DIALEKSIS.COM | Kolom - Rabu sore, 4 November 2026, warga Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, menggelar kenduri Maulid Nabi. Di pekarangan musala, sejumlah warga mengibarkan Bendera Bulan Bintang. Personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait datang untuk menurunkannya. Upaya mediasi dengan panitia dilaporkan buntu, bentrokan pecah, dan senja itu berakhir dengan satu warga meninggal dunia serta belasan lainnya luka-luka. Angka resmi yang disampaikan TNI AD menyebut 14 korban: satu meninggal, tiga belas luka.
Saya membaca peristiwa ini sambil membuka kembali Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989 - 1998 karya Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, dan Yarmen Dinamika, yang terbit pada 1999 setelah Orde Baru tumbang. Buku itu ditulis ketika tanah masih basah oleh kuburan massal dan ketika para janda belum selesai menghitung hari sejak suaminya dijemput. Judulnya bukan hiperbola yang lahir dari kemarahan semata. Ia adalah upaya awal merekam apa yang terjadi ketika negara memilih senjata sebagai jawaban atas persoalan politik.
Tulisan ini tidak hendak menyamakan 1990 dengan 2026. Keduanya berbeda, dan perbedaan itu penting. Namun ada satu benang yang menghubungkan keduanya, yakni cara negara memperlakukan simbol di Aceh: apakah sebagai persoalan hukum yang diselesaikan dengan dialog dan kepastian norma, atau sebagai ancaman yang ditertibkan dengan kekuatan.
Ketika Bendera Menjadi Ujian Kesetiaan
Buku itu memuat kronologi gangguan keamanan di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie sepanjang 1990. Di tengah catatan penyergapan dan penangkapan, ada rangkaian peristiwa bulan Agustus 1990 yang menarik dibaca hari ini.
Pemerintah Daerah Aceh Utara membagikan bendera Merah Putih dari kertas kepada penduduk dan mewajibkannya ditempel di bagian depan rumah. Para penulis mencatat bahwa hal itu belum pernah dilakukan di Aceh sebelumnya. Sehari kemudian, 655 warga Seuneudon mengucapkan ikrar setia kepada Republik di Stadion Rawasakti, Lhokseumawe, lalu berpawai membawa bendera keliling kota. Di Banda Aceh, pemerintah kota membagikan 50.000 bendera secara cuma-cuma dan menjadwalkan pengibaran serentak pada 11 sampai 18 Agustus.
Pada hari-hari yang sama dilaporkan tiang bendera patah dan kain bendera dirobek di Peureulak, sementara tiga bendera yang disebut sebagai milik GAM ditemukan terpasang di Blang Pidie, Aceh Selatan. Beberapa hari kemudian, puluhan hingga ratusan warga di Peusangan membacakan pernyataan setia di hadapan aparat. Komandan Satgassus yang hadir memperingatkan bahwa mereka yang masih melawan akan terus dicari dan ditembak mati.
Polanya jelas. Bendera pada masa itu bukan sekadar kain. Ia dipakai sebagai alat ukur loyalitas: siapa yang memasangnya dianggap setia, siapa yang abai atau menentang dicurigai. Di tengah operasi militer, ruang bagi warga sipil untuk bersikap netral nyaris tidak ada. Para penulis buku itu menyimpulkan bahwa rakyat Aceh akhirnya merasa menjadi “tamu di tanahnya sendiri”, dan bahwa pendekatan keamanan yang menutup telinga terhadap ketidakpuasan justru memperdalam jarak antara Aceh dan Jakarta.
