DIALEKSIS.COM - Apakah kita manusia pecundang? Tidak mampu memanfaatkan dan bersahabat dengan alam? Bersahabatlah dengan alam dan manfaatkan dengan baik, dia akan memberi kehidupan Anda. Namun, bila Anda salah memanfaatkanya dan tak mampu menjadi sahabatnya, dia akan menghasilkan petaka.

Air misalnya, dia adalah sumber kehidupan, ketika damai dia akan menjadi tempat menyenangkan, anak-anak dapat bermain dengan tenang. Namun ketika dia menjadi bah, dia akan menyapu apapun yang dilaluinya.

Aceh, negeri ujung barat pulau Sumatera asal masuk musim penghujan menjadi langganan amukan banjir, banjir bandang, tanah longsor. Setiap tahun hampir di segala sudut provinsi Serambi Mekkah ini persoalan banjir, banjir bandang senantiasa menjadi musibah.

Awal Oktober 2022, Aceh Utara yang setiap tahunya menjadi langganan banjir, ternyata sejarah kelam itu terus terulang. Pemerintah seperti tidak mampu mengatasi persoalan yang meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Akankah persoalan ini siklusnya setiap tahun berulang-ulang. Tuhan memberikan cobaan kepada kita, agar kita dewasa dalam menyikapi musibah. Agar kita memaksimalkan daya usaha dan pikiran kita untuk mengatasinya, apakah kita sudah berupaya maksimal mengatasinya?

Persoalan banjir setiap tahunnya di Aceh Utara sejak 2018 lalu, hingga kini 2022 senantiasa terulang. Asal masuk musim penghujan, warga di negeri minyak gas ini senantiasa dihantui perasaan was-was. Di benak mereka muncul pertanyaan, kali ini berapa besar dampak banjir dan siapa lagi yang terkena musibah.

Dari keterangan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), musibah banjir Aceh Utara hingga Jumat (7/10/2022) tercatat 41.120 jiwa mengungsi (12.598 KK). Tidak ada korban jiwa, namun kerugian harta benda, sumber usaha rakyat tak ternilai harganya, butuh waktu untuk memulihkanya.

Ribuan unit rumah terendam dan terkena dampak banjir (angka pastinya masih dalam pendataan) ribuan hektar lahan pertanian terendam, fasilitas umum, gedung pemerintah, sekolah, juga terkena amukan banjir.

Sebenarnya, bila langganan banjir ini dapat disiasati dengan baik, banjir langganan ini dampaknya bisa diperkecil dan tidak terlalu menyengsarakan masyarakat. Setiap tahun sungai Krueng Keureuto menimbulkan bencana banjir di daerah pengalirannya.

Kawasan yang dilandanya meliputi kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Baktiya, Tanah Pasir. Lama genangannya mencapai 7 hari sampai 15 hari, dengan ketinggian 60 cm sampai 100 cm. Namun, kali ini imbasnya sudah melanda 14 kecamatan di sana.

Selain faktor curah hujan yang tinggi, kesiapan manusia dalam menyikapi banjir langganan ini juga turut menentukan bagaimana keadaan lapangan.

Sungai sungai sudah kehilangan kemampuannya dalam menampung dan mengalirkan debit air yang tinggi, dimana air ini hulunya berasal dari Bener Meriah dan Aceh Tengah. Selain itu tanggul-tanggul yang ada banyak yang jebol, kondisi tanggul juga banyak yang rendah.

Luputkah dari perhatian Pemkab Aceh Utara? Menurut Iswandi Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lhokseumawe-Aceh Utara, banjir di Aceh Utara karena Pemkab setempat luput terhadap bencana alam tersebut.

Dikarenakan banjir di Aceh Utara sudah berulang-ulang terjadi, Iswandi menduga Pemkab Aceh Utara tidak melakukan evaluasi dari pengalaman bencana alam yang sudah terjadi-jadi.

