15 PTKIN Sudah Punya Pusat Kajian Pesantren, Kemenag Siapkan Prodi Manajemen Pesantren

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 15 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), terdiri atas 14 Universitas Islam Negeri (UIN) dan satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN), telah memiliki Pusat Studi atau Pusat Kajian Pesantren. Ke depan, diharapkan akan dibuka Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menilai keberadaan Pusat Kajian Pesantren sangat strategis di lingkungan kampus keagamaan Islam. Dia berharap pembentukan lembaga serupa bisa dilakukan di seluruh PTKIN sebagai upaya memperkuat riset kepesantrenan dan menggali potensi pesantren yang selama ini belum banyak dikaji secara akademik.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi penting untuk menjembatani kekayaan pengalaman pesantren dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan.

“Keberadaan pusat kajian ini sangat penting untuk memperkuat tradisi riset dan pengembangan keilmuan pesantren. Kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menggali potensi, memetakan tantangan, serta melihat kontribusi pesantren bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujar Basnang di Jakarta, Minggu (15/11/2026). 

Adapun Lima belas PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau kajian kepesantrenan tersebut adalah UIN Sunan Kudus, UIN Kediri, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung, UIN Madura, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Jurai Siwo Lampung, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (KHAS) Jember, dan IAIN Langsa.

Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan pusat kajian dengan nomenklatur dan fokus sesuai karakter akademiknya.

UIN Raden Mas Said Surakarta, misalnya, memiliki Pusat Pengkajian Pesantren dan Masyarakat Islam Nusantara yang mengembangkan kajian kepesantrenan melalui laman islamsantun.org.  Sementara itu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen yang pendiriannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2026. Sedangkan UIN Walisongo Semarang mengembangkan kajian serupa melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Turats (P3T).

Basnang menjelaskan, perluasan pusat kajian pesantren menjadi salah satu agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren pada 2027. Langkah ini akan berjalan beriringan dengan fasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren guna memperkuat kapasitas akademik dan mendorong tata kelola pesantren yang lebih profesional.

“Pada 2027, salah satu agenda strategis kami adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta memperkuat riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN,” jelasnya.

Menurut Basnang, pesantren memiliki potensi besar yang mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan dakwah hingga ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Potensi tersebut perlu digali dan didokumentasikan agar dapat dikembangkan menjadi pengetahuan serta rujukan dalam penyusunan program pengembangan pesantren.

Karena itu, pusat kajian diharapkan mampu menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan rekomendasi kebijakan. Hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pesantren dalam merespons berbagai kebutuhan serta tantangan ke depan.

“Pesantren memiliki kekayaan pengalaman dan praktik baik yang perlu didokumentasikan serta dikembangkan melalui penelitian. Kita ingin kebijakan pengembangan pesantren ke depan semakin kuat karena didukung data dan kajian akademik,” pungkas Basnang. [*]

Share berita ini

dialeksis.com