DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang pemilihan kepala daerah di Banda Aceh, para calon berusaha keras merebut hati pemilih muda, khususnya Generasi Z. Mengapa? Karena jumlah Gen Z sangat besar. di Banda Aceh saja, ada 36.470 pemilih dari total 172.619. Itu berarti sekitar 21 persen dari semua pemilih, sebuah angka yang bisa menentukan hasil pemilu.
Namun, tantangan yang dihadapi Gen Z juga tidak sedikit. Di era digital ini, mereka dibanjiri informasi, termasuk kampanye hitam dan berita yang tidak selalu benar. Salah satu isu yang sering muncul adalah soal larangan perempuan menjadi pemimpin, yang bisa mempengaruhi pandangan mereka terhadap calon tertentu. Apakah para calon bisa merebut hati Gen Z dengan kampanye yang bersih dan positif, atau justru akan kehilangan kepercayaan mereka? Satu hal yang pasti, suara Gen Z akan sangat berpengaruh pada pemilihan kali ini.
Oleh Naufal Habibi
Sabtu malam, 21 September 2024, puluhan anak muda, sebagian besar dari generasi milenial, berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh nomor urut empat, Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah.
Mereka yang berjumlah sekitar 30 orang ini menamakan diri mereka Kolaborasi Pengusaha Muda Kota (KPMK), sebuah kelompok yang diinisiasi oleh para pengusaha muda Banda Aceh. Dari luar hotel, bendera dan spanduk pasangan calon Illiza-Afdhal terlihat tertata rapi
Wajah-wajah antusias tampak memenuhi area, mereka yang sebagian besar tampil dengan gaya kasual namun rapi. Setiap detil dekorasi acara terpajang foto dan kata-kata dukungan terhadap visi dan misi pasangan Illiza-Afdhal. Sementara musik latar yang mengalun lembut menambah suasana deklarasi tersebut.
Ketika jam menunjukkan pukul delapan malam, aula hotel mulai padat. Panitia dengan sigap menyambut para tamu, memandu mereka menuju kursi-kursi yang telah diatur rapi. Di sudut-sudut ruangan, poster dan slogan kampanye Illiza-Afdhal tampak mencolok.
"Kami dari KPMK sangat antusias mendukung pasangan Illiza-Afdhal," kata Ketua KPMK, Aminullah kepada Dialeksis.com.
Deklarasi dukungan dari Kolaborasi Pengusaha Muda Kota (KPMK) kepada pasangan calon (Paslon) Illiza Sa'aduddin Djamal dan Afdhal sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam Pemilihan 2024 di Aula Lantai 8 Hotel Ayani Peunayong, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu, 21 September 2024. Foto: Naufal/ Dialeksis.com.
Aminullah, sosok kelahiran 16 Mei 1995, dikenal sebagai pendiri Yayasan Lentera Muda Karya, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui yayasannya, Aminullah bersama timnya berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan muda, melalui program-program pengembangan diri, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Kini, ia dipercaya sebagai Ketua Kolaborasi Pengusaha Muda Kota (KPMK), sebuah organisasi yang dibentuk oleh pengusaha muda Banda Aceh. Di Pilkada Banda Aceh 2024, Aminullah dan rekan-rekannya di KPMK memutuskan untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah, yang dinilai mampu membawa visi perubahan yang sejalan dengan aspirasi kaum muda.
Sebagai Ketua KPMK, Aminullah memimpin gerakan ini dengan tekad besar, mengajak generasi muda untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun Banda Aceh yang lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing.
Ia menjelaskan KPMK, sebagai perkumpulan pengusaha muda Banda Aceh, ingin mendorong lahirnya kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi pemuda, khususnya di bidang kewirausahaan.
Sesi deklarasi dukungan pun dimulai. Aminullah memimpin deklarasi tersebut. Dengan lantang, ia mengajak semua anggota KPMK untuk berikrar mendukung penuh Illiza-Afdhal dalam kontestasi pemilihan mendatang. Serentak, anggota KPMK mengangkat tangan, menyuarakan dukungan mereka.
