Pembangunan 6.220 Huntap di Aceh Baru Capai 10,31 Persen, Lahan dan Material Jadi Kendala

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Progres pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi terpusat dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU) di Provinsi Aceh hingga 18 November 2026 baru mencapai 10,31 persen.

Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Indra Gunawan, S.T., M.H., mengatakan pembangunan tersebut mencakup 6.220 unit huntap yang tersebar di 46 lokasi dengan 21 paket pekerjaan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh yang diselenggarakan Satgas PRR Aceh di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan rekapitulasi progres pekerjaan fisik per 18 November 2026, nilai kontrak pembangunan tercatat sekitar Rp1,584 triliun. Sementara deviasi fisik mencapai 6,26 persen.

Indra menjelaskan, percepatan pembangunan huntap masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, terutama ketersediaan lahan, kondisi lahan yang belum siap bangun, pasokan material, serta akses menuju lokasi pembangunan.

Menurutnya, persoalan lahan menjadi salah satu tantangan terbesar karena sebagian lokasi yang disediakan pemerintah daerah belum memiliki akses memadai dan membutuhkan pekerjaan pematangan terlebih dahulu.

"Lahan yang disediakan ini kebanyakan memiliki akses yang kurang baik. Ada juga kondisi lahannya yang belum memadai sehingga membutuhkan pematangan lahan," jelasnya.

Ia mengatakan, proses pematangan lahan atau land clearing pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kemampuan daerah membuat proses tersebut perlu didukung melalui koordinasi dan percepatan bersama pemerintah pusat.

Selain persoalan lahan, Indra menyoroti ketersediaan material konstruksi, khususnya pasir dan batu atau material golongan C.

Ia menyebutkan, material tersebut sebenarnya tersedia di sejumlah daerah di Aceh. Namun, pemanfaatannya masih terkendala persoalan perizinan dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mencari solusi agar material lokal dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan huntap.

"Kami berharap material-material yang ada di sungai, seperti pasir dan batu, bisa dimanfaatkan. Materialnya tersedia, tetapi belum bisa digunakan karena berbagai persoalan," ujarnya.

Indra juga mengusulkan adanya kebijakan atau diskresi pemerintah daerah terkait pemanfaatan material tersebut, termasuk kemungkinan mekanisme pembayaran royalti sesuai ketentuan.

Menurutnya, persoalan pasokan material perlu segera diselesaikan karena kebutuhan pembangunan rumah dalam jumlah besar membutuhkan dukungan bahan konstruksi yang berkelanjutan.

Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian PKP terus mendorong penggunaan teknologi konstruksi yang lebih efisien, termasuk pengembangan rumah modular. Namun, penggunaan teknologi tertentu masih menghadapi kendala biaya, terutama ketika diterapkan di wilayah dengan aksesibilitas terbatas.

Di sisi lain, Indra mengingatkan bahwa pembangunan rumah tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian bangunan fisik. Infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan air bersih, dan listrik juga harus dipersiapkan secara bersamaan.

"Ketika rumah sudah dibangun dan nantinya dihuni masyarakat, infrastrukturnya harus sudah memadai. Jaringan air juga harus tersedia," katanya.

Ia menambahkan, kepastian status hukum lahan juga harus menjadi perhatian. Lahan yang digunakan untuk pembangunan huntap nantinya harus memiliki legalitas dan sertifikat yang jelas agar masyarakat mendapatkan kepastian tempat tinggal sekaligus kepastian aset.

Menurutnya, penyediaan lahan, ketersediaan material, kesiapan infrastruktur, dan kepastian legalitas merupakan faktor penting agar pembangunan huntap di Aceh dapat berjalan sesuai rencana dan segera ditempati masyarakat terdampak bencana.

"Kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan tersebut," tutupnya. [nh]

Share berita ini

dialeksis.com