DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) karena diduga melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan uang hingga bernilai miliaran rupiah.

Pencopotan dilakukan bersamaan dengan pelantikan lebih dari 30 pejabat Eselon II di lingkungan Kementan pada Selasa (18/8/2026). Amran menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari penyegaran sekaligus penindakan terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran.

"Sebanyak 14 kami copot, ada Eselon I, Eselon II, dan Eselon III. Tidak diberi jabatan sementara diperiksa," ujar Amran dalam konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta.

Amran mengatakan pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementan. Ia memberi waktu maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan, dengan harapan dapat rampung lebih cepat.

Menurut Amran, dugaan pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan uang dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Jika pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Sebaliknya, pejabat yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke jabatannya atau bahkan dipromosikan.

Amran menegaskan pencopotan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi. Ia bahkan menyebut salah satu pejabat yang dicopot merupakan keluarga dekatnya.

"Ini dilakukan atas nama negara. Kita harus adil, merit system, karena kalau tidak kita sama juga membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian," katanya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya pejabat lain yang akan dicopot jika dalam pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran. Menurut Amran, langkah terhadap 14 pejabat tersebut baru merupakan tahap awal.

Keputusan pencopotan itu, kata Amran, telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons tegas.

Amran menekankan bahwa upaya pembenahan di Kementan tidak berhenti pada pergantian pejabat. Sistem pengawasan dan meritokrasi harus diperkuat agar seluruh pegawai bekerja berdasarkan aturan.

"Kejahatan tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, kita harus membangun sistem merit. Sistem dan hukum yang menjadi panglima, bukan menteri," tegasnya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Amran juga mengingatkan agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Jangan korupsi, jangan kolusi, nepotisme. Nggak boleh! Tingkatkan kinerja," ujarnya. [cnbc ind]