi terdengar seperti sebelumnya.

Reaksi lain datang dari sejumlah aktivis dan pengguna media sosial yang mempertanyakan apakah kedekatan dengan kekuasaan akan mengurangi independensi Rocky. Di sisi lain, ada pula respons yang meminta publik tidak terlalu cepat menyimpulkan dan memilih menunggu bagaimana Rocky menjalankan perannya sebagai anggota Wantimpres.

Perdebatan tersebut juga muncul karena posisi Rocky selama ini memang identik dengan kritik terhadap kekuasaan. Karena itu, perpindahannya dari luar ke dalam pemerintahan segera menjadi bahan pembicaraan di ruang digital.

Rocky: Saya Cuma Pindah dari Luar ke Dalam

Rocky sendiri langsung menjawab keraguan tersebut seusai pelantikan.

“Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” kata Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.

Ia juga membedakan antara “mengkritik” dengan bersikap “kritis”. Menurut Rocky, Wantimpres justru membutuhkan kemampuan melihat kebijakan secara kritis agar Presiden memperoleh pertimbangan dari berbagai sudut pandang.

“Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik,” ujarnya.

Rocky mengatakan Presiden Prabowo memberi pesan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Dengan posisi tersebut, anggota dewan diharapkan dapat membaca dampak kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah pemerintahan tanpa mengambil alih fungsi kementerian maupun lembaga teknis.

Secara kelembagaan, Wantimpres memang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, baik diminta maupun tidak diminta. Isi nasihat dan pertimbangan tersebut tidak dibenarkan untuk disebarluaskan kepada pihak lain.

Ketentuan terakhir itu pula yang membuat ujian terhadap konsistensi Rocky menjadi lebih rumit. Setelah berada di Wantimpres, tidak seluruh kritik atau pertimbangannya kepada Presiden akan dapat diketahui publik.

Pada titik inilah dua pandangan tentang masuknya Rocky ke Istana bertemu: apakah Prabowo sedang membuka ruang agar suara kritis hadir langsung di meja pertimbangan Presiden, atau kedekatan dengan kekuasaan justru akan mengubah watak kritik Rocky?

Jabal Ali Husin Sab memilih menunggu jawabannya melalui perjalanan waktu.

Begitu pula publik. Sebab, pro dan kontra yang ramai di media sosial saat ini merupakan kumpulan respons individual dan tidak dengan sendirinya mewakili keseluruhan pendapat masyarakat.

Yang dapat diuji kemudian adalah sikap Rocky sendiri, apakah ketajaman yang selama ini terdengar dari luar pagar Istana tetap hadir ketika ia telah berada di dalamnya. [red]