Evaluasi Pemkab Aceh Utara yang membagi-bagikan bahan sembako kepada korban terdampak banjir bukanlah solusi yang diharapkan.

Masyarakat menginginkan agar Pemkab Aceh Utara bertanggung jawab dengan banjir-banjir yang terjadi ini. Akibat banjir, banyak masyarakat menjadi korban.

Dari sektor tani misalnya, cukup banyak masyarakat yang harus kehilangan daya ekonomi karena lahan sawahnya terkena banjir,” ujar Ketua LMND Lhokseumawe-Aceh Utara Iswandi kepada reporter Dialeksis.com, Aceh Utara, Kamis (6/10/2022).

Memang Iswandi tak menampik bahwa banjir merupakan kadar dari bencana alam, hanya saja ia menegaskan jika seandainya para pemangku kepentingan mau bernalar kritis sedikit, pastinya banjir tahunan ini bisa dicarikan solusi.

Di Aceh Utara ada sebuah waduk, namun waduk tersebut masih tak bisa menampung air sungai dikarenakan pekerjaannya masih belum selesai.

Diharapkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk bisa membuka jalur aliran sungai baru, atau setidaknya mau mengerok kembali sungai-sungai yang dangkal biar dalam untuk menetralisir banjir, pinta Iswandi.

Apakah keadaan ini terus dibiarkan dan kawasan langganan banjir ini akan menjadi area musibah setiap tahunya, apa upaya yang harus dilakukan agar banjir langganan ini tidak lagi menyengsarakan rakyat.

Tuhan memberikan cobaan untuk menguji ketangguhan hambanya dan untuk melatih kita semakin dewasa dalam menggunakan kekuatan (akal pikiran dan daya) dalam menghadapinya. Apakah kita sudah menggunakan semaksimal mungkin akal dan daya kita dalam mengatasi persoalan ini?

Jeritan perih hati masyarakat yang meminta pemerintah agar mampu mengatasi persoalan banjir langganan ini sampai saat ini belum mampu dijawab dengan baik. Aksi demo dan upaya masyarakat agar pemerintah berupaya maksimal mengatasi banjir, sampai kini belum mampu mengatasi banjir.

Memang harus diakui, faktor terjadinya banjir bukan hanya faktor alam. Namun ada faktor kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai maupun di saluran, penebangan pohon secara liar, penggunaan lahan area tanggul sungai.

Bagaimana Mengatasi Banjir?

Manusia tidak menginginkan musibah, namun bila musibah itu datang, sebagai hamba kita harus menghadapinya. Apapun tantangan itu harus mampu dijawab, karena Tuhan memberikan akal dan pikiran.

Menyikapi banjir yang melanda Aceh, kali ini menyapu kawasan Aceh Utara, Praktisi Lingkungan, Ir. TM Zulfikar, ST, MP, IPU mengatakan persoalan bencana banjir tidak bisa ditangani oleh satu atau dua lembaga saja, artinya ini perlu kolaborasi, semua pihak harus terlibat.

“Banyak hal yang harus dikoreksi dan dijalankan. Pertama, kita harus benar-benar fokus terhadap rencana tata ruang yang sudah menjadi fokus bersama,” kata Zulfikar saat diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (6/10/2022).

Selama ini, kata dia, tata ruang di Aceh ini sedang dalam proses revisi sehingga kekuataannya memang sangat lemah. Satu sisi, regulasi ini tidak sepenuhnya dijalankan jadi ini memang harus menjadi tinjauan kembali.

Akademisi Universitas Serambi Mekah ini menjelaskan, wilayah sungai Aceh Utara masuk ke dalam 2 wilayah sungai yaitu Jambo Aye dan Pasee Peusangan.

“Kalau kita lihat dari kondisi, wilayah hulu sungai banyak yang rusak, penyebabnya hujan yang lebat. Ketika hujan yang lebat ini tidak mampu diserap secara baik oleh hutan, otomatis langsung mengalir ke wilayah sungai, seharusnya dia bisa tertampung dulu di hutan,” jelasnya.

