DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengibaran Merah Putih di geladak KRI Sriwijaya-100 pada September 2026 menjadi penanda paling mencolok dari perjalanan panjang modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Laut. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kapal induk dalam jajaran kapal perangnya.

Namun KRI Sriwijaya bukan cerita yang lahir dalam semalam. Di belakang kapal berukuran raksasa itu terbentang perjalanan hampir dua dekade, melewati tiga pemerintahan: Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto.

Penelusuran digital Redaksi Dialeksis hingga 27 September 2026 menemukan satu pola penting. Modernisasi TNI AL tidak bisa dibaca hanya dari siapa presiden yang meresmikan kapal atau siapa menteri pertahanan ketika sebuah alutsista tiba di Indonesia.

Sebagian kapal yang dipesan pada masa SBY baru masuk dinas ketika Jokowi menjadi presiden. Sebaliknya, sejumlah kontrak strategis yang diteken pada masa Jokowi, ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan, baru memperlihatkan hasil fisiknya setelah Prabowo menjadi kepala negara.

Modernisasi armada laut Indonesia, dengan demikian, lebih menyerupai estafet panjang daripada proyek satu pemerintahan.

Modernisasi Era SBY

Pada era SBY, perubahan mendasar dimulai melalui Minimum Essential Force atau MEF. Program yang dibagi dalam tiga rencana strategis sejak 2010 itu dirancang untuk membangun kekuatan minimum TNI sekaligus mengganti alutsista yang menua.

Untuk TNI AL, fase ini menjadi periode regenerasi armada. Menjelang berakhirnya pemerintahan SBY pada 2014, TNI AL telah menerima sejumlah korvet kelas SIGMA, Landing Platform Dock, kapal cepat rudal, kapal patroli cepat, kendaraan tempur Marinir, pesawat patroli maritim, dan helikopter.

Tetapi warisan terpenting periode ini justru terdapat pada kontrak-kontrak yang hasilnya belum terlihat ketika SBY meninggalkan Istana.

Pada Desember 2011, pemerintah menandatangani kontrak pengadaan tiga kapal selam dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering dari Korea Selatan. Program itu sejak awal mengandung unsur transfer teknologi dan keterlibatan PT PAL.

Setahun kemudian, pemerintah juga memulai proyek kapal Perusak Kawal Rudal SIGMA 10514. Kelak proyek ini melahirkan KRI R.E. Martadinata-331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai-332.

Di titik inilah arah modernisasi TNI AL mulai bergeser. Indonesia tidak lagi sekadar membeli kapal jadi dari luar negeri. Pemerintah mulai menuntut keterlibatan industri pertahanan nasional, pembangunan di dalam negeri, hingga transfer pengetahuan kepada tenaga Indonesia.

Era Jokowi Kolaborasi Negara Belanda

Ketika Joko Widodo memasuki pemerintahan pada 2014, sejumlah proyek warisan periode sebelumnya mulai berbuah.

KRI R.E. Martadinata-331 resmi memperkuat TNI AL pada 2017. Kapal itu menjadi salah satu simbol kemampuan PT PAL membangun kapal perang modern bekerja sama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.

Di bawah permukaan laut, perubahan bahkan lebih terasa. KRI Nagapasa-403 masuk jajaran TNI AL pada 2017, lalu disusul KRI Ardadedali - 404 pada 2018. Keduanya merupakan bagian dari tiga kapal selam yang kontraknya telah diteken sejak pemerintahan SBY.

Puncak transfer kemampuan itu terlihat pada KRI Alugoro-405. Kapal selam tersebut diselesaikan di fasilitas PT PAL dan diserahkan kepada TNI AL pada 2021.

Alugoro bukan sekadar tambahan kapal selam. Kapal itu menjadi simbol bahwa Indonesia mulai memiliki pengalaman teknis dalam proses integrasi, penyelesaian, pengujian, dan pembangunan kapal selam di dalam negeri.

