DIALEKSIS.COM | Jakarta - Desakan agar negara meminta maaf secara langsung kepada Presiden Pertama RI, Soekarno terus digaungkan oleh PDI Perjuangan.

Desakan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo mengabarkan pencabutan TAP MPRS 33/1967. Sekretaris Jenderal Sekjen) PDIP Hasto Kridiyanto mengatakan pihaknya tetap berharap negara menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Soekarno atau Bung Karno.

Ia mengatakan, negara harus melihat fakta peran Bung Karno di masa lalu yang dibelokkan selama Orde Baru dibawah rezim Soeharto. 

Hasto mengingatkan hal yang pernah dilakukan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada Korban pembantaian pada periode 1964-1965.

Bahkan dia juga menyinggung kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi keluarga Soekarno. Salah satunya yang dialami Megawati selama masa kuliah. 

Megawati yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PDIP tak menamatkan kuliahnya karena ada campur tangan politik di masa pemerintah Soeharto. 

"Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik," kata Hasto.

Jokowi Tegaskan Soekarno Tak Khianati Negara 

Sebenarnya, Jokowi sendiri mengatakan Soekarno merupakan Pahlawan RI. Ini terbukti dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut. Jokowi bahkan tegaskan Soekarno tak pernah mengkhianati negara.

Hal itu dibuktikan dengan penyematan gelar pahlawan proklamator bagi Soekarno pada 1986. Pemerintah, kata Jokowi, juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada 2012.

Menanggapi itu, Dosen Hukum Universitas Andalas Feri Amsari justru menilai pidato yang disampaikan Jokowi terkait pencabutan TAP MPRS No.33/1967 bagian dari permintaan maaf kepada Sukarno.

Meskipun begitu, kata maaf tak diucapkan secara eksplisit, tapi Jokowi yang menyebut Soekarno merupakan sosok yang setia dan tidak mengkhianati negara merupakan bentuk permintaan maaf bangsa Indonesia. 

Dia menilai Jokowi perlu diapresiasi meskipun terhitung terlambat. “Kalau mau dikatakan minta maaf, dengan sudah meskipun sebagai Presiden Jokowi itu produk hukum yang coba menyudutkan Presiden Sukarno dan menyatakan bahwa bapak bangsa yang tidak pernah melakukan pengkhianatan pada negara, itu sudah relevan dan cukup,” katanya di CNN TV, Kamis malam, (10/11). (CNN Indonesia)