Zulfikar meminta Pemerintah Aceh agar mengelola DAS Jambo Aye dan Keureuto secara terpadu dari hulu ke hilir, guna meminimalisir banjir di Aceh Utara yang kerap terjadi.

Sebenarnya, kata dia, pembangunan bendungan Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, bisa menjadi solusi tidak terjadi banjir lagi. Namun, hingga hari ini proyek tersebut belum bisa dimanfaatkan masyarakat.

Seperti diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya tengah memacu percepatan pembangunan Bendungan Keureuto.

Pembangunan fisik salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara ini sudah mencapai 65,63 persen. Basuki menargetkan bendungan itu bisa beroperasi pada tahun 2023.

“Kita harap pembangunan ini tidak terbengkalai, dan tetap di selesai sesuai dengan target agar masyarakat segera bisa menikmati manfaatnya,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon menyebutkan, setiap tahunnya banjir terjadi di Lhoksukon, Aceh Utara, untuk itu pemerintah segera mencari solusi pencegahannya.

Pada tahun sebelumnya, seluruh stakeholder telah berembuk untuk mencari jalan keluar pencegahan banjir yang rutin terjadi di Aceh Utara. Dari informasi yang dia terima, pihak eksekutif juga sedang membuat Detail Engineering Design (DED) penanganan dan pencegahan banjir di Aceh.

Dia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara untuk segera menyurati Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dalam penanganan banjir kali ini.

Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan banjir jangka pendek, Pon Yaya meminta stakeholder terkait untuk melakukan pengerukan sungai.

“Jadi air tidak mengendap selama berminggu-minggu di wilayah hunian masyarakat, sehingga sungai dapat menampung debit air akibat banjir kiriman atau genangan air hujan dan mengalirinya ke wilayah hilir dengan cepat,” kata Pon Yaya.

Politisi Partai Aceh ini meminta Pemerintah Pusat untuk dapat mengakomodir semua permintaan daerah dalam mengatasi banjir. Seperti yang telah disampaikan dalam beberapa pertemuan pada waktu lalu.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Forum Tata Ruang Provinsi Aceh, Dr Ir Mirza Irwansyah MBA MLA, pada dasarnya semua tata ruang di daerah rawan banjir sudah ada perencanaan kegiatan pola ruang dan struktur ruang antar kabupaten/kota masing-masing.

Dalam konteks banjir di Aceh Utara, menurutnya kabupaten tersebut sudah memiliki konsep tata ruang tersendiri. Hanya saja, secara spesifik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Aceh Utara perlu ditinjau kembali, misalnya apakah ada masalah yang perlu direvisi atau tidak.

Menurutnya, banjir yang terjadi antar hulu ke hilir disebabkan karena deforestasi (penggundulan hutan) di hulu. Kemudian karena pendangkalan sungai, atau terjadi karena erosi di sungai.

Sedangkan banjir yang terjadi di wilayah kota, menurutnya disebabkan karena keadaan drainase yang jelek, atau keadaan selokan yang tidak sesuai dengan luapan air hujan yang terjadi sekarang.

Akibat curah hujan yang begitu tinggi, makanya di beberapa daerah di Aceh mengalami banjir. Paling ideal itu adalah revisi tata ruang. Menurut saya setiap 5 tahun sekali mesti direvisi tata ruang, disesuaikan dengan kondisi hari ini,” ujar Dr Mirza Irwansyah kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (6/9/2022).

Di samping itu, menurutnya salah satu solusi untuk menampung curah hujan dengan dibuat waduk, kemudian juga dengan membuka ruang terbuka hijau. Sehingga air hujan bisa diserap oleh tanah, dan tak langsung mengalir di dataran rendah dan menumpuk di sana.

Sementara untuk jangka pendek, menurut Wakil Ketua Tata Ruang Provinsi Aceh itu kegiatan yang bisa dilakukan adalah meniadakan deforestasi di hulu.