Angka, Luka, dan Kehati-hatian Membaca
Sebagai akademisi, saya merasa perlu berhati-hati dengan angka. Buku tersebut menyebut banyak pihak menilai korban jiwa selama DOM 1989–1998 mencapai sekitar 30.000. Angka itu tidak bersumber dari verifikasi forensik yang tuntas. Pada bagian lain, buku yang sama merekam data sementara yang dihimpun tim pencari fakta Komnas HAM yang dipimpin Baharuddin Lopa, yaitu 871 orang tewas di tempat kejadian, 387 orang hilang yang kemudian ditemukan meninggal, 550 orang hilang, 368 korban penganiayaan, 120 rumah dibakar, dan 102 korban perkosaan, dengan catatan bahwa angka sebenarnya bisa dua atau tiga kali lipat. Sementara itu Forum LSM mencatat ratusan kasus orang hilang di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Jarak antara 30.000 dan angka-angka terdokumentasi itu adalah pelajaran tersendiri. Ia menunjukkan bahwa kejujuran sejarah menuntut pencatatan yang sistematis, bukan sekadar kemarahan. Buku ini juga harus dibaca sebagai karya polemis pasca-Soeharto: sebagian tesisnya, misalnya bahwa GAM semata-mata rekayasa militer, adalah tafsir yang diperdebatkan, dan nada bahasanya sering lebih keras daripada yang layak bagi sebuah kajian.
Meski begitu, inti kesaksiannya, yakni kekerasan terhadap warga sipil, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum, kemudian dikonfirmasi oleh negara sendiri. Pada Januari 2023 Presiden mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh, antara lain peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie. Rumoh Geudong juga memiliki bab tersendiri dalam buku ini.
Pidie, dengan demikian, bukan sembarang tempat. Ia salah satu kabupaten yang paling sering muncul dalam catatan DOM. Maka ketika darah tumpah lagi di Pidie karena sebuah bendera, memori kolektif Aceh bekerja jauh lebih cepat daripada siaran pers mana pun.
Bendera dalam Bingkai Hukum: Tiga Lapis Norma yang Belum Bertemu
Untuk memahami mengapa selembar bendera bisa memantik bentrokan berdarah, kita perlu melihat bahwa persoalannya berada di titik temu tiga lapis norma.
Pertama, MoU Helsinki 2005. Butir 1.1.5 mengakui hak Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne. Ini bagian dari kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata.
Kedua, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 246 dan 247 memberi dasar bagi Aceh untuk menetapkan bendera dan lambang daerah sebagai cerminan keistimewaan dan kekhususan, dengan syarat bahwa bendera itu bukan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun. Pada 2013 lahirlah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang menetapkan Bulan Bintang sebagai bendera Aceh.
Ketiga, PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Pasal 6 ayat (4) melarang desain logo dan bendera daerah yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis. Inilah yang selama lebih dari satu dekade dijadikan alasan pemerintah pusat untuk tidak menyetujui bendera tersebut, karena rancangan Bulan Bintang identik dengan bendera GAM.
Di sinilah letak kebuntuan hukumnya. Pemerintah Aceh berargumen bahwa UUPA adalah lex specialis yang lahir dari perjanjian damai, sehingga PP yang bersifat umum tidak semestinya mempersempit hak yang diberikan undang-undang. Pemerintah pusat berargumen bahwa UUPA sendiri mensyaratkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan bahwa bendera itu memikul identitas historis organisasi yang pernah mengangkat senjata. Kedua argumen ini serius. Pertanyaannya bukan siapa yang paling lantang, melainkan siapa yang menyediakan forum penyelesaiannya.
Saat ini kita berhadapan dengan ketidakpastian yang berbahaya. Pada awal November beredar kabar di media bahwa Qanun Bendera telah dibatalkan secara final oleh pemerintah pusat. Pemerintah Aceh melalui juru bicaranya membantah dan menyatakan belum ada putusan final, dengan pembahasan yang masih berjalan bersama pusat, bersamaan dengan dua isu lain, yaitu kelanjutan dana Otsus dan status tanah wakaf Blang Padang. Saya tidak berada dalam posisi menilai kabar mana yang benar, dan pembaca sebaiknya juga berhati-hati.
