DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Profesor pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. phil. Saiful Akmal, M.A., mendorong Partai Politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh agar tidak hanya fokus pada fungsi legislasi dan penyusunan regulasi, tetapi juga memperkuat peran dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat.

Hal itu disampaikan Prof. Saiful saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Sekretaris DPD PKS se-Aceh dan Workshop Supermonev yang digelar DPW PKS Aceh di Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Saiful mengatakan, evaluasi terhadap regulasi dan penguatan implementasi kebijakan menjadi hal penting. Menurutnya, keberhasilan partai politik tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Regulasi itu penting. Namun, evaluasi regulasi, improvisasi, dan implementasi jauh lebih penting,” kata Saiful.

Ia mencontohkan persoalan yang ada di tingkat gampong. Menurutnya, PKS dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih spesifik di setiap daerah, kemudian mendorong penyelesaian secara bertahap.

Misalnya, kata dia, terdapat gampong yang menghadapi persoalan kepemilikan lahan, pertanian, hingga persoalan ekonomi masyarakat.

“Coba dibuat pemetaan isu per gampong. Apa masalahnya, coba selesaikan satu per satu. Mana yang bisa diselesaikan PKS sendiri dan mana yang harus diselesaikan bersama-sama,” ujarnya.

Prof. Saiful Akmal mengatakan Aceh perlu belajar dari sejumlah negara dalam membangun kekuatan ekonomi, salah satunya melalui pemanfaatan diaspora dan penguatan investasi.

Ia mencontohkan Turki yang dinilai berhasil memanfaatkan keberadaan warganya di luar negeri untuk memperkuat perekonomian nasional. 

Menurutnya, sejumlah sektor ekonomi di Jerman bahkan banyak ditopang oleh pelaku usaha asal Turki, mulai dari perdagangan bahan makanan hingga usaha lainnya.

“Ekonomi Turki kuat karena diasporanya di luar negeri diberikan insentif. Mereka didorong untuk membuka usaha dan membangun jaringan ekonomi,” kata Saiful.

Menurutnya, pola serupa juga dilakukan Vietnam dengan memberikan dukungan kepada warganya yang berada di luar negeri. Dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang usaha dan memperluas jaringan ekonomi.

Saiful menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Aceh. Namun, ia mengingatkan bahwa model dari negara lain tidak bisa diterapkan begitu saja karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik setiap daerah berbeda.

“Catatannya, kondisi di luar tidak sepenuhnya aplikabel dengan kondisi kita. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dan sesuaikan dengan kebutuhan Aceh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mengarahkan pendidikan dan riset agar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Menurutnya, sejumlah negara telah melakukan penyesuaian terhadap program pendidikan dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Karena itu, kata Saiful, Aceh perlu mulai memikirkan hubungan antara pendidikan, riset, investasi, dan kebutuhan ekonomi daerah sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Tidak semua kondisi di luar sepenuhnya bisa diaplikasikan dalam kondisi kita. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari,” katanya.

Saiful juga mengusulkan agar PKS memiliki satu atau dua kabupaten/kota yang dijadikan daerah percontohan untuk mengembangkan program penyelesaian persoalan ekonomi dan sosial masyarakat secara konkret.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat kerja politik PKS lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada siklus politik lima tahunan.

“Tidak harus langsung ke seluruh provinsi. Ada satu atau dua kabupaten-kota pionir yang mencoba menyelesaikan beberapa problem dalam konteks ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Selain fungsi legislasi, Saiful menilai PKS juga perlu memperkuat peran sebagai pelayan masyarakat serta membangun sinergi dengan berbagai elemen, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lainnya.

Ia mengatakan kolaborasi antarelemen diperlukan karena sejumlah persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

“PKS tidak hanya kemudian menjadi legislasi. PKS juga perlu menampilkan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia berharap konsolidasi PKS tidak berhenti pada agenda internal organisasi, tetapi dapat melahirkan langkah konkret yang dirasakan masyarakat.

“Keunggulan PKS jangan terjebak hanya pada empat tahunan. Walaupun kita harus berpikir empat tahunan, tetapi keunggulan itu tidak boleh terjebak di situ,” pungkasnya. [nh]