DIALEKSIS.COM | Jakarta - Korlantas Polri menegaskan belum ada kebijakan yang mengatur pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin mengatakan, aturan yang berlaku saat ini masih menetapkan masa berlaku SIM selama lima tahun dan wajib diperpanjang sesuai ketentuan.

“Belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang,” ujar Aries yang dilansir pada Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap pemohon tetap diwajibkan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat melakukan perpanjangan SIM.

“Jadi kita masih aturan yang sekarang, itu SIM masih ada pembayaran PNBP,” tegasnya.

Korlantas Kaji Sistem Poin Pelanggaran

Di tengah isu SIM seumur hidup, Korlantas Polri juga tengah mengkaji penerapan Traffic Attitude Record, yakni sistem pencatatan perilaku pengendara di jalan raya.

Sistem tersebut menggunakan mekanisme reward and punishment melalui merit point system atau pemberian poin berdasarkan tingkat kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas.

Melalui skema ini, pengendara yang tertib berpeluang mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, pelanggar lalu lintas dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan SIM untuk pelanggaran tertentu.

“Sudah berlaku di beberapa negara maju bahwa akan ada reward terhadap masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas,” jelas Aries.

Ia menambahkan, pencabutan SIM dapat dilakukan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran tertentu setelah adanya putusan pengadilan.

“Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut,” tandasnya.

Dengan demikian, hingga saat ini masa berlaku SIM tetap lima tahun. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi perubahan aturan yang belum diumumkan secara resmi. [*]