DIALEKSIS.COM | Jakarta - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menepis keras rangkaian tudingan mantan anggota BAIS TNI Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra dalam tayangan kanal YouTube Obor Rakyat Reborn (http://www.youtube.com/watch?v=qEFtY4qwfSc).
Nurlis menilai pernyataan dalam diskusi tersebut sama sekali bukan analisis berbasis data. Isinya hanya kumpulan asumsi usang dan desas-desus tanpa verifikasi.
“Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” tegas Nurlis di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia sangat menyayangkan sosok Sri Radjasa, yang diklaim memahami Aceh karena pernah bertugas di sana, justru berbicara dengan standar rumor ketimbang fakta pemerintahan hari ini. “Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” cetusnya.
Perjuangan Blok Andaman Bukan Urusan Kroni, Tapi Kedaulatan Ekonomi
Nurlis turut mematahkan klaim Sri Radjasa pada menit ke-23 hingga ke-28 tayangan tersebut. Dalam video itu, Sri Radjasa menyebut skema pengelolaan gas Blok Andaman di darat (onshore) tidak realistis karena fasilitas KEK Arun bocor, serta menuding adanya nepotisme di tubuh BPMA dan PT PEMA.
“Sri Radjasa keliru membaca esensi perjuangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Kalau mantan intel bicara soal teknis ekonomi dan industri migas, ya ilmunya tidak sampai. Kekeliruan analisis itu terjadi karena sejak awal sudah gagal paham,” ujar Nurlis lugas.
Gubernur Aceh, jelas Nurlis, mendesak agar gas Andaman dibawa ke darat, atau minimal ada kepastian alokasi gas yang mengikat bagi Aceh. Tujuannya terang: menghidupkan KEK Arun, pabrik pupuk, dan industri petrokimia daerah.
“Aceh tidak boleh lagi menjadi penonton di tanah sendiri seperti masa lalu. Jika upaya menarik industri ke darat Aceh justru dicibir dengan alasan tangki rusak, pertanyaannya sederhana: kita mau membangun industri Aceh atau membiarkan kekayaan Aceh terus dikeruk keluar tanpa dampak hilirisasi?” gugatnya.
Terkait usulan pembentukan badan pengawasan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga migas, Nurlis menegaskan pihaknya sama sekali tidak alergi diawasi.
“Silakan awasi seketat-ketatnya. Kami justru berdiri paling depan mendukung pengawasan terpadu,” tegas Nurlis.
Menurut Nurlis, BPMA dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dan diawasi langsung bersama Kementerian ESDM. “PT PEMA juga BUMD yang tunduk pada audit berlapis BPK serta aparat penegak hukum. Menuduh lembaga resmi negara diatur untuk kepentingan keluarga tanpa bukti hukum adalah fitnah murahan,” sambungnya.
Bantah Monopoli APBA dan Tudingan Absennya Kepemimpinan
Nurlis juga meluruskan tudingan Sri Radjasa bahwa Gubernur Muzakir Manaf meninggalkan tugas karena berada di Malaysia. Ia sekaligus membantah keras klaim bahwa proyek APBA dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dikuasai lingkaran dekat hingga aparat penegak hukum.
“Jangan memelintir agenda pemeriksaan kesehatan maupun koordinasi lintas wilayah seolah terjadi kekosongan kekuasaan. Roda pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga pelayanan publik di Aceh berjalan penuh setiap hari,” kata Nurlis.
“Pelantikan Sekda pun sah dan mengantongi persetujuan tertulis Pemerintah Pusat. Langkah itu ditempuh murni demi percepatan kerja birokrasi, bukan sensasi politik,” tambahnya.
Lebih jauh, tudingan bahwa proyek APBA diijon serta aparat penegak hukum ikut berebut proyek dinilai sebagai penghinaan serius terhadap institusi negara di Aceh.
“Seluruh pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh berjalan melalui e-katalog dan tender elektronik terbuka,” ujar Nurlis.
Proses tersebut, lanjutnya, diawasi ketat oleh Inspektorat, BPKP, hingga BPK. “Kalau Pak Sri Radjasa punya bukti konkret ada monopoli atau pelanggaran hukum, buka datanya dan laporkan secara resmi. Jangan melempar tuduhan sapu rata di ruang siniar yang merusak kehormatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh,” tantangnya.
Penertiban Tambang Ilegal Demi Keselamatan Warga dan Penghentian Stigma Konflik
Menjawab isu penutupan tambang ilegal rakyat dan klaim menguatnya kembali gerakan separatis, Nurlis menegaskan bahwa penertiban tambang liar adalah murni langkah penyelamatan lingkungan. Pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi korban bencana ekologis.
Pada saat yang sama, kata Nurlis, Pemerintah Aceh terus memperjuangkan skema pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkeadilan sesuai kewenangan undang-undang.
“Kami ingatkan pihak mana pun di Jakarta: berhenti menjadikan Aceh sebagai komoditas ketakutan. Jangan terus mengembuskan isu perpecahan horizontal maupun separatisme. Rakyat Aceh hari ini sudah sangat dewasa, cinta damai, dan fokus memperbaiki ekonomi,” tegas Nurlis.
“Yang dibutuhkan Aceh adalah dukungan konstruktif agar kewenangan MoU Helsinki dan UUPA berjalan utuh, bukan provokasi yang menakut-nakuti investor dan mengadu domba masyarakat dengan pemimpinnya,” tutupnya.[*]
Share berita ini