"Bersama Illiza-Afdhal, Banda Aceh maju!" teriak Aminullah yang diikuti oleh para hadirin.
Pewarta Dialeksis.com mencoba menggali lebih dalam mengenai profil para peserta acara tersebut. Ternyata, mayoritas anggota Kolaborasi Pengusaha Muda Kota (KPMK) adalah kaum milenial yang lahir dan dibesarkan di Banda Aceh. Menariknya, tidak ditemukan satupun anggota yang berasal dari generasi Z dalam kelompok ini.
Dalam diskusi yang berlangsung bersama Ketua KPMK, Aminullah, muncul bahasan menarik tentang peran kaum muda dan Gen Z dalam keterlibatan kampanye politik di Kota Banda Aceh.
Aminullah menjelaskan bahwa mereka telah berupaya keras untuk menarik perhatian para lulusan baru, termasuk mereka dari generasi Gen Z, ke dalam berbagai kegiatan politik maupun ekonomi yang ada di kota tersebut. Meski begitu, Aminullah mengakui bahwa partisipasi dari generasi muda masih tergolong rendah.
“Kita sudah coba melibatkan mereka lewat berbagai kegiatan, namun banyak dari mereka yang belum begitu antusias dan tidak ikut," ujarnya.
Menurut Aminullah, pemuda dan pelaku usaha muda di Banda Aceh telah berkolaborasi dalam membangun Kota Banda Aceh menjadi lebih inklusif, modern, dan ramah bagi pemuda. Dia menekankan bahwa suara Gen Z memiliki potensi besar dalam menentukan arah politik di masa depan.
Namun, ia menambahkan bahwa meskipun mereka berupaya melibatkan anak-anak muda ini, banyak yang belum merespons ajakan untuk aktif berpartisipasi dalam politik dan kegiatan-kegiatan pembangunan kota.
Disisi lain, Puluhan pemuda berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh pada Senin sore, 28 Oktober 2024. Mereka terdiri sekitar 20 orang menamakan dirinya sebagai Gerakan Milenial Pemuda Irwan Khairul Akmal (Gempika).dukungan mereka dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2024-2029.
Bendera dan spanduk pasangan Teuku Irwan Djohan-Khairul Amal berkibar di depan kantor DPW. Para anggota Gempika tampak mengenakan seragam kaus dengan gambar irwan Johan dan khairul amal.
"Dukungan ini tidak diberikan secara sembarangan. Kami, dari Gempika, melihat dalam diri Teuku Irwan Djohan dan Khairul Amal sosok pemimpin yang mampu memahami tantangan dan kebutuhan kaum muda di Banda Aceh," ujar Riski Yudisia kepada Dialeksis.com.
Riski Yudisia, seorang pemuda berusia 28 tahun, adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRK Aceh Besar pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 melalui Partai NasDem. Namun, dalam kontestasi tersebut, Riski belum berhasil memperoleh kursi di DPRK.
Kini, Riski dipercaya menjadi Ketua Gerakan Milenial Pemuda Irwan Khairul Akmal (Gempika), sebuah organisasi yang dibentuk untuk menggalang suara dan aspirasi generasi milenial Banda Aceh dalam mendukung pasangan Teuku Irwan Djohan dan Khairul Amal pada Pilkada 2024.
Di tengah riuhnya suasana, reporter Dialeksis.com, mencoba mencari sosok dari generasi yang lebih muda, generasi Z, namun ternyata hampir seluruh peserta yang hadir adalah generasi millenial atau Generasi Y, yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Tidak ada satupun Gen Z yang datang dalam deklarasi dukungan tersebut.
Dalam dua bulan terakhir ruang digital, seperti Instagram dan TikTok, warga Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dipenuhi dengan konten berbau politik. Pemilihan walikota Banda Aceh periode 2025 - 2030 menghiasi setiap lini media sosial.
