DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dorongan Presiden Prabowo Subianto agar Pelabuhan Sabang di Aceh dikembangkan sebagai penghubung strategis Indonesia dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India, dinilai sebagai momentum penting bagi Aceh untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang selama ini bergerak lambat.

Guru Besar Bidang Ilmu Makroekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ, mengatakan konektivitas Sabang-Andaman tidak boleh dipandang semata sebagai proyek pelabuhan. Lebih jauh dari itu, jalur tersebut dapat menjadi pintu masuk baru bagi transformasi ekonomi Aceh.

Menurut Rustam, Aceh selama ini seakan berada dalam lorong panjang pertumbuhan ekonomi yang terbatas. Perekonomian Aceh masih sulit menembus akselerasi tinggi dan cenderung bertahan di bawah level ideal untuk menciptakan lonjakan kesejahteraan masyarakat.

“Terkoneksinya jalur Sabang-Andaman menjadi peluang besar bagi Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih terakselerasi. Selama ini ekonomi Aceh seakan terjebak dalam pertumbuhan di bawah 5 persen, persis seperti orang yang berada dalam terowongan tanpa melihat jalan keluar,” kata Rustam kepada Dialeksis, Kamis (9/7/2026).

Ia menilai, pernyataan Presiden Prabowo harus dibaca sebagai sinyal strategis dari pemerintah pusat bahwa Sabang kembali ditempatkan dalam peta penting konektivitas kawasan. Bila ditindaklanjuti secara serius, Aceh dapat mengambil manfaat besar dari arus perdagangan, investasi, logistik, pariwisata, hingga kerja sama antarmasyarakat antara Indonesia dan India.

Rustam menjelaskan, pembukaan konektivitas pelabuhan Sabang dengan Andaman dan Nikobar akan memperluas akses Aceh ke pasar luar negeri. Selama ini, banyak komoditas Aceh memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan pasar yang lebih luas, teratur, dan kompetitif.

“Lewat jalur pelabuhan ini, pasar Aceh dengan dunia luar akan lebih terbuka. Ini memungkinkan produk-produk Aceh dipasarkan sesuai kebutuhan pasar tujuan. Tetapi Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah pengirim bahan mentah. Harus ada desain ekonomi yang membuat produk Aceh naik kelas,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah komoditas Aceh seperti kopi, nilam, hasil perikanan, rempah, produk pertanian, hingga potensi industri berbasis sumber daya lokal perlu disiapkan agar mampu masuk ke rantai pasok regional. Namun, kata Rustam, peluang itu hanya akan memberi dampak besar bila Aceh memperkuat kualitas produksi, standar mutu, kapasitas pengolahan, dan kesiapan logistik.

Karena itu, Rustam menekankan pentingnya hilirisasi. Menurut dia, konektivitas pelabuhan tidak akan banyak berarti apabila Aceh tetap bergantung pada pola ekonomi lama, yakni menjual bahan baku tanpa pengolahan yang memadai.

“Terbukanya jalur ini harus dimanfaatkan Aceh untuk lebih mendorong aktivitas hilirisasi agar nilai tambah lebih banyak diperoleh di daerah. Pembangunan pabrik pengolahan menjadi suatu keniscayaan. Tanpa hilirisasi, Aceh hanya menjadi halaman depan perdagangan, tetapi bukan pemain utama dalam penciptaan nilai ekonomi,” katanya.

Rustam menilai, pengembangan Sabang-Andaman harus disambut Pemerintah Aceh dengan agenda ekonomi yang konkret. Pemerintah daerah perlu segera memetakan komoditas unggulan, kebutuhan infrastruktur, rantai logistik, kapasitas pelabuhan, kebutuhan energi, kawasan industri, serta skema insentif yang mampu menarik minat investor.

Menurutnya, momentum ini juga dapat menjadi jalan masuk bagi investasi baru ke Aceh. Arus investasi, kata Rustam, akan datang jika pemerintah mampu memberi kepastian, menyiapkan infrastruktur, mempercepat perizinan, serta membangun kepercayaan dunia usaha.

“Dalam kerangka bangkitnya sektor hilir, konektivitas ini sangat memungkinkan masuknya arus investasi ke Aceh. Jika terealisasi dengan baik, kesempatan kerja akan terbuka, pengangguran berkurang, dan kemiskinan juga dapat ditekan,” ujar Rustam.

Namun, ia mengingatkan bahwa peluang besar tidak otomatis berubah menjadi manfaat ekonomi. Banyak daerah memiliki posisi strategis, tetapi gagal mengubahnya menjadi kesejahteraan karena lemahnya perencanaan, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antarlembaga.

Rustam menyebut faktor paling kritikal adalah kemampuan Pemerintah Aceh membangun sinergi dengan pemerintah pusat, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan komunitas bisnis regional.

“Faktor kritikalnya adalah bagaimana Pemerintah Aceh bersinergi dengan kalangan swasta dan dunia usaha, baik yang ada di daerah maupun kawasan regional. Ini tidak bisa dikerjakan secara parsial. Harus ada orkestrasi yang rapi,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kerja sama Sabang-Andaman benar-benar memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, dan visi jangka panjang. Menurut Rustam, proyek strategis semacam ini tidak boleh hanya menjadi ruang seremoni, apalagi sekadar menjadi agenda jangka pendek elite.

“Pihak yang terlibat harus benar-benar punya kapasitas dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha. Yang tidak kalah penting, mereka harus punya integritas, visioner, dan mengutamakan kepentingan jangka panjang demi kemajuan Aceh,” ucapnya.

Rustam menilai Aceh perlu menjadikan Sabang sebagai simpul ekonomi maritim yang produktif, bukan sekadar simbol geografis di ujung barat Indonesia. Sabang harus diarahkan menjadi pusat konektivitas perdagangan, logistik, pariwisata bahari, industri pengolahan, dan kerja sama ekonomi lintas kawasan.

Menurut dia, pernyataan Presiden Prabowo adalah peluang politik-ekonomi yang jarang datang. Karena itu, Pemerintah Aceh tidak boleh lambat menangkap momentum tersebut. Aceh perlu menyiapkan peta jalan yang jelas agar Sabang-Andaman tidak berhenti sebagai gagasan besar, tetapi benar-benar melahirkan arus ekonomi baru bagi masyarakat.

“Momentum ini harus diterjemahkan menjadi langkah konkret. Aceh perlu bergerak cepat, tetapi tetap terukur. Jika dikelola dengan baik, konektivitas Sabang-Andaman dapat menjadi pintu keluar dari stagnasi ekonomi Aceh dan membuka babak baru pembangunan yang lebih produktif,” kata Prof Rustam.