DIALEKSIS.COM | Jakarta - Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) terbaru mengancam pidana hingga 4 tahun bui bagi seseorang yang menyebarkan atau mengambangkan ajaran komunis, marxisme, dan leninisme.

Dalam RKUHP per 3 Novmber 2022 diakses dari laman https://peraturan.go.id/site/ruu-kuhp.html, ketentuan tersebut diatur pada pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. 

"Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun," demikian bunyi ayat 1 Pasal 188 pada draf RKUHP itu.

Selanjutnya, pada ayat berikutnya, ancaman pidana bisa bertambah hingga tujuh tahun jika tindakan penyebaran ajaran tersebut dilakukan dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. 

Ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme bisa terus bertambah hingga 15 tahun, jika mengakibatkan kerusuhan, dan mengakibatkan kematian orang lain.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” 

Walaupun begitu, ancaman pidana terhadap penyebaran marxisme tak bisa dilakukan jika untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pada bagian, penjelasan yang dimaksud untuk kepentingan ilmu pengetahuan misalnya mengajar, mempelajari, dan menelaah di lembaga pendidikan, penelitian, dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkannya. 

Sementara itu, yang dimaksud ajaran komunisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait dengan strategi perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, dan mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. (CNN Indonesia)