DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahfud MD menyoroti pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan sekaligus mendesak penanganan hukum atas kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan pentingnya perbaikan kebijakan pemerintah dan pertanggungjawaban atas keselamatan penerima manfaat.

Pandangan itu disampaikan dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, melalui tayangan berjudul MAHFUD MD SOROTI PENCOPOTAN PURBAYA HINGGA KERACUNAN MBG. Video berdurasi 43 menit 2 detik tersebut tayang perdana pada Senin, 14 September 2026, dan telah ditonton hampir empat juta kali ketika diperiksa pada Selasa (15/9/2026). 

Dalam pembahasan mengenai Purbaya, Mahfud mengaku sempat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan mantan Menteri Keuangan tersebut. Namun, menurut dia, terdapat dua kelemahan mendasar: komunikasi publik dan penyelesaian persoalan substantif.

Mahfud menilai Purbaya terlalu mudah memberikan kesan bahwa persoalan ekonomi dapat diselesaikan. Sikap terhadap pertanyaan maupun kritik juga menjadi sorotannya. Menurut Mahfud, pejabat publik perlu menjaga cara berkomunikasi, terutama ketika masyarakat sedang membutuhkan kepastian kebijakan.

Ia turut mempertanyakan konsistensi sikap mengenai pembiayaan kereta cepat Whoosh serta pembenahan di lingkungan Bea Cukai. Persoalan-persoalan itu dikemukakannya sebagai penilaian terhadap kinerja Purbaya selama menjabat. 

Meski melontarkan kritik, Mahfud menyampaikan harapan agar Purbaya tetap berkontribusi. Ia juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti. Berdasarkan pengalamannya bekerja bersama Suahasil ketika menjadi Menko Polhukam, Mahfud menilai Suahasil sebagai birokrat profesional.

Suahasil dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada 14 September 2026. Pengangkatannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. 

Seusai pelantikan, Suahasil menyatakan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, memperkuat komunikasi publik, serta memastikan anggaran mendukung program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi harus menghasilkan manfaat maksimal dari belanja negara. 

Dalam keterangan terpisah yang diberitakan Reuters pada 15 September 2026, Purbaya mengaku kecewa atas pemberhentiannya. Namun, ia menyebut telah memperkirakan kemungkinan tersebut, antara lain karena perbedaan pandangan dengan sejumlah pejabat. Pernyataan itu merupakan tanggapannya terhadap pergantian jabatan, bukan jawaban khusus atas kritik Mahfud. 

Pembicaraan kemudian beralih kepada kasus keracunan MBG. Mahfud mendukung langkah orang tua siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang membawa perkara tersebut ke kepolisian. Ia meminta penanganan serupa dilakukan terhadap kasus lain.

“Semua yang sudah terjadi itu supaya dipolisikan,” kata Mahfud.

Menurut dia, dugaan kelalaian yang mencelakakan penerima makanan perlu diperiksa melalui proses hukum. Ia menilai penanganan berupa teguran, penggantian pengelola, atau perbaikan administratif belum cukup untuk memastikan pertanggungjawaban dan mencegah kejadian berulang. 

Mahfud membedakan tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran. Menurutnya, ada atau tidaknya kelalaian maupun kesengajaan harus ditentukan melalui proses hukum.

Untuk perbaikan ke depan, ia mengusulkan pengelolaan dapur MBG berbasis desa dengan memanfaatkan kelembagaan dan usaha desa. Pemerintah juga dimintanya meninjau serta memutus kontrak pengelolaan yang bermasalah, dengan menyelesaikan konsekuensi kontraktualnya.

“MBG diteruskan aja, tapi tata kelolanya sekarang berbasis desa,” ujarnya.

Mahfud berharap perubahan tersebut dapat memperkuat pengawasan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Ia memperingatkan bahwa keracunan berpotensi terus berulang apabila pemerintah mempertahankan pola pengelolaan yang dinilainya bermasalah. [red]