Namun bila pembatalan itu memang terjadi, pertanyaan pertama seorang ahli hukum adalah: melalui mekanisme apa? Sejak Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Menteri dan Gubernur membatalkan peraturan daerah dinyatakan inkonstitusional, dan pengujian berada di Mahkamah Agung. Apakah logika itu berlaku bagi Qanun yang lahir dari rezim kekhususan Aceh adalah soal yang harus dijawab dengan argumentasi hukum yang terbuka, bukan dengan desas-desus. Hemat saya sebagai pembelajar hukum tata negara bahwa Mendagri tidak berwenang sama sekali membatalkan Qanun Aceh.
Pulo Keunari dan Pertanyaan tentang Proporsionalitas
Di tengah kebuntuan norma itu, apa yang terjadi di lapangan? Sejak awal 2026 pengibaran Bulan Bintang berulang kali tercatat: dalam aksi di depan Kantor Gubernur, pada peringatan 21 tahun damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman pada 15 Agustus 2026, dan pada rangkaian Maulid awal Oktober di beberapa kabupaten. Setelah peristiwa 15 Agustus, Pemerintah Aceh dan DPRA bersepakat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pada 2 November, Gubernur Muzakir Manaf membawa tiga persoalan ke rapat koordinasi di Kemenko Polkam: evaluasi Otsus, tanah wakaf Blang Padang, dan penyelesaian soal bendera. Dua hari kemudian, Pulo Keunari.
Saya sengaja menahan diri dari menunjuk siapa yang salah. Investigasi sedang berjalan. Komnas HAM mengirim tim pemantau, menduga kuat kematian korban disebabkan proyektil, dan mendesak autopsi; Pangdam Iskandar Muda menyatakan melakukan investigasi; Menko Kumham Imipas menyatakan pemerintah mempersilakan Komnas HAM menyelidiki; Amnesty International Indonesia menyebutnya pelanggaran HAM serius dan meminta penyelidikan independen. Sementara itu aparat menyatakan tembakan peringatan dilepaskan dengan munisi hampa dan kemudian munisi karet setelah massa melempar batu. Fakta-fakta itu harus diuji, bukan dipercaya begitu saja dari pihak mana pun.
Namun ada pertanyaan-pertanyaan hukum yang sah diajukan sejak sekarang yakni sebagai berikut: Pertama, dasar kewenangan. Penegakan ketertiban umum pada dasarnya berada pada Polri dan Satpol PP. Atas dasar perintah dan ketentuan apa personel Kodim terlibat menurunkan bendera di acara keagamaan sipil? Kedua, kebutuhan dan kesegeraan. Apakah penurunan bendera pada sore itu benar-benar mendesak sehingga tidak dapat ditunda sampai acara selesai atau diselesaikan melalui tokoh adat, ulama, dan pemerintah gampong? Ketiga, proporsionalitas.
Apakah tindakan yang berujung pada satu korban jiwa dan belasan luka sepadan dengan pelanggaran administratif atas sebuah simbol yang statusnya sendiri masih diperselisihkan di tingkat tertinggi? Tiga pertanyaan ini bukan sentimen. Itulah ukuran negara hukum. Artinya, negara wajib hadir, jika tidak bisa hadir bisa saja gagasan negara baru kian didengungkan oleh anak-anak Muda Aceh.
Vis-à-vis: yang Sama dan yang Berbeda
Ada kemiripan yang tidak nyaman. Pada 1990 bendera dipakai untuk menguji kesetiaan, dan ketidakpatuhan dijawab dengan kekerasan. Pada 2026 bendera lain diturunkan dengan kekuatan, dan sekali lagi yang jatuh adalah warga sipil. Dalam kedua kasus, negara menerjemahkan persoalan yang pada dasarnya adalah soal status hukum dan martabat menjadi soal keamanan.Tetapi perbedaannya lebih besar, dan kita berutang kejujuran untuk menyebutnya. Tahun 2026 bukan DOM.
Ada Komnas HAM yang turun ke lapangan, ada pers yang bebas melaporkan, ada pejabat pusat yang secara terbuka menerima penyelidikan, dan ada pemerintahan Aceh yang dipimpin mantan panglima GAM yang berulang kali mengimbau warga agar bersabar dan tidak mengibarkan bendera di ruang publik sebelum ada restu pusat. Bendera itu pun bukan panji organisasi bawah tanah, melainkan norma dalam sebuah Qanun yang dilahirkan lewat proses legislasi.