Salah satu konten yang selalu ramai dikomentari warganet atau netizen tentang ‘agama melarang perempuan menjadi pemimpin’. Misalnya postingan di akun Instagram @tercyduck.aceh dengan narasi “Seharusnya Illiza tidak mencalonkan walikota karena melanggar ayat A-Quran”.
Alhasil perang komentar tidak terelakkan, ada yang setuju atau juga yang tidak sepaham. Satu postingan itu dikomentari 315 komentar. Misalnya pemilik akun @ridha.id menuliskan AKU SETUJU, JANGAN PILIH PEMIMPIN WANITA. Sementara pemilik akun @oyun.lin menuliskan MAKIN DIBERITAKAN BEGINI MAKIN JELAS KEMENANGAN ILLIZA.
Rauzah, 20 tahun, seorang mahasiswi di Banda Aceh tahu konten itu serangan politik terhadap Illiza Saaduddin Djamal, calon walikota Banda Aceh. Illiza satu-satunya perempuan dalam ring pertarungan Pilkada Banda Aceh. Dia berpasangan dengan Afdhal Khalilullah.
Ini kali kedua Illiza mencalonkan diri sebagai walikota setelah pada Pilkada 2017 kalah dari Aminullah Usman yang juga kembali mencalonkan diri. Pada pilkada 2017, Illiza juga diserang dengan kampanye hitam agama melarang perempuan menjadi pemimpin.
Namun, Rauzah sama sekali tidak terprovokasi dengan konten tersebut. Bagi Rauzah, kampanye menjatuhkan orang karena jenis kelamin, tidak fair. “Itu rasis. Kita sudah hidup di zaman modern, laki-laki dan perempuan setara di mata hukum. Perempuan juga punya hak dan mampu memimpin," ujar Rauzah.
Jelas, bagi Rauzah memilih pemimpin karena kualitas, bukan identitas apalagi karena jenis kelamin. “Kenapa harus mempersoalkan perempuan? Aceh dulu pernah dipimpin oleh empat sultanah berturut-turut. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan bisa memimpin, asalkan mereka memiliki visi yang jelas,” kata Rauzah.
Konten penolakan perempuan menjadi pemimpin ditayangkan di halaman media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang notabene ruang eksistensi para gen Z.
Gen Z adalah sebutan untuk kelompok orang yang lahir tahun 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, seperti internet, media sosial, dan perangkat pintar. Nyaris tidak ada hari dihabiskan tanpa berselancar di ruang digital.
Oleh sebab itu pula, kini ruang digital juga menjadi arena pertarungan calon walikota Banda Aceh. Berbagai konten kampanye disebar di media sosial baik milik pribadi calon maupun komunitas. Materinya juga beragam, mulai dari yang menginspirasi hingga menjatuhkan lawan. Tujuan mereka untuk merebut suara gen Z.
Pilkada Banda Aceh diikuti empat pasangan calon yakni, Illiza - Afdhal, Zainal Arifin - Mulia Rahman, Aminullah Usman - Isnaini Husda, dan Irwan Djohan - Khairul Amal.
Suara gen Z tidak boleh dianggap remeh. Pada Pilkada Kota Banda Aceh 2024, dari jumlah pemilih 172.619 orang sebanyak 36.470 pemilih atau 21 persen merupakan pemilih pemula atau gen Z. Karena alasan itu pula para calon serius melakukan kampanye di ruang digital.
Penelusuran Dialeksis.com narasi atau konten kampanye agama melarang perempuan menjadi pemimpin dominan disebar di platform Instagram dan TikTok. Dengan memasukkan kata kunci ‘Pilkada Banda Aceh dan Illiza Sa’aduddin Djamal’ akan muncul ragam konten, salah satunya narasi perempuan tidak boleh memimpin.
