DIALEKSIS.COM | Medan - Warisan sejarah Jepang di Sabang menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, dengan Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, Kamis, 15 Oktober 2026.

Pertemuan yang berlangsung dalam jamuan makan siang di kediaman resmi Konsul Jenderal Jepang di Medan itu juga membahas kelanjutan kerja sama kedua pihak di bidang pendidikan, kebencanaan, kemaritiman, energi, dan investasi.

Jamuan tersebut digelar menjelang berakhirnya masa tugas Furugori di Medan pada pekan depan. Ia mulai menjabat sebagai Konsul Jenderal Jepang pada Juni 2025, menggantikan Takonai Susumu.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pertemuan itu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi hubungan yang telah terjalin sekaligus menjajaki peluang kerja sama baru antara Aceh dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Furugori memaparkan sejumlah dukungan Pemerintah Jepang untuk Aceh, terutama sejak gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004.

Pada masa tanggap darurat bencana, Jepang mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan sekitar 403 ton bantuan kemanusiaan. Dukungan kemudian berlanjut melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana evakuasi, pengendalian banjir, serta pemulihan sektor perikanan.

Kerja sama itu juga mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan Tahap II dengan nilai proyek sekitar 13,62 miliar yen dan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.

Di sektor energi, kegiatan yang dipaparkan antara lain survei eksplorasi minyak dan gas bumi di sekitar Lhokseumawe yang melibatkan JOGMEC, JAPEX, dan Universitas Padjadjaran.

Jepang juga memberikan dukungan melalui skema hibah Grassroots. Pada 2023, bantuan sekitar US$50.031 disalurkan untuk pembangunan Pusat Edukasi Tsunami Aceh. Dua tahun kemudian, bantuan alat berat senilai sekitar US$452.357 diberikan untuk mendukung pemulihan bencana di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya.

Kerja sama pengurangan risiko bencana turut melibatkan Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang. Kedua kota mengembangkan kolaborasi dalam pendidikan kebencanaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pada Agustus 2026, keduanya juga menandatangani nota kesepahaman mengenai pemulihan dan ketahanan terhadap bencana.

Warisan Jepang di Sabang

Malik Mahmud mengapresiasi kontribusi Pemerintah dan masyarakat Jepang dalam mendukung pemulihan serta pembangunan Aceh. Menurut dia, hubungan yang terbangun selama lebih dari dua dekade setelah tsunami 2004 merupakan modal penting untuk memperluas kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, bagi Wali Nanggroe, kerja sama ke depan tidak cukup hanya melanjutkan program yang sudah berjalan. Hubungan tersebut, menurut dia, perlu dikembangkan melalui pendidikan, penelitian, teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi daerah.

Malik Mahmud menyinggung peluang kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, serta pemerintah daerah di kawasan Aceh Barat, termasuk Meulaboh.

Pengalaman kerja sama yang telah berjalan dinilai dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan program serupa di kabupaten dan kota lain, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi masing-masing daerah.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam pertemuan itu adalah penelitian dan pelestarian peninggalan militer Jepang pada masa Perang Dunia II di Sabang.

Peninggalan tersebut meliputi gua, bunker, terowongan, dan struktur pertahanan yang tersebar di sejumlah kawasan. Anoi Itam, Ujong Kareung, Pantai Kasih, Pasir Putih, dan Cot Labu disebut sebagai lokasi yang dapat dipertimbangkan untuk inventarisasi dan kajian awal.

Malik Mahmud menilai peninggalan itu memiliki nilai sejarah yang layak diteliti sekaligus berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan pariwisata.

Ia mengusulkan gagasan Sabang World War II Military Heritage Conservation and Tourism Programme sebagai konsep awal untuk menjajaki pelestarian warisan sejarah tersebut bersama lembaga terkait di Indonesia dan Jepang.

Penjajakan itu dapat mencakup identifikasi lokasi, penelitian sejarah, dokumentasi, penilaian kondisi bangunan, hingga kajian metode konservasi dan pemanfaatan untuk pendidikan sejarah serta pariwisata berkelanjutan.

Meski demikian, gagasan tersebut masih berada pada tahap awal. Belum ada kesepakatan kedua pihak untuk menjadikannya sebagai program kerja sama resmi.

Menjajaki Investasi dan Energi Bersih

Selain warisan sejarah, pertemuan itu membahas potensi Aceh dalam pengembangan kemaritiman, pelabuhan, ekonomi biru, energi bersih, konservasi lingkungan, dan industri berkelanjutan.

Letak Sabang di jalur pelayaran internasional dinilai membuka peluang pengembangan ekonomi maritim dan penguatan konektivitas regional.

Pembicaraan juga menyinggung kerangka kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang, termasuk Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan peluang proyek transisi energi melalui Asia Zero Emission Community (AZEC).

Kedua kerangka tersebut dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi proyek di Aceh yang memenuhi ketentuan regulasi serta memiliki kelayakan teknis, komersial, dan investasi.

Fasilitasi hubungan bisnis melalui Japan External Trade Organization (JETRO) juga dipandang sebagai salah satu jalur untuk mempertemukan peluang investasi di Aceh dengan calon mitra usaha dari Jepang.

Namun, pembahasan mengenai investasi dan energi masih sebatas pertukaran pandangan. Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan ataupun komitmen investasi tertentu.

Mengusulkan Platform Kerja Sama

Untuk menjaga kesinambungan komunikasi setelah pergantian Konsul Jenderal Jepang di Medan, Malik Mahmud turut mengemukakan gagasan pembentukan Aceh - Japan Strategic Cooperation Initiative (AJSCI).

Konsep tersebut diarahkan sebagai platform komunikasi dan koordinasi awal bagi berbagai pihak yang ingin mengembangkan kerja sama Aceh-Jepang. AJSCI tidak dimaksudkan sebagai lembaga pemerintahan baru ataupun pengganti kewenangan instansi yang sudah ada.

Ada empat bidang yang diusulkan menjadi fokus inisiatif tersebut, yakni kemaritiman dan pelestarian warisan sejarah Sabang, pengurangan risiko bencana, energi bersih dan investasi berkelanjutan, serta pendidikan, teknologi, dan transfer pengetahuan.

Jika ditindaklanjuti, gagasan itu masih memerlukan pembahasan bersama lembaga terkait dan harus mengikuti ketentuan hukum serta mekanisme kerja sama yang berlaku di Indonesia dan Jepang.

Menjelang berakhirnya masa tugas Furugori, Wali Nanggroe menyampaikan penghargaan atas perhatian dan kontribusinya dalam menjaga hubungan persahabatan Jepang dengan Aceh.

Dalam jamuan tersebut, Furugori didampingi Konsul Suzuki dan Konsul Muda Furusawa. Adapun Malik Mahmud didampingi Staf Khusus Urusan Diplomasi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Perdamaian, Dr. Mohammad Raviq, serta Mohammad Adzannie Bessania.

Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan Aceh-Jepang tetap berlanjut. Sejumlah gagasan telah disampaikan, tetapi realisasinya masih bergantung pada pembahasan lanjutan, kesiapan para pihak, dan kesepakatan kerja sama yang konkret.