Sedangkan untuk daerah perkotaan, kata dia, kegiatan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir banjir ini dengan memperbaiki drainase.

Karena terkadang, meski drainase ada tetapi tak bisa mengalirkan genangan air yang menumpuk. Semisal ketinggian drainase yang tidak sesuai dengan kondisi jalan.

Di sisi lain, bisa juga dilakukan dengan penggelontoran sungai, yakni pembersihan sungai secara menyeluruh agar tak ada lagi hambatan aliran di sungai. Hanya saja, kegiatan seperti ini butuh biaya tinggi.

Tindakan lain yang menurutnya bisa meminimalisir potensi bencana banjir ialah, masyarakat mesti diberi pemahaman tata ruang. Agar kesadaran masyarakat bisa bertambah terhadap bencana banjir.

Sementara itu, Ratnalia Indriasari, Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif menyatakan, banjir yang kerap kali terjadi, harus ada solusinya yang tepat, baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Tindakan solusi dapat dilakukan dengan normalisasi dan tanggul sungai yang diprioritaskan untuk menanggulangi banjir.

Selain itu, peran masyarakat di tiga wilayah dituntut untuk mengatasi banjir dengan bekerjasama bersama pemerintah setempat guna menurunkan serta menyelesaikan banjir yang selalu terjadi.

Menurut Indri, kebutuhan konsep terintegral dan terkoneksi dalam penanganan banjir di ketiga kabupaten itu dengan melibatkan lintas stakeholder menjadi syarat utama penyelesaian banjir.

Sehingga dampak peran itu nyata dan tidak sembarangan dilakukan. Tanpa keterlibatan semua pihak, persoalan banjir itu sulit diatasi. Harus ada skala prioritas, mana untuk jangka pendek, menengah dan panjang, kata Indri.

Tidak kalah pentingnya, jelasnya, menyiapkan penganggaran melakukan penanganan banjir menjadi solusi jangka panjang dengan membuat infrastruktur dan fasilitas pencegah banjir seperti waduk, bendungan, dan sejenisnya, kata Indri.

Sejumlah pakar yang tergabung dalam Grup WhatsApp FGD-Tokoh Aceh Nasional (TAN) juga menawarkan solusi untuk menangani persoalan itu secara permanen. Diskusi menarik ini kemudian diberitakan media Serambi.

Diskusi di grup ini dipicu dari sebuah video yang merekam Muspika dan warga Kecamatan Samudera mengevakuasi warga dari lokasi yang diterjang banjir.

“Ini banjir bandang tahunan, sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah, kiban di gampong droen Ustaz Teuku Zulkhairi?,” tulis Muntasir Ramli, menyertai postingan video itu. Dr Teuku Zulkhairi yang ditanya langsung merespons dengan kalimat yang memelas.

Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Dr Teuku A Sanny, adalah salah satu pakar yang memberikan pendapatnya dalam diskusi tersebut.

Prof TA Sanny mengatakan, ada dua cara untuk menangani persoalan banjir tahunan ini secara permanen, yakni reboisasi dan rekayasa.

“Tapi, sebelum melakukan kedua cara ini, point pentingnya adalah harus dilakukan penelitian secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk menanggulangi persoalan di Aceh Utara ini, tidak bisa secara parsial,” ujar TA Sanny menjawab media Serambi.

Prof TA Sanny, Guru Besar ITB asal Montasik Aceh Besar yang saat ini bekerja sebagai supervisor kereta cepat Jakarta-Bandung dan MRT Jakarta Fase I dan Fase II, menyebutkan, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya banjir, termasuk yang terjadi secara rutin setiap tahunnya.

Pertama, intensitas hujan yang terlalu tinggi di tempat tersebut. Kedua, air di tempat itu tidak diserap secara baik oleh tanah di bawahnya. Ketiga, banjir tahunan di Aceh Utara ini juga bisa disebabkan oleh kondisi hidrogeologi atau ekosistem bawah tanah.