Konten itu disebar oleh akun pribadi dan akun anonim. Misalnya pada akun TikTok @rakyatberdaulat pada 29 September 2024 menayangkan video pidato ulama Aceh Abu Mudi Mesra Samalanga yang berisi narasi “Perempuan menjadi pemimpim rakyat=perbuatan dosa”.
Postingan ini mendapatkan 115 komentar beragam dari warganet. Sebagian setuju dengan potongan isi postingan tersebut misalnya pemilik akun @Adli99 dia menuliskan dalam bahasa Aceh “Dalam Islam Hareum Urung Inong Jeut keu pemimpin” (Dalam Islam haram perempuan menjadi pemimpin). Sementara dukungan untuk Illiza datang dari pemilik akun @fida yang menuliskan “Sabarr Bu...Semua Gerak Allah, InsyaAllah Banda Aceh di pimpin oleh perempuan "Kota Banda Aceh bermartabat, bersyariat"
Dialeksis melakukan wawancara secara random terhadap empat orang pemilih pemula yang masuk dalam kelompok gen Z. Ke empat narasumber merupakan mahasiswa dan mereka tidak mempersoalkan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan, mereka menyebutkan tidak ingin terpengaruh kampanye hitam tersebut.
Misalnya Habibi, 19 tahun, warga Banda Aceh, dia tidak ingin tenggelam dalam narasi negatif itu. Dia hanya membaca semua komentar, tanpa membalas satu pun.
“Netizen sekarang kalau diinformasikan terkait isu kepemimpinan perempuan langsung bergerombolan memenuhi kolom komentar seolah-olah apa yang ia katakan itu benar. Sebagai pengguna sosial media aktif saya tidak ikut mengomentari tapi hanya ikut menyimak,” ujar Habibi.
Sebagai pengguna media sosial aktif, ia kerap kali mendapatkan kampanye tentang politik seperti money politik, stop hoax, dan isu terhadap menolak kepemimpinan perempuan.
“Saya sering melihat isu-isu politik itu di Instagram atau di fyp TikTok, tetapi saya hanya menyimak,” kata Habibi.
Menurutnya pemimpin yang baik tidak harus ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan membawa perubahan.
Meski demikian Habibi dan Rauzah antusias mengikuti Pilkada Banda Aceh. Mereka akan memberikan hak suara pada hari pencoblosan. Mereka belum memutuskan siapa yang dipilih. Sebagai generasi intelektual mereka mempelajari program yang ditawarkan oleh kandidat.
Lebih optimis
Sebagai ibu kota provinsi, Pilkada Banda Aceh selalu menyita perhatian banyak orang, bukan hanya warga Banda Aceh saja. Hal ini dikarenakan pasangan calon yang menjadi kandidat merupakan tokoh-tokoh populer di kota tersebut.
Ada empat kandidat yakni Illiza Sa’aduddin Djamal (eks Walikota Banda Aceh 2015-2017 dan eks anggota DPR RI 2019- 2024), dan Zainal Arifin (eks wakil Walikota Banda Aceh 2017-2022), Irwan Djohan (eks anggota DPR Aceh (2014-2024), dan Aminullah Usman (eks Walikota Banda Aceh 2017-2022).
Illiza menggandeng Afdhal Khalilullah sebagai calon wakil. Pasangan ini diusung oleh PPP, Gerindra, Golkar serta didukung Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Ummat. Illiza merupakan mantan Wali Kota Banda Aceh 2014 – 2017, serta anggota DPR RI periode 2019-2024. Setelah gagal kembali ke Senayan, Illiza ingin kembali merebut kursi walikota.
Illiza menjadi satu-satunya calon perempuan yang harus bersiap menghadapi tiga kandidat laki-laki. Illiza tidak gentar, dia sangat optimis memiliki peluang untuk menang.
“Masyarakat mengatakan apa bedanya kita memberikan kepada perempuan yang punya kemampuan, tapi kemudian memberikan kepada laki-laki justru tidak punya kemampuan,” ujar Illiza kepada Dialeksis saat ditemui disela-sela kampanye dialogis dengan pemuda Ansor.
