DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak selama periode Oktober 2024 hingga November 2026. Pemerintah menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan menghapus konten, tetapi juga harus menyasar pelaku dan jaringan penyebarannya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pemberantasan kejahatan digital membutuhkan kerja sama lintas lembaga, termasuk pemerintah, kepolisian, dan perusahaan platform teknologi.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat penyebaran konten pornografi anak semakin sulit dikendalikan. Materi ilegal tersebut dapat beredar melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.
Sejumlah kasus yang diungkap kepolisian menunjukkan ancaman tersebut terus berkembang. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak melalui media sosial dan Telegram. Sementara pada September 2026, polisi mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam tersangka.
Meutya juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter atau objek digital. Kondisi ini menambah tantangan pengawasan terhadap konten berbahaya di internet.
Platform Digital Diminta Patuhi Hukum Indonesia
Meutya menegaskan perusahaan teknologi tidak boleh hanya berpedoman pada aturan internal atau community guidelines dalam mengawasi konten. Setiap platform yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum nasional.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” tegasnya.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko pengguna anak.
Karena itu, perusahaan teknologi didorong berinvestasi pada teknologi moderasi konten serta memperkuat pengawasan untuk mencegah penyebaran materi ilegal.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” kata Meutya.
Selain penguatan teknologi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga dinilai penting. Kapasitas investigasi digital serta koordinasi antarlembaga harus terus ditingkatkan agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku hingga jaringan distribusinya.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya. [*]
Share berita ini