DIALEKSIS.COM | Jakarta - Laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan memantik perdebatan. Temuan mengenai responden yang merasa stres terhadap kebijakan pemerintah mendapat bantahan Gerindra, tanggapan dari masyarakat sipil, hingga respons Wakil Presiden Gibran.

Perdebatan berkembang setelah Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memaparkan hasil riset secara daring pada Minggu (11/10/2026). Laporan itu muncul menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.

Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026, melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli. Jumlah tersebut tercantum dalam dokumen asli laporan CELIOS.

Untuk kinerja pemerintahan secara keseluruhan, responden masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,7 dari skala 10, sedangkan kelompok ahli memberikan 2,9. Penilaian terhadap Prabowo masing-masing 4,6 dan 2,8; sementara Gibran memperoleh 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kelompok ahli.

Salah satu temuan yang paling ramai dibicarakan ialah 75 persen responden masyarakat umum mengaku merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Sebanyak 17 persen menjawab tidak dan 8 persen tidak tahu. Pada pertanyaan terpisah, 67 persen mengaku merasa stres dengan perilaku Prabowo.

Angka tersebut berasal dari pertanyaan mengenai perasaan responden, dengan pilihan jawaban ya, tidak, dan tidak tahu. Dengan demikian, temuan itu perlu dibaca sebagai pengakuan responden dalam survei persepsi.

Keluhan ekonomi juga muncul. Sebanyak 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Sementara itu, 53 persen merasa kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk dibandingkan setahun sebelumnya, 31 persen menyebut sama saja, dan 16 persen merasa lebih baik.

Dalam pengantar publikasinya, CELIOS menyebut riset tersebut sebagai saluran untuk menyampaikan suara publik dan bahan evaluasi pemerintah. Lembaga itu mengaitkan penilaian kinerja dengan dampak kebijakan terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan kehidupan masyarakat.

Gerindra menolak kesimpulan tersebut. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso, melalui keterangan tertulis pada Selasa (13/10/2026), menilai laporan CELIOS berisi tuduhan tanpa bukti dan mengabaikan kerja pemerintah.

“Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi,” ujar Sugiat kepada media.

Menurut Sugiat, penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi dilakukan untuk menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang. Ia juga menilai format pemberian skor dalam laporan itu lebih mencerminkan pendapat kelompok tertentu. Gerindra mempertahankan pandangan bahwa program pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu titik perselisihan. Dalam survei CELIOS, 76 persen responden masyarakat umum menyetujui penghentian MBG. Pada kelompok ahli, 50 persen memilih penghentian sepenuhnya dan 37 persen memilih penghentian sementara untuk evaluasi menyeluruh.

Pemisahan jawaban itu penting karena usulan menghentikan program sementara dan sepenuhnya memiliki konsekuensi berbeda. Sugiat sendiri membela keberlanjutan MBG dengan alasan program tersebut membantu pemenuhan gizi anak sekolah.

Respons juga muncul di media sosial. Jurnalis Dandhy Laksono menyindir kepemimpinan yang menjadi sumber stres bagi masyarakat, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi pada Selasa (13/10/2026). Tanggapan itu merupakan sikap pribadi terhadap temuan survei.

Selain perdebatan politik, metode penelitian mendapat sorotan. Head of Research Evident Institute Ivan Sudibyo mempertanyakan perekrutan responden melalui iklan Meta dan risiko bias dari orang yang secara sukarela memilih mengisi survei.

Dalam keterangan tertanggal 12 Oktober 2026 yang diberitakan Warta Ekonomi pada Rabu (14/10/2026), Ivan mendorong keterbukaan mengenai verifikasi identitas responden, pemeriksaan jawaban berulang, dan pengendalian kualitas data. Menurutnya, informasi tersebut diperlukan untuk menilai keterwakilan sampel.

Meski mengkritik, Ivan menegaskan bahwa penggunaan metode nonprobabilitas tidak otomatis membuat penelitian tidak valid. Keterbatasan metode dan langkah koreksi statistik tetap perlu diperhitungkan.

CELIOS menjelaskan dalam laporan bahwa masyarakat umum dijaring menggunakan non-probability sampling melalui Meta Ads, kemudian diberi pembobotan untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan populasi acuan. Kelompok ahli direkrut melalui snowball sampling, yakni rekomendasi dari responden awal kepada ahli lain. Lembaga tersebut juga menyatakan melakukan pengujian validitas, reliabilitas, dan penelaahan instrumen oleh pihak eksternal.

Sebagai konteks ekonomi, Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 118,1, masih berada dalam kategori optimistis karena melampaui 100. Namun, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini turun dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5 pada September.

Data yang dirilis BI pada Kamis (8/10/2026) itu menunjukkan optimisme konsumen masih bertahan, meskipun penilaian atas kondisi ekonomi saat ini melemah. Perbandingan dengan CELIOS perlu memperhatikan perbedaan pertanyaan, sampel, dan indikator yang digunakan.

Bagi masyarakat Aceh, persoalan biaya hidup memiliki konteks daerah. BPS Aceh mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 5,03 persen, lebih tinggi daripada inflasi nasional sebesar 3,28 persen. Kedua data tersebut dirilis pada Kamis (1/10/2026).

Data inflasi tersebut memberi gambaran kenaikan harga di Aceh dalam setahun. Untuk mengetahui secara khusus penilaian warga Aceh terhadap kinerja pemerintah, diperlukan hasil survei dengan data responden daerah yang terpisah.

Sementara itu, Gibran menyatakan menghargai survei, kajian, dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen. Dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026), ia menempatkan kritik CELIOS sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan cara kerja pemerintah.

“Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri,” kata Gibran, sebagaimana dilansir berbagai media.

Di tengah silang pendapat tersebut, laporan CELIOS mencatat persoalan yang paling ingin diperbaiki responden. Dalam pertanyaan yang meminta mereka memilih tiga prioritas, harga kebutuhan pokok dipilih 78 persen responden, lapangan kerja dan perlindungan pekerja 58 persen, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi 35 persen.