Perspektif pemerintah pusat juga patut ditimbang secara adil. Kekhawatirannya tentang kedaulatan bukan tanpa alasan: Bulan Bintang memang pernah menjadi bendera organisasi yang mengangkat senjata melawan Republik, dan UUPA sendiri menegaskan bahwa bendera daerah tidak boleh menjadi simbol kedaulatan. Sebagian warga Aceh, termasuk keluarga korban kekerasan dari kedua belah pihak pada masa konflik, juga memandang bendera itu dengan perasaan yang tidak seragam. Aceh bukan entitas dengan satu suara. Argumen negara tidak boleh dianggap musuh, tetapi harus diuji dalam forum yang sah.
Di sinilah letak kuncinya. Persoalan simbol yang dibiarkan menggantung selama lebih dari satu dekade menciptakan ruang kosong. Ruang kosong itu diisi oleh dua hal yang sama-sama berbahaya, pengibaran spontan yang menantang aparat, dan penertiban yang menantang warga. Ketika norma tidak pasti, yang bicara adalah kekuatan.
Jalan Keluar yang Dapat Ditempuh
Beberapa langkah patut dipertimbangkan secara bersamaan.
Pertama, akuntabilitas lebih dulu. Peristiwa Pulo Keunari harus diusut secara independen, transparan, dan tuntas, termasuk autopsi, uji balistik, dan penelusuran rantai komando. Tanpa itu, setiap perundingan tentang bendera akan dibayangi darah yang belum dijawab.
Kedua, tenggat dan forum penyelesaian. Konsultasi Aceh dan Pusat perlu diberi tenggat yang jelas dan dilakukan dengan dokumen terbuka. Jalurnya dapat beragam, negosiasi politik yang menghasilkan penyesuaian desain atau pengaturan penggunaan, perubahan Qanun yang disepakati bersama, atau pengujian hukum yang tuntas di forum yudisial yang berwenang. Yang tidak boleh terjadi adalah ketidakpastian yang diwariskan lagi kepada generasi berikutnya.
Ketiga, pedoman pengamanan yang berorientasi damai. Selama status bendera belum final, perlu ada pedoman bersama antara Pemerintah Aceh, Polri, dan TNI yang mengutamakan dialog dengan tokoh gampong, ulama, dan pemuka adat. Acara keagamaan dan budaya semestinya tidak dijadikan arena penegasan kedaulatan simbolik oleh siapa pun.
Keempat, pemulihan korban DOM. Pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat di Aceh belum identik dengan pemulihan yang dirasakan korban. Selama janda, anak yatim, dan keluarga orang hilang masih menanti, setiap benturan simbol akan terbaca sebagai pengulangan.
Dengan demikian sebagai penutup bahwa Buku Aceh Bersimbah Darah mengakhiri analisisnya dengan sebuah keyakinan yang masih relevan, otonomi yang luas bukan pemicu perpecahan, melainkan perekat. Sebaliknya, sentralisasi yang kasar dan kecurigaan yang tak kunjung reda adalah bahan bakar ketidakpuasan. Seperempat abad kemudian kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para penulis buku itu pada 1999, yaitu perjanjian damai, undang-undang kekhususan, dan lembaga-lembaga yang dapat menguji kekuasaan.
Ujian bagi negara hukum bukanlah seberapa keras ia dapat menurunkan sebuah bendera, melainkan seberapa sabar ia sanggup menyelesaikan sebuah perselisihan norma tanpa menumpahkan darah warganya. Bagi Aceh, ujian itu bukan sekadar soal selembar kain merah dengan bulan dan bintang. Ia adalah soal apakah janji damai Helsinki benar-benar dimaknai sebagai janji yang hidup. Wallahualambishawab.
Penulis oleh: Dr. Muhammad Ridwansyah akademisi Hukum Tata Negara
Share berita ini