Pada masa Jokowi, modernisasi juga meluas ke kapal bantu dan dukungan operasi. TNI AL menerima KRI Semarang-594, kemudian KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992. Kehadiran kapal rumah sakit itu memperlihatkan bahwa kekuatan laut tidak hanya berbicara soal rudal dan torpedo, tetapi juga mobilitas, dukungan logistik, operasi kemanusiaan, dan penanggulangan bencana.

Kapal cepat rudal produksi PT PAL pun terus dikembangkan. Kapal-kapal seperti KRI Sampari, KRI Tombak, KRI Halasan, dan KRI Kerambit menjadi bagian dari strategi memperkuat armada dengan produk industri nasional.

Tetapi babak terpenting menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi justru terjadi ketika Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan.

Pada 2021, Indonesia memperoleh lisensi desain Arrowhead 140 dari Babcock untuk pembangunan dua frigat di PT PAL. Program ini kemudian berkembang menjadi Frigat Merah Putih.

Pada Maret 2024, pemerintah menandatangani kontrak dua kapal selam Scorpène Evolved dengan Naval Group dan PT PAL. Kedua kapal dirancang untuk dibangun di Indonesia melalui skema transfer teknologi.

Pada bulan yang sama, pemerintah juga menandatangani pengadaan dua kapal PPA dari Fincantieri, Italia. Kontrak-kontrak itulah yang kemudian menjadi jembatan langsung menuju era Prabowo sebagai presiden.

Wajah Alutsista Era Prabowo

Setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, wajah armada TNI AL mulai berubah semakin cepat.

KRI Brawijaya - 320 diserahterimakan di Italia pada Juli 2025. Kapal tersebut kemudian bergabung dengan jajaran TNI AL.

KRI Prabu Siliwangi-321 menyusul. Kapal itu tiba di Jakarta pada Maret 2026 setelah menempuh perjalanan panjang dari Italia. Kedua kapal membawa teknologi sensor, sistem tempur, dan kemampuan operasi yang lebih modern dibanding banyak kapal generasi sebelumnya.

Pada saat yang sama, pembangunan Frigat Merah Putih di PT PAL terus berlanjut. Kapal pertama kemudian diberi nama KRI Balaputradewa-322 dan diluncurkan pada Desember 2025. Dengan panjang sekitar 140 meter, kapal ini dirancang untuk menjalankan peperangan antikapal permukaan, pertahanan udara, hingga peperangan antikapal selam.

Jika program ini berjalan sesuai rencana, Frigat Merah Putih akan menjadi salah satu kapal kombatan terbesar yang pernah dibangun industri pertahanan Indonesia.

Transformasi serupa juga berlangsung di bawah laut. Kontrak kapal selam Scorpène mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pada Agustus 2026, pemotongan baja pertama untuk kapal selam Scorpène Indonesia dilakukan di fasilitas PT PAL Surabaya.

Tahapan ini penting karena pembangunan kapal tidak hanya dilakukan di luar negeri. PT PAL diproyeksikan terlibat dalam konstruksi lambung, integrasi peralatan, pengujian, hingga perakitan akhir.

Modernisasi armada juga mulai menyentuh kapal-kapal yang telah lama beroperasi. Sejumlah korvet kelas Diponegoro masuk program refurbishment. Pemerintah juga mengembangkan kemampuan Submarine Rescue Vehicle System serta memperkuat sistem persenjataan kapal frigat.

Artinya, modernisasi bukan hanya perkara membeli kapal baru, tetapi juga menjaga kapal lama tetap relevan dan mampu beroperasi dalam lingkungan peperangan modern.

Puncak perhatian publik kemudian datang pada September 2026. Kapal eks Angkatan Laut Italia ITS Giuseppe Garibaldi tiba di Indonesia. Pemerintah kemudian memasukkannya ke jajaran TNI AL dengan nama KRI Sriwijaya-100.

Kapal sepanjang sekitar 180 meter itu menjadi kapal induk pertama Indonesia. Secara historis, Garibaldi bukan kapal baru. Kapal tersebut diluncurkan pada awal dekade 1980-an dan telah lama beroperasi bersama Angkatan Laut Italia.

