DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengalami kenaikan. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. 

Saat ini, BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. 

Dosen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Andi Ahmad Yani mengatakan kenaikan harga BBM tersebut disebabkan oleh beban subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga Rp 502 triliun. 

"Salah satu sebabnya, harga BBM di Indonesia makin mahal justru di saat harga minyak dunia turun. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah menyebutkan dapat menekan subsidi BBM. Kemudian uang subsidi tersebut akan dialihkan untuk pemberian bantuan sosial," kata Andi kepada Dialeksis.com, Jumat (16/9/2022). 

Peneliti Center of Peace, Conflict And Democracy (CPCD) Unhas itu juga mengatakan bahwa dampak kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat Indonesia. Segala kebutuhan pokok dan biaya tranportasi mengalamai kenaikan. 

Dirinya menambahkan pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif kepada badan usaha dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Insentif yang tertuang dalam aturan terbaru tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan yang potensinya melimpah, tetapi pemanfaatannya masih minim. 

"Namun, dibutuhkan petunjuk teknis dari aturan tersebut.butuh pendanaan yang tidak kecil dan teknologi untuk mendorong program energi baru dan terbarukan (EBT)," ujarnya. 

Oleh karena itu, kata Andi, inovasi merupakan kata kunci dalam mempercepat transisi energi. Menurut dia, dengan inovasi teknologi menggunakan sumber energi tersebut bisa membuat harga jual energi baru terbarukan menjadi lebih terjangkau. 

"Transisi energi bisa menjadi momen yang baik untuk meningkatkan ketahanan energi dan harganya bisa lebih bersaing," ujarnya. 

Dalam hal ini, Andi berharap kepada pemerintah agar mempertimbangkan terhadap beberapa proyek yang bisa mengganggu APBN menjadi membengkak. Banyak dari proyek tersebut yang hanya diprioritaskan kepada kalangan menengah ke atas. 

"Kita berharap juga agar proyek kereta cepat, subsidi bagi perusahaan sawit itu bisa dipertimbangkan kedepan," ujarnya. 

Adapun pengembangan energi baru terbarukan diarahkan untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus upaya untuk memberikan akses energi secara merata kepada masyarakat. 

Terlebih lagi, lanjut Andi, Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Contohnya, panas matahari dan angin. 

"Jika subsidi energi fosil tadi dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan dari riset, inovasi teknologi, subsidi harga dan lain-lain, barangkali itu kabar bagus. Tapi politik energi kita belum ke sana. Ketahanan energi nasional masih bertumpu pada energi fosil," tutupnya. [NH]