DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menindak tegas peredaran konten penipuan lowongan kerja di ruang digital.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Tim Patroli Siber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan sebanyak 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat, terutama para pencari kerja.

Menurut Meutya, modus penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius karena dapat merugikan masyarakat yang tengah mencari peluang pekerjaan.

"Januari hingga Agustus 2026, Tim Patroli Siber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif. Ini menunjukkan penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kami tidak akan membiarkan ruang digital menjadi sarana untuk menipu pencari kerja," ujar Meutya, Senin (7/9/2026).

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mempercepat penindakan terhadap konten-konten yang terindikasi sebagai penipuan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

"Penindakan akan terus kami perkuat dan percepat bersama kementerian serta lembaga terkait. Pelaku kejahatan tidak boleh leluasa memanfaatkan ruang digital untuk mencari korban," tegasnya.

Meutya juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada ketika menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui internet.

Ia meminta pencari kerja memastikan terlebih dahulu keaslian informasi sebelum memberikan data pribadi kepada pihak yang menawarkan pekerjaan.

"Masyarakat juga harus memastikan informasi lowongan kerja berasal dari kanal resmi sebelum memberikan data," pungkas Meutya.

Masyarakat yang menemukan konten mencurigakan atau indikasi penipuan lowongan kerja juga diimbau segera melaporkannya melalui kanal aduan resmi pemerintah. [*]