Illiza menuturkan survei yang dilakukan oleh Poltraking dan Indikator dia mendapatkan elektabitas 60 persen. “Hasil survei juga menyebutkan isu perempuan tidak boleh memimpin tidak lagi berpengaruh,” ujar Illiza.
Meski demikian Illiza menyadari narasi menolak perempuan sebagai pemimpin akan tetap digunakan untuk menyerang dirinya. Hal itu dibuktikan dengan adanya konten di media sosial yang menyudutkan kepemimpinan perempuan. Namun, dia meyakini warga Banda Aceh kini telah menjadi pemilih cerdas, memilih pemimpin karena kapasitas, bukan identitas.
Pada Pilkada 2017, Illiza sangat kaget ketika lawan politiknya memainkan isu agama untuk menjatuhkan dirinya. Alhasil saat itu, Illiza kalah telak dari Aminullah Usman. Illiza meraih 31.366 suara sedangkan Aminullah mendapatkan 63.087 suara. Adun suara sah 94.453 suara.
“Pada tahun 2017 itu sangat masif dilakukan dan pengaruhnya cukup besar, tetapi saat ini kampanye hitam itu tidak lagi berdampak,” ujar eks anggota DPR RI 2019-2024 ini.
Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nida Hamima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, kekalahan Illiza saat itu bukan semata karena kampanye perempuan tidak boleh boleh memimpin.
Nida menyebutkan Illiza melakukan suatu kebijakannya sangat tidak populer dan bahkan banyak orang yang tak menyukai jargon yang diangkat yakni menjadikan Banda Aceh menjadi kota yang Madani dan terkesan melakukan politisasi agama untuk mencari sensasional dan popularitas saja.
Penelitian ini diberi judul Pola Komunikasi Politik Calon Walikota Banda Aceh pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Terhadap Masyarakat. Penelitian ini diterbitkan pada 2018.
Masih dalam penelitian tersebut, Nida menyebutkan sedangkan Aminullah Usman mengusung jargon ‘Energi Baru’ dan dia digambarkan sebagai bankir yang paham mengelola ekonomi. Sebagaimana diketahui Aminullah merupakan eks Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Aceh Syariah.
Meski demikian Illiza berpendapat kekalahannya pada Pilkada 2017 tidak terlepas dari kampanye hitam agama melarang perempuan memimpin. Illiza telah belajar dari kekalahan 2017. Dia juga mendekati tokoh-tokoh ulama untuk mendapatkan restu.
Kini dia memperbanyak kampanye dialogis, menyerap aspirasi warga, dan menawarkan program-program pembangunan. “Warga Banda Aceh semakin cerdas. Warga melihat sendiri bagaimana pembangunan saat perempuan dan laki-laki memimpin. Memberikan (memilih) perempuan yang mampu atau memberikan kepada laki-laki yang tidak mampu,” kata Illiza.
Pilkada 2024, Illiza - Afdhal diusung oleh PPP, Gerindra, Golkar serta didukung Partai Nanggroe Aceh, Partai Ummat, PSI. Illiza juga sudah mendapatkan restu dari ulama kharismatik Aceh Abu Mudi, sebagai legasi bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin.
Sebagai politisi senior dan eks walikota, perempuan kelahiran 1973 ini cukup dikenal oleh warga Banda Aceh. Namun, pada kalangan gen Z Illiza masih harus melakukan pendekatan lebih masif. Karena itu dia juga sangat aktif di media sosial. Bahkan dia memiliki tim kampanye media digital.
Illiza menuturkan Banda Aceh perlu pemimpin yang paham akar persoalan sehingga tahu pula solusinya. Persoalan sempitnya lapangan kerja, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga penataan pedagang kecil harus menjadi prioritas. Selain itu pembangunan infrastruktur hingga penerapan kerja berbasis digital juga jadi atensinya.
