DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di Banda Aceh, Jumat (3/7/2026). Aksi bertajuk #AcehPerluBantuanNegara itu menjadi sorotan karena membawa isu pemulihan masyarakat Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, termasuk Aceh.
Berdasarkan seruan aksi yang diunggah akun Instagram resmi BEM UI, @bemui_official, pada 2 Juli 2026, massa aksi akan mulai berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB di Stadion H. Dimurthala, Kota Banda Aceh.
Dari titik kumpul tersebut, massa direncanakan bergerak menuju dua titik aksi, yakni Simpang Surabaya di kawasan Jalan Medan-Banda Aceh, Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, serta Kantor Gubernur Aceh di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
Dalam seruannya, BEM UI mengajak mahasiswa, masyarakat sipil, dan berbagai elemen rakyat Indonesia untuk turun ke jalan. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan kondisi warga Aceh yang hingga kini dinilai masih menghadapi dampak berat setelah bencana hidrometeorologi besar yang terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Isu utama yang dibawa dalam aksi ini berkaitan dengan lambannya proses pemulihan di sejumlah wilayah terdampak. BEM UI menilai, hampir delapan bulan setelah bencana, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memperoleh dukungan memadai untuk kembali pulih.
Sejumlah persoalan yang disorot antara lain rumah warga yang belum dibangun kembali, fasilitas pendidikan yang belum berfungsi optimal, kerusakan infrastruktur dasar, serta lahan perkebunan masyarakat yang rusak dan berdampak langsung terhadap sumber penghidupan warga.
Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian warga terdampak belum benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, seruan #AcehPerluBantuanNegara menjadi pesan politik dan kemanusiaan yang ingin dibawa dalam aksi hari ini.
Aksi BEM UI di Aceh ini juga menarik perhatian publik karena dilakukan langsung di Banda Aceh, bukan hanya di Jakarta. Langkah itu memperlihatkan bahwa isu pemulihan bencana Aceh tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal semata, melainkan bagian dari agenda solidaritas nasional.
Bagi Aceh, suara mahasiswa dari luar daerah tersebut dapat menjadi pengingat bahwa proses pemulihan pascabencana masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain agenda aksi, masyarakat Banda Aceh juga perlu memperhatikan potensi perubahan arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi, terutama kawasan Simpang Surabaya dan Kantor Gubernur Aceh.
Berdasarkan pengalaman pengaturan lalu lintas pada aksi unjuk rasa serupa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Mei 2026, aparat kepolisian pernah menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow untuk menjaga kelancaran kendaraan di sekitar lokasi aksi.
Dalam pola tersebut, jalur dari arah Masjid Oman menuju Kantor Gubernur Aceh sempat ditutup sementara karena berada dekat dengan titik konsentrasi massa. Sementara itu, arus kendaraan dari Simpang Mesra menuju RSUD dr. Zainoel Abidin tetap dipertahankan melalui pengaturan contraflow.
Namun, pengaturan lalu lintas untuk aksi hari ini tetap bergantung pada kondisi di lapangan. Warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak di sekitar Kantor Gubernur Aceh dan Simpang Surabaya disarankan menghindari kawasan tersebut selama aksi berlangsung.
Petugas di lapangan diperkirakan akan mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif apabila terjadi penumpukan massa atau penutupan sementara di sejumlah ruas jalan.
Aksi #AcehPerluBantuanNegara diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk kembali mendorong percepatan pemulihan Aceh pascabencana. Di tengah proses rehabilitasi yang masih berjalan, tuntutan utama yang disuarakan adalah agar negara hadir lebih nyata, lebih cepat, dan lebih adil bagi warga terdampak.
Share berita ini