Namun bagi Indonesia, kehadirannya membawa dimensi baru. Untuk pertama kalinya TNI AL memiliki platform dengan dek penerbangan luas yang dapat digunakan untuk helikopter dan wahana udara tanpa awak.

Ketika masih aktif bersama Italia, Garibaldi juga mampu mengoperasikan pesawat tempur vertikal seperti Harrier. Tetapi hingga akhir September 2026, belum terdapat pengumuman resmi bahwa Indonesia telah memiliki pesawat tempur V/STOL yang akan ditempatkan di KRI Sriwijaya.

Karena itu, menyebut Indonesia telah memiliki kemampuan kapal induk penuh perlu ditempatkan secara hati-hati. Kapal induk bukan sekadar kapal besar dengan dek penerbangan.

Ia membutuhkan pesawat atau helikopter, sistem radar, perlindungan kapal pengawal, pertahanan udara, kapal selam, kapal logistik, fasilitas perawatan, awak terlatih, hingga doktrin operasi yang terintegrasi.

KRI Sriwijaya sendiri masih memerlukan penyesuaian. Sejumlah perangkat komunikasi yang sebelumnya menggunakan standar NATO harus disesuaikan dengan sistem yang digunakan Indonesia.

TNI AL juga membuka ruang retrofit bersama industri pertahanan nasional dan mitra galangan luar negeri. Di sinilah perjalanan modernisasi TNI AL memasuki tahap yang lebih rumit.

Pada periode awal MEF, Indonesia terutama berusaha mengganti kapal tua dan memperbaiki kesiapan dasar armada.

Tahap berikutnya bergerak menuju pembangunan kapal perang di dalam negeri, transfer teknologi, integrasi sistem tempur, pembangunan kapal selam, hingga penguatan kemampuan industri PT PAL.

Kini tantangannya berubah lagi. Indonesia mulai mengoperasikan kapal perang dengan dimensi lebih besar, frigat berteknologi modern, kapal selam generasi baru, kapal PPA, dan sebuah kapal induk.

Tetapi jejak tiga pemerintahan menunjukkan bahwa semua itu tidak lahir dari satu tangan. KRI Nagapasa, Ardadedali, dan R.E. Martadinata menunjukkan bagaimana keputusan pada era SBY baru menghasilkan kapal operasional pada pemerintahan Jokowi.

KRI Brawijaya, Prabu Siliwangi, Frigat Merah Putih, dan Scorpène memperlihatkan pola serupa. Kontraknya disusun ketika Jokowi menjadi presiden dan Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, sementara implementasinya berlanjut ketika Prabowo memimpin pemerintahan.

Karena itu, perkembangan TNI AL lebih tepat dibaca sebagai proses akumulasi kebijakan pertahanan lintas pemerintahan.

SBY meletakkan fondasi MEF dan mendorong regenerasi armada. Jokowi memperluas keterlibatan industri pertahanan nasional dan meneruskan pembangunan kapal-kapal strategis.

Prabowo kini berada pada fase ketika sejumlah proyek tersebut mulai membentuk postur armada dengan daya jelajah, tonase, dan kemampuan tempur yang lebih besar.

KRI Sriwijaya-100 menjadi simbol paling mudah dilihat dari perubahan tersebut. Namun ukuran keberhasilan modernisasi TNI AL pada akhirnya bukan semata-mata seberapa besar kapal yang dimiliki Indonesia.

Ujian sebenarnya adalah apakah kapal permukaan, kapal selam, penerbangan laut, rudal, sensor, sistem komando, galangan, logistik, dan sumber daya manusia dapat bekerja dalam satu jaringan kekuatan yang terpadu.

Sebab sebuah armada modern tidak dibangun hanya dengan menghadirkan kapal baru. Ia dibangun melalui kesinambungan doktrin, teknologi, industri, anggaran, dan manusia yang mengoperasikannya. Di titik itulah perjalanan panjang modernisasi TNI AL setelah era MEF sedang memasuki babak baru. [red]