Menurut Illiza, walikota harus pandai mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan dunia internasional, sebab jika hanya mengandalkan anggaran daerah laju pembangunan tidak berjalan cepat.
“Kami tidak melakukan back campaign, kami ingin menjadi paslon yang disenangi warga,” ujar Illiza.
Illiza mengklaim mendapatkan dukungan perempuan, generasi millennial, dan gen Z. Saat dia masih menjabat sebagai anggota DPR RI, dia memiliki program bantuan biaya pendidikan sekolah hingga kuliah.
Illiza Sa'aduddin Djamal, terus mengembangkan pendekatan inovatif untuk meraih simpati Generasi Z dalam kampanye politiknya. Kali ini, Illiza aktif menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menyampaikan pesan-pesan politik dengan gaya yang segar dan kreatif, sesuai dengan karakter generasi muda. Melalui akun media sosialnya, Illiza kerap mengunggah konten yang relevan dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi Z.
“Gen Z ini kritis dan penuh semangat, tapi mereka ingin mendengar sesuatu yang nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Itulah sebabnya saya ingin terlibat langsung dengan mereka lewat platform yang mereka pakai sehari-hari,” ujar Illiza.
Selain konten individual, Illiza juga bekerja sama dengan beberapa influencer lokal yang dikenal di kalangan generasi muda Aceh. Dalam sebuah kolaborasi dengan influencer TikTok yang memiliki banyak pengikut. Illiza mengajak anak muda untuk berbicara soal pendidikan dan pekerjaan, dua isu yang sangat relevan bagi mereka. Konten ini pun ramai dibagikan dan menjadi topik hangat di media sosial, menunjukkan bahwa pesan-pesan politik bisa menarik bila dikemas sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda.
“Kampanye ini adalah tentang mengajak mereka untuk sadar bahwa keputusan yang mereka ambil dalam pemilu akan berdampak langsung pada hidup mereka. Saya ingin mereka merasa bahwa suara mereka berarti,” tambah Illiza.
Dengan pengalaman menjadi wakil, walikota, dan anggota DPR RI, Illiza meyakini dapat menjadi modal dia dalam memimpin Banda Aceh. “Saya sudah duduk di DPR RI, networking saya menjadi lebih luas dibanding yang lainnya,” kata Illiza.
Illiza dan Afdhal mengusung gagasan kota kolaborasi dengan sembilan program utama mulai dari pelayanan publik, penanganan lansia, hingga pengembangan kota berbasis digital. Illiza yakin program yang ditawarkan itu kebutuhan warga kota.
Kelompok anak muda di Banda Aceh yang tergabung dalam Kamu Demres (Komunitas Demokrasi Resilient) dan Masyarakat Anti Hoaks Aceh (MAHA) menilai kampanye hitam mengatasnamakan agama menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Kamu Demres dan MAHA giat melakukan kampanye pemilu yang bersih adil. Kampanye dilakukan melalui diskusi dan aksi damai di ruang publik.
Koordinator KAMU Demres Raudhatul Hasanah Lie menuturkan salah satu isu demokrasi yang mereka beri perhatian besar adalah kampanye hitam yang menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.
Ini adalah isu yang sudah basi, tetapi terus diangkat untuk melemahkan posisi perempuan dalam politik, terutama di Aceh yang dikenal dengan nilai-nilai keislamannya.
“Kami di KAMU Demres menegaskan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Ini adalah bentuk penyelewengan tafsir agama yang sering digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan, khususnya perempuan yang berani mengambil peran strategis dalam pilkada,” jelas Nurhanasah.
Sementara itu, Koordinator MAHA, Rizki Amanda, informasi hoaks berkaitan dengan pemilu masif, termasuk narasi perempuan tidak boleh memimpin. Menurut Rizki hoaks dapat memicu perpecahan.
