DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas lampung (Unila) Asep Sukohar mengatakan ada sejumlah uang sumbangan dari para orang tua mahasiswa yang telah dibantu dipergunakan untuk keperluan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung.

Hal tersebut diungkapkan Asep Sukohar yang juga sebagai Ketua Perhimpunan Dokter NU Lampung saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 yang menjerat Rektor Unila nonaktif Ali Karomani dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (16/11) seperti dikutip dari Antara. 

Dia menjelaskan terdapat tiga orang tua yang meminta tolong kepadanya untuk minta disampaikan kepada Rektor agar anak-anaknya bisa masuk ke Unila. 

"Saya sampaikan ke rektor kemudian pak rektor menanyakan ada sumbangan atau tidak, kebetulan mereka mau," kata dia.

Asep mengatakan sumbangan yang diberitakan para orang tua calon mahasiswa tersebut bervariasi dari mulai Rp 250 juta, Rp 100 juta, dan Rp 300 juta. 

Asep menyebutkan keperuntukkan uang tersebut guna melaksanakan tes cepat (Rapid test) serta konsumsi serta lainnya saat Muktamar NU ke-34 dilaksanakan di Lampung pada Desember 2021 itu. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghadirkan lima orang saksi dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan terdakwa Andi Desfiandi. 

Namun yang dapat hadir hanya dua orang saksi di antaranya Prof Asep Sukohar selaku Warek II Bidang Keuangan Unila dan Prof Budiono selaku Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI) Unila.

Sementara itu, tiga saksi yang tak hadir diantaranya Cici dari Kementerian, Nizam dari Universitas Syiah Kuala selaku pelaksana teknis penerimaan mandiri dan Patah selaku panitia untuk penerimaan mahasiswa mandiri BKN TPN-Barat.

Adapun terkait pengakuan Wakil Rektor Unila soal sumbangan ke Muktamar NU yang digelar pada awal Januari lalu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi mengatakan jangan pernah mencatut nama NU untuk kegiatan korupsi. 

"Saya rasa itu tidak benar dan kalau ada pasti di luar sepengetahuan panitia, karena kepanitiaan sudah mempunyai anggaran yang jelas dan dilaporkan semuanya,” sebutnya.

"Kita pasti menolak jika ada sumbangan tidak halal," imbuhnya.

Fahrur pun menyatakan bahwa laporan anggaran Muktamar yang yang memilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU itu sudah dipertanggungjawabkan. (CNN Indonesia)