DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR Willen Wandik mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi beban, ketimbang keuntungan.

Bahkan menurutnya, beban tersebut akan ditanggung oleh pemimpin berikutnya setelah Presiden Joko Widodo. Terdapat sejumlah alasan mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan jadi beban pemerintah.

Pertama, realisasi anggaran dalam pengerjaan proyek kereta cepat telah melampaui batas perencanaan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Saat ini, kondisi keuangan proyek mengalami bubble atau gelembung di angka Rp 21 Triliun.

Hal itu mendesak Indonesia untuk menarik pinjaman Rp 16 Triliun ke China Development Bank atau mencapai 75 persen dari total kebutuhan anggaran yang tersedia saat ini, untuk menambal kebutuhan pembengkakan anggaran yang terjadi. 

"Sehingga menjadi alasan pada sisi kepentingan investor China melalui operator pelaksanaanya di KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) mendorong negosiasi untuk menambah konsesi hak pengoperasian kereta cepat dari 50 tahun menjadi 80 tahun," ujar Willem seperti dilansir dari Republika, Minggu (25/12/2022).

Kemudian, Kedua, gelembung anggaran proyek kereta cepat ini, menjadi beban yang lebih menakutkan dibandingkan utang IMF. 

Hal ini dikarenakan klausul penguasaan monopoli jalur kereta cepat justru dikuasai hampir mendekati 100 tahun, itu bahkan melampaui batas produktivitas aset kereta cepat.

"Beban pembiayaan yang begitu membengkak, diperburuk lagi dengan akting para pelaksana proyek yang dituntut untuk segera mengejar target penggunaan kereta cepat yang harus segera dicapai di tahun 2023," ujar Willem. 

Demi mengejar pencapaian politis tersebut, para insinyur dipaksakan untuk mengejar waktu tersebut. Sehingga tanpa disadari, berbagai aspek yang menjadi standar engineering dan keselamatan justru terabaikan. (Republika)