Polda Aceh Ungkap 38 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, 61.388 liter Berhasil Disita

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Aceh. 

Dalam pengungkapan yang berlangsung selama 28 hari, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita BBM sebanyak 61.388 liter.

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi rutin yang ditingkatkan sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026.

“Selama 28 hari pelaksanaan kegiatan ini, kita berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai wilayah hukum Polda Aceh. Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ruddi dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).

Selain menetapkan puluhan tersangka, petugas turut mengamankan 30 unit kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

Ruddi menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan terpadu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Direktorat Polisi Air, serta jajaran Polres dan Polresta di seluruh Aceh.

Menurutnya, informasi masyarakat turut membantu kepolisian mengungkap praktik penyalahgunaan BBM subsidi, terutama terkait aktivitas mencurigakan di sejumlah SPBU.

“Ini merupakan sinergi dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan masyarakat, seperti adanya antrean mencurigakan di SPBU, langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh anggota di lapangan,” ujarnya.

Kapolda mengungkapkan, terdapat sejumlah modus yang digunakan para pelaku untuk mendapatkan dan memperjualbelikan BBM bersubsidi secara ilegal.

Modus pertama, pelaku membeli BBM subsidi secara berulang kali di sejumlah SPBU menggunakan beberapa barcode yang bukan miliknya. Mereka juga menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tambahan tangki penampungan berkapasitas sekitar 1.000 hingga 2.000 liter.

Modus kedua, pelaku mencampurkan BBM industri dengan BBM bersubsidi. Selanjutnya, BBM tersebut diangkut menggunakan kendaraan pengangkut BBM industri untuk kemudian dijual kepada pembeli.

Selain itu, terdapat praktik penimbunan BBM yang diperoleh melalui cara tidak sesuai ketentuan. Setelah terkumpul dalam jumlah banyak, BBM tersebut kembali dijual dengan harga lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah.

“Modus-modus tersebut menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum,” jelas Ruddi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Ruddi juga meminta jaksa penuntut umum dan majelis hakim mempertimbangkan perampasan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM subsidi sebagai barang bukti agar dapat dirampas oleh negara.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kendaraan yang telah dimodifikasi kembali digunakan dalam praktik penyalahgunaan BBM.

“Saya mengharapkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta jaksa penuntut umum agar memberikan putusan pidana tambahan berupa perampasan kendaraan pengangkut untuk dirampas oleh negara,” katanya.

Ia juga telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk terus memantau perkembangan perkara sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Polisi turut mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

“Kami akan terus melakukan langkah pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum secara profesional serta transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Ruddi mengimbau pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi aturan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya praktik penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal.

“Jika masyarakat mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, segera laporkan kepada kami atau melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. Informasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam menertibkan penyalahgunaan BBM ilegal,” tutupnya. [nh]

Share berita ini

dialeksis.com