DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga penyediaan hunian bagi masyarakat terus menjadi perhatian utama.

Penegasan tersebut disampaikan Sjafrie melalui akun Instagram pribadinya, @sjafrie.sjamsoeddin, Selasa (10/11/2026), seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Rapat ini merupakan wujud komitmen dan perhatian serius Presiden RI dalam memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana," tulis Sjafrie dalam unggahannya.

Menurut Sjafrie, rapat tersebut mengevaluasi berbagai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, mulai dari pembangunan kembali infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga percepatan penyediaan hunian yang layak bagi warga terdampak.

Ia memastikan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat agar aktivitas warga dapat kembali berjalan secara normal.

Dalam proses pemulihan tersebut, Kementerian Pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan terus memberikan dukungan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pemulihan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sjafrie menambahkan, langkah pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan, sehingga pembangunan yang telah dilakukan tidak kembali mengalami kerusakan.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan di tiga provinsi terdampak.

Program tersebut meliputi pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, fasilitas pendidikan, perumahan, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan. Total kebutuhan anggaran selama tiga tahun diperkirakan mencapai Rp100,67 triliun.

Pemerintah juga mencatat perkembangan pemulihan pelayanan dasar. Sebanyak 87 rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi, sementara 4.823 dari 4.922 sekolah sudah kembali menggunakan bangunan sekolah asal. Sebanyak 99 sekolah lainnya masih menjalankan kegiatan belajar di ruang kelas darurat.

Di sektor perumahan, pembangunan 20.803 unit hunian sementara telah mencapai 99,84 persen. Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Komitmen pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan di Aceh dan dua provinsi lainnya, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kembali akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, tempat tinggal, dan sumber penghidupan yang layak.

Pemulihan pascabencana menjadi agenda jangka panjang pemerintah yang ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2028, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat serta mitigasi terhadap potensi bencana di masa mendatang. [arn]