Setelah mereka teliti lebih dalam informasi itu diproduksi oleh akun palsu atau akun anonim. Rizki menilai konten tersebut sengaja disebar untuk menyerang Illiza dan memecah persatuan warga.
Rizki mengajak warga untuk hati-hati mengkonsumsi informasi terutama yang ditemukan di media sosial. “Kami terus berupaya mengedukasi pemilih pemula, bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP), agar mereka juga bisa mengenali hoaks. Anak muda harus jadi pelopor melawan hoaks,” ujar Rizki.
Nurhasanah dan Rizki menilai meski gen Z masih kurang pengetahuan tentang politik, tetapi mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga tidak mudah terpengaruh dengan kampanye hitam.
Sejarah Memihak Perempuan
Sebenarnya posisi perempuan dalam kepemimpinan formal tidak perlu diperdebatkan lagi. Peradaban Aceh telah mencatat perempuan pernah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan.
Sejarawan dan budayawan Aceh TA Sakti menuturkan kepemimpinan perempuan bukanlah hal baru dalam sejarah Aceh. Menurutnya, perempuan pernah memainkan peran penting sebagai pemimpin, dan ia menyambut baik adanya calon perempuan yang ingin menjadi wali kota atau pemimpin di Aceh.
"Saya kira bagus sekali karena dalam sejarah Aceh, kepemimpinan perempuan sudah berlangsung lama. Saya sendiri dipimpin perempuan, jadi bagi saya ini bukanlah masalah," ujar TA Sakti.
Ia menjelaskan bahwa ada banyak sosok pemimpin perempuan dalam sejarah Aceh, mulai dari Sultanah Safiatuddin hingga Sultanah Nurul Alam, yang memerintah dengan penuh wibawa meski mengalami berbagai tantangan.
Namun, TA Sakti juga mengakui bahwa tidak semua pihak mendukung kepemimpinan perempuan di masa lalu. "Ada beberapa ulama yang menentang, bahkan sampai terjadi konflik. Salah satunya, keturunan ulama dari Tiro yang memilih mengungsi karena tak setuju dengan kepemimpinan Sultanah di Aceh," ungkapnya.
Meski demikian, TA Sakti menekankan bahwa keberadaan pemimpin perempuan di Aceh telah diakui dan diterima dalam kondisi darurat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tajus Salatin. "Di masa darurat, jika tidak ada sultan laki-laki, maka perempuan bisa menjadi pemimpin. Itu sesuai dengan hukum agama dalam kitab Tajus Salatin," lanjutnya.
Sejarawan ini juga menyayangkan penggunaan isu agama dalam konteks politik modern untuk menyerang calon perempuan. Menurutnya, beberapa kelompok kerap menggunakan dalih agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan, serupa dengan situasi pada masa lalu ketika keturunan Arab dan Bugis turut terlibat dalam perebutan kekuasaan di Aceh.
"Sejarah mengajarkan kita bahwa konflik soal kepemimpinan perempuan di Aceh seringkali terkait dengan hasrat berkuasa. Di masa lalu, beberapa kelompok menolak kepemimpinan perempuan hanya karena mereka ingin berkuasa," ujar TA Sakti.
Melihat situasi ini, TA Sakti berpesan agar generasi muda tidak mudah termakan isu-isu yang berbau politis dan tetap fokus pada pembangunan Aceh yang lebih baik. "Belajar dari sejarah, kita perlu menguatkan diri agar tidak mudah diadu domba. Kepemimpinan, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya dilihat dari kemampuan dan visi, bukan gendernya," pesan TA Sakti mengakhiri perbincangan.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Flower Aceh (LSM fokus isu perempuan), Riswati. Menurutnya pentingnya menilai calon pemimpin perempuan berdasarkan kinerja, kapasitas, dan integritas, bukan hanya gender. Di tengah kampanye negatif yang mengaitkan perempuan dengan larangan memimpin, ia menekankan perlunya edukasi politik yang lebih luas untuk masyarakat, agar mampu membuat keputusan yang tepat dan terinformasi.