“Mungkin disebabkan adanya sungai-sungai purba, atau akuifer atau kantong-kantong air di bawah batuan atau tanah. Makanya perlu dilakukan penelitian secara komprehensif,” ujarnya.

Prof TA Sanny mengaku siap jika diajak untuk melakukan penelitian guna mengenali (recognize) penyebab banjir di Aceh Utara.

“Saya punya berbagai teknologi untuk scanning bumi layaknya metoda rontgen bagi dunia kedokteran untuk mengetahui penyebabnya kanker,” ujarnya.

Saya sudah menangani berbagai daerah dan sukses: Tangerang, Kemayoran, Balikpapan, yang dulu pernah banjir tetapi sekarang sudah stabil, dengan syarat tata ruang tidak boleh diubah,” imbuh TA Sanny.

Reboisasi dan rekayasa Prof TA Sanny mengatakan, setelah diawali dengan penelitian secara komprehensif, maka ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menangani banjir di Aceh Utara, yakni dengan cara alamiah (reboisasi) dan dengan cara rekayasa.

“Kalau di dunia kedokteran, reboisasi ini pakai obat herbal, sementara untuk rekayasa ini pakai metode bedah,” ungkapnya.

Pada umumnya, kata TA Sanny, kasus banjir tahunan seperti di Aceh Utara ini akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, terutama hutan yang ada di perbukitan.

Jika ini yang terjadi, maka perlu dilakukan proses yang disebut reboisasi (penghijauan kembali), agar alam menjadi hijau dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa.

“Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air dan bencana alam bisa dicegah. Oleh karena itu perbaiki hutan. Kerahkan semua penduduk agar membangun kesadaran thd lingkungan dan kembalikan peran hutan untuk menyerap air,” ujarnya.

“Bekerjasamalah dengan rakyat agar bersama-sama menanam pohon dan mencintai alam. Kalau pemerintah daerah tidak punya uang, bangun kesadaran meuripe-ripe,” imbuhnya.

Cara kedua adalah dengan melakukan rekayasa, yaitu dengan mengalirkan air atas tanah maupun bawah tanah ke sistem saluran tertentu.

Bisa berupa waduk dan irigasi (aliran di permukaan), bisa juga membuat semacam gorong-gorong, kanal, atau terowongan air bawah tanah seperti dilakukan oleh Jepang.

“Di Tokyo semua air ditampung di terowongan bawah tanah, ketika air melimpah dialirkan ke sungai dan laut, jika musim kemarau dipakai untuk cadangan bagi penduduk dan petani,” ujarnya.

Mereka yang menaruh perhatian kepada banjir yang melanda Aceh menandakan mereka mencintai negeri ini, berharap agar kedepannya persoalan yang menyengsarakan rakyat ini dapat diatasi.

Tanpa keseriusan dan kemauan semua pihak persoalan ini sulit diatasi dan akan menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Apakah persoalan ini akan dibiarkan terus berlarut-larut, sehingga menjadi momok bagi masyarakat?

Ingat, tuhan memberikan akal dan pikiran kepada kita manusia untuk menggunakanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada hambanya untuk mengatasi persoalan. Kembali kepada kita, apa mau berjuang untuk menghadapinya.

Tuhan memberikan cobaan karena sudah menyiapkan imbalanya. Apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau pecundang dalam menyikapinya. Bila kita serius dalam menyikapinya kita akan keluar sebagai pemenang bukan pecundang.

Kembali kepada semua pihak yang punya kekuatan untuk menyikapi banjir yang melanda Serambi Mekkah, apakah mereka punya semangat pejuang untuk mengatasinya, atau membiarkan menjadi banjir langganan setiap tahunya.

Tuhan tidak tidur dalam mengurus seluruh makhluk nya, apakah kita akan tidur dalam menyikapi keadaan ini. Sudah saatnya semua persoalan yang melanda negeri ini diatasi dengan semangat perjuangan, mengerahkan segala kemampuan agar kita tidak menjadi pecundang. *** Bahtiar Gayo