"Isu yang mengharamkan perempuan jadi pemimpin seharusnya tak menjadi halangan. Masyarakat perlu melihat rekam jejak, kontribusi, dan pengalaman kepemimpinan yang pernah dilakukan calon perempuan. Jika seorang kandidat memiliki kinerja baik di masa lalu, tentu masyarakat akan mendukungnya," ujar Riswati.
Ia menambahkan bahwa penting bagi masyarakat untuk fokus pada empat kriteria utama dalam memilih pemimpin: amanah, komitmen, jujur, dan berintegritas. Menurutnya, kampanye hitam yang menyebarkan informasi keliru atau tanpa verifikasi justru merugikan masyarakat dalam memilih pemimpin yang ideal.
"Pastikan suara kita diberikan kepada pemimpin yang benar-benar mewakili harapan dan kebutuhan warga. Kampanye hitam seringkali mempengaruhi keputusan masyarakat yang tidak sempat mengonfirmasi informasi yang beredar," tambahnya.
Riswati juga menyoroti peran edukasi dan sosialisasi politik yang perlu diperluas hingga ke tingkat masyarakat umum. Menurutnya, meskipun partai politik memiliki program pendidikan internal, masyarakat umum juga membutuhkan pemahaman politik yang cukup untuk mencegah terpengaruh oleh kampanye negatif.
"Edukasi politik yang memadai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Dengan begitu, kita bisa menciptakan demokrasi yang bersih dan berkualitas," tutup Riswati.
Di sisi lain, ia menyebutkan Aceh memiliki sejarah panjang kepemimpinan perempuan yang seharusnya menjadi teladan bahwa perempuan layak memimpin. "Kehadiran perempuan dalam berbagai posisi publik, termasuk politik, menandakan bahwa demokrasi di Aceh semakin maju. Tinggal bagaimana kita mendukung mereka dengan menilai secara objektif dan tanpa diskriminasi gender," pungkasnya.
Pilkada Sehat dan Damai
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh bertekad mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai dan sehat. Ketua KIP Banda Aceh, Yusri, menyatakan bahwa seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Banda Aceh telah berikrar untuk menjalankan kampanye yang mengutamakan program kerja dan visi pembangunan kota, bukan kampanye hitam yang menjatuhkan lawan.
“Kami telah mengundang seluruh calon kepala daerah untuk berikrar bersama guna memastikan kampanye berjalan secara damai dan bermartabat. Kampanye yang kami inginkan adalah kampanye yang fokus pada program kerja, bukan saling menjatuhkan atau menyebarkan kampanye hitam,” ujar Yusri.
KIP Banda Aceh juga menegaskan kesetaraan hak bagi seluruh calon, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses pemilihan ini. Yusri menjelaskan bahwa pihaknya memperlakukan semua calon kepala daerah secara adil, tanpa membedakan gender.
“Setiap calon memiliki porsi yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kami mengajak masyarakat memilih berdasarkan program kerja yang ditawarkan para calon, bukan berdasarkan gender,” kata Yusri.
Menyoroti peran pemilih muda dalam Pilkada, Yusri menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda, terutama pemilih pemula dari kalangan Gen Z. Ia mengimbau mereka agar memilih dengan cermat berdasarkan rekam jejak dan program yang ditawarkan para calon.
“Kami berharap pemilih muda benar-benar mengenal calon pemimpinnya, baik dari rekam jejak maupun visi mereka untuk masa depan Banda Aceh. Jangan asal datang ke TPS tanpa mengetahui siapa yang dipilih. Pilihlah pemimpin dengan bijak, bukan seperti membeli ‘kucing dalam karung,’” pesan Yusri.
KIP Banda Aceh mengajak seluruh warga, terutama generasi muda, untuk turut serta dalam proses demokrasi dengan bijak dan memilih pemimpin yang terbaik untuk kemajuan Banda Aceh